TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua, Senin (11/5) resmi dibuka ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya konsolidasi besar pembangunan di tanah Papua di Hotel Horison Diana Timika, Papua Tengah, Senin (11/5).
Forum bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera akan berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (11–12/5).
Forum strategis tersebut menghadirkan para gubernur, 42 bupati dan wali kota seluruh tanah Papua, pimpinan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), kementerian/lembaga, BP3OKP hingga mitra pembangunan internasional.
Ketua Panitia dr Silwanus Sumule mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini dilaksanakan dalam momentum yang sangat strategis, terutama setelah pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua tahun anggaran 2026 menjadi Rp 12,69 triliun sebagai bagian dari komitmen nasional mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” ujar Sumule yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah.
Sumule menjelaskan, pembahasan hari pertama difokuskan pada isu-isu strategis tingkat pimpinan, mulai dari implementasi Otsus pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, grand desain pembangunan Papua, arah kebijakan dana Otsus 2026 hingga penguatan peran BP3OKP.
Sementara pada hari kedua, forum akan membahas aspek teknis bersama perangkat daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-tanah Papua, termasuk optimalisasi pengelolaan dana Otsus, monitoring dan evaluasi melalui SIPD dan SIKD hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Tim Leader SKALA Petrarca Karetji menyoroti masih adanya tiga tantangan besar dalam percepatan pembangunan Papua, yakni rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Otsus, lemahnya data sosial ekonomi orang asli Papua (OAP) serta terbatasnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (stakeholder).
“Banyak masyarakat masih bertanya mengapa kualitas pendidikan belum membaik, layanan kesehatan belum memadai, hingga infrastruktur dasar belum membuka akses bagi kampung-kampung tertinggal. Ini menjadi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Otsus,” katanya.
Sementara Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan, seluruh daerah di tanah Papua harus bersatu dalam membangun masa depan Papua yang lebih baik.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” ujar Nawipa.
Nawipa menamabahkan, implementasi otsus Papua masih menghadapi tantangan besar, terutama persoalan data dan lemahnya kolaborasi antar daerah.
Nawipa juga menekankan pentingnya memastikan dana otsus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi rakyat.
“Jangan sampai Papua kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya tetap tertinggal. Dana Otsus harus tepat sasaran, transparan dan benar-benar menyentuh masyarakat,” kata Nawipa, mantan Bupati Paniai.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah Hoiruddin Hasibuan menegaskan, pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah di tanah Papua agar lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan serta memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan dasar Masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penguatan tata kelola dana Otsus melalui integrasi sistem SIPD RI, SIKD Otsus dan SIP3 agar proses perencanaan, penganggaran hingga pengawasan pembangunan Papua berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur. (*)
