DEKAI, ODIYAIWUU.com — Pihak Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Senin (4/5) mengklaim, pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo bertanggung jawab atas insiden penembakan dua unit kapal di tapal batas Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Asmat, Papua Selaran.
Pihak TPNPB OPM juga menghimbau kepada seluruh imigran Indonesia agar segera keluar dari wilayah zona merah serta menetapkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap pesawat sipil yang melakukan pendoropan militer ke wilayah perang.
Juru Bicara Markas Pusat Komnas TPNPB Sebby Sambom mengatakan, pihaknya menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo Mayor Kopitua Heluka terkait aksi penembakan di tapal batas Yahukimo-Asmat pada Minggu (3/5).
“Kami bertanggung jawab atas penembakan dua unit kapal milik agen intelijen militer pemerintah Indonesia pada Minggu (3/5) di perbatasan Asmat dan Yahukimo. Penyerangan dilakukan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Batalyon Kanibal di bawaj pimpinan Mayor Beres Murup, Kuron Marup dan pasukan khusus di bawah pimpinan Akar Heluka,” ujar Kopitua.
Menurut Kopitua, penyerangan tersebut dilakukan karena seluruh kapal yang memasuki wilayah Asmat, Yahukimo dan Timika telah melakukan pendoropan agen intelijen militer Indonesia ke wilayah konflik bersenjata dan wilayah zona merah.
Seluruh agen intelijen militer Indonesia yang memasuki wilayah konflik bersenjata, kata Kopitua, siap dieksekusi karena telah melanggar ultimatum TPNPB bahwa warga imigran Indonesia diminta untuk tinggalkan wilayah perang di Yahukimo namun hal tersebut tidak diindahkan sehingga eksekusi wajib dilakukan.
Kopitua juga mengatakan, penyerangan tersebut dilakukan atas perintahnya sehingga pasukan Batalyon Kanibal dan pasukan khusus melakukan penyerangan. Atas kejadian tersebut pihaknya mengaku siap bertanggung jawab.
Heluka Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua. “Jika tidak maka perang akan tetap berlanju,” ujar Kopitua.
Pihak TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga mengeluarkan [ernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, seluruh warga imigran dan agen intelijen militer pemerintah Indonesia termasuk orang Papua yang terlibat dengan indonesia agar segera keluar dari wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
Kedua, menetapkan DPO terhadap kapal-kapal dan pesawat sipil yang terlibat melakukan pendoropan pasukan militer ke Yahukimo.
Ketiga, seluruh sekolah, kantor pemerintah, pesawat dan rumah-rumah sakit wajib dibakar karena kedapatan seluruh fungsi sipil diambil alih oleh militer pemerintah Indonesia di wilayah konflik bersenjata.
Keempat, penembakan terhadap Jems seorang ASN di Yahukimo oleh aparat militer Indonesia sehingga kami TPNPB juga menegaskan kepada warga imigran Indonesia segera keluar dari Yahukimo sebelum operasi dilakukan.
Kelima, seluruh aktivitas sipil di Yahukimo seger dihentikan karena TPNPB siap melakukan operasi dan penyerangan terhadap aparat dan agen intelijen militer pemerintah Indonesia.
Keenam, TPNPB dengan tegas menolak seluruh pembangunan di wilayah Yahukimo dan bagi siapa yang terlibat siap menerima konsekuensinya.
Ketujuh, kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Polri bahwa TPNPB adalah pejuang kemerdekaan bangsa Papua bukan kelompok kriminal yang dicap secara sepihak oleh pemerintah kolonialisme Indonesia.
Kopitua juga menegaskan kepada Presiden Prabowo bahwa seluruh aksi penyerangan dan penembakan terhadap aparat dan agen intelijen militer pemerintah Indonesia serta seluruh fasilitas sipil yang menjadi sasaran operasi TPNPB, pihaknya siap bertanggung jawab.
Oleh karena itu, kata Kopitua, aparat militer Indonesia diminta untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap warga sipil di wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
“Jika aparat militer Indonesia dalam hal ini mau melakukan serangan balasan, silahkan datang ke Markas TPNPB. Jangan melakukan penangkapan terhadap warga sipil lalu menuduh mereka bagian dari pasukan TPNPB tanpa adanya bukti,” ujar Kopitua. (*)
