JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Tanah Papua dalam tahun-tahun belakangan dinilai dinilai berjalan dalam situasi anomali. Wilayah paling timur Indonesia itu meski diberi status otonomi khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), namun tidak tampak perubahan politik berarti secara khusus.
“Tanah Papua diberi anggaran khusus, namun perekonomian tidak menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara berarti,” ujar peneliti Papua Amiruddin al Rahab dalam Kata Pengantar buku Papua dan Tanggung Jawab Negara karya Dr Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev, yang terbit akhir 2025.
Amiruddin, mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, menegaskan meski tanah Papua diberi demokrasi tetapi kekerasan bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa terjadi hampir setiap hari. Banyak orang asli Papua diberi jabatan politik dan pemerintahan. Sayangnya, kata Amiruddin, mereka merasa tidak bisa berbuat banyak.
Menurut Amiruddin, buku karya Imanuel Gurik mengajak publik untuk merefleksikan kondisi yang anomali tersebut. Anomali-anomali yang ada itu sesungguhnya adalah paradoks yang telah dihadapi Papua selama puluhan tahun.
“Papua saat ini seperti terjebak dalam ‘lumpur pasir hisap’. Kian berusaha keras untuk keluar dari hisap lumpur pasir itu, maka kian dalam terbenam. Situasi itu menimbulkan frustrasi yang kronis bagi masyarakat Papua,” kata Amiruddin, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2020-2022.
Amiruddin mengapresiasi karya Imanuel Gurik yang dinilai jeli memotret aneka persoalan di Papua. Persoalan pokok yang dipotret Gurik adalah dalam 20 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang begitu cepat.
“Dalam perubahan yang bergerak cepat itu, orang asli Papua tertinggal dan kaget melihat kenyataan-kenyataan baru. Sementara perubahan itu menguras kekayaan sumber daya alamnya, namun kesejahteraan tidak meningkat. Akibat lain dari perubahan yang disebut penulis sebagai modernisasi itu sekaligus menjadi ancaman karena membuat norma-norma adat yang dipegang teguh selama ini menjadi tersingkir,” kata Amiruddin.
Persoalan pokok kedua yang terasa kuat dalam buku karya Gurik, katanya, adalah pendekatan keamanan yang terus dipakai, namun tidak kunjung menciptakan situasi damai.
Cara pandang yang selalu berhadap-hadapan dalam rangka mempertahankan eksistensi dua kutub politik, lanjut Amiruddin, yaitu NKRI harga mati versus Papua merdeka telah membuat langkah mewujudkan perdamaian tidak bisa mewujud.
“Dengan kata lain demokrasi dan otonomi khusus yang dijalankan di Papua tidak membuat rasa damai hadir, melainkan kian membuat suasana damai menjauh,” ujar Amiruddin, peneliti Elsam dan penulis buku Heboh Papua.
Untuk memudahkan memahami lebih jauh kekhawatiran Gurik dalam buku tersebut, kata Amiruddin, ada baiknya persoalan Papua didekati secara teoritik. Teori yang diajukan untuk memahami kondisi Papua dalam 20 tahun, yang dikenalkan oleh Michael Mann (2005) yaitu sisi gelap demokrasi (the dark side of democracy) yakni terjadinya kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan yang didasarkan pada perbedaan etnis.
“Artinya demokrasi yang dijalankan di suatu negara bisa memiliki sisi gelap ketika demokrasi yang dijalankan itu abai pada kemanusiaan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan politik. Demokrasi seperti ini berjalan karena adanya cara pandang yang merendahkan suatu kelompok masyarakat,” ujar Amiruddin lebih lanjut.
Demokrasi yang dijalankan di Papua saat ini, diakuinya, tampak seperti demokrasi yang dijalankan di luar Papua. Namun, dalam praktiknya tidaklah sama. Demokrasi di Papua berjalan dengan tertatih-tatih, selalu terancam oleh salakan senjata, pembunuhan, dan penangkapan bahkan adanya penyanderaan.
“Pelaku dari segala jenis kekerasan itu bisa datang dari kelompok-kelompok sipil bersenjata, dan juga bisa datang dari aparatur negara. Korban bisa datang dari pihak mana pun. Implikasinya pemerintahan daerah di beberapa kabupaten dan kota serta provinsi tidak bisa berjalan stabil. Implikasinya pelayanan publik menjadi buruk dan korupsi di berbagai level terjadi,” ujar Amiruddin.
Dosen Etika dan Filsafat Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta Dr Don Bosco Doho, MM dalam buku karya Gurik tersebut mengatakan, Papua sering digambarkan sebagai ‘surga kecil yang jatuh ke bumi’, sebuah frasa indah sekaligus ironis.
“Ia (Papua) adalah tanah yang dianugerahi hutan hujan tropis terluas, sungai-sungai yang deras, gunung-gunung bersalju abadi, serta laut yang kaya biota. Dari Freeport hingga Raja Ampat, dari pegunungan Jayawijaya hingga Lembah Baliem, Papua menyimpan harta karun alam dan budaya yang tiada tandingan,” ujar Don Bosco.
Namun, kata Don, surga kecil itu tak pernah bebas dari luka. Kolonialisme, marginalisasi, stigma hingga kegagalan pembangunan membuat Papua sering dilihat bukan dari wajah sejatinya, melainkan dari ‘apa yang bisa diambil darinya’.
“Di titik inilah, buku karya Dr Imanuel Gurik menjadi penting. Karya ini mengingatkan bahwa Papua bukan hanya tanah untuk dieksploitasi, melainkan rumah bagi manusia yang bernama orang asli Papua.
“Adagium filsuf Emmanuel Levinas sangat relevan: wajah yang lain adalah panggilan etis. Papua bukan sekadar ruang geografis tetapi wajah manusia Papua yang menatap kita semua dan memanggil nurani bangsa untuk bertanggung jawab,” kata Don, penulis buku dan kolumnis.
Buku karya Gurik tersebut, katanya, menegaskan satu pesan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap Papua. Tanggung jawab itu tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur, dana otonomi khusus atau jargon integrasi. Ia harus sampai pada pengakuan martabat, penghormatan identitas, dan keadilan sosial.
“Tanggung jawab negara terhadap Papua adalah tanggung jawab etis, bukan sekadar politis. Negara hadir bukan hanya untuk menguasai, tetapi untuk melayani. Inilah yang membedakan pemerintahan yang otoriter dengan negara yang demokratis beradab. Ada adagium filosofis dari Søren Kierkegaard yaitu manusia didefinisikan oleh pilihannya. Bangsa pun demikian. Cara sebuah bangsa memperlakukan daerah paling pinggirannya adalah pilihan moral yang mendefinisikan siapa mereka sebenarnya,” ujar Don.
Salah satu refleksi filosofis terpenting dari buku tersebut adalah penegasan bahwa keragaman adalah berkat, bukan beban. Papua hadir dengan wajah Melanesia, bahasa lokal yang ratusan jumlahnya, tarian perang, nyanyian adat serta kekayaan seni ukir. Semua itu bukanlah ancaman bagi identitas nasional melainkan pemerkaya makna keindonesiaan.
“Papua adalah surga kecil. Dan surga kecil itu hanya akan tetap bercahaya bila negara menunaikan tanggung jawab besarnya. Papua bukan tanah di ujung timur semata, tetapi rumah yang menjaga jiwa Indonesia. Selama Papua hidup, Indonesia tetap bernyawa,” kata Don. (*)
