JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai, Selasa (14/4) menegaskan penolakannya atas laporan polisi terhadap mantan Wakil Presiden RI H. Muhammad Jusuf Kalla.
“Jalan dialog akan jauh lebih baik untuk tetap menjaga persaudaraan antar sesama anak bangsa. Saya tidak yakin ada intensi Pak Jusuf Kalla untuk mendiskreditkan kelompok agama tertentu dengan pernyataannya,” ujar Pigai kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).
Menteri Kabinet Merah Putih putra asli tanah Papua kelahiran Paniai, Papua Tengah menambahkan, ia tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Jusuf Kalla. Langkah melaporkan Kalla ke polisi ditolak tegas.
“Terus terang, tidak ada manfaatnya juga. Pak JK itu negarawan dan mantan Wakil Presiden. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu. Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” kata Pigai.
Menurut Pigai, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak mudah terpancing dengan narasi-narasi yang saling membenturkan hanya karena perbedaan agama.
“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” kata Pigai.
Untuk diketahui, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Kalla ke polisi lantaran pernyataannya dalam ceramah yang menimbulkan polemik dan berpotensi menyimpang dari ajaran agama.
Namun pihak Kalla membantah bahwa ia tidak sedang mengajarkan teologi, melainkan menyampaikan pelajaran tentang bagaimana konflik bisa terjadi dan pentingnya meluruskan pemahaman tersebut untuk mencapai perdamaian.
Jusuf Kalla menyampaikan ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar pada Maret 2026.
Kalla kala itu menyampaikan ihwal perdamaian. Untuk berbicara perdamaian, maka harus perlu tahu kenapa orang berkonflik. “Di Indonesia, penyebab konflik terbanyak adalah ketidakadilan. Ada tindakan pemerintah yang dipandang tidak adil oleh masyarakat,” kata Kalla.
Kalla juga memberikan contoh konflik seperti konflik PRRI, Permesta, DI/TII, kemudian Poso dan Ambon. Semua konflik disebut Kalla berawal dari rasa tidak adil, meskipun ujungnya terkadang membawa masalah politik atau agama.
Ada juga karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama kayak Poso, Ambon, DI/TII. Kenapa agama? Gampang dijadikan alasan konflik, kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid.
“Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam saya syahid, kalau saya mati pun saya syahid.’ Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama,” kata Kalla.
Menurut Tino, Pemuda Katolik Komda Papua mengaskan bahwa 10 Perintah Allah dalam Gereja Katolik merupakan pedoman moral utama yang diberikan Tuhan melalui Musa, yang berfokus pada kasih kepada Allah dan sesama.
Menurut Tino, pihaknya menyayangkan dan mengeritik penyataan Jusuf Kalla yang keliru secara teologi. Penyataan seperti itu juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang pubilk.
“Penyataan Jusuf Kalla tidak sesuai dengan iman Kristiani. Umat Kristiani, dalam ajaran Gereja tidak pernah mengajarkan umat untuk membunuh. Kami hidup berdasarkan hukum tertinggi cinta kasih dan 10 Perintah Allah. Perintah kelima itulah dasar iman orang Kristen,” kata Tino.
Pemuda Katolik Papua Tengah menilai, pernyataan Jusuf Kalla tersebut merujuk pada ajaran agama, bukan individu pemeluknya. Artinya, fokus pembahasan berada pada isi kitab suci masing-masing agama. (*)
