Oleh Agus Sumule
Akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat
KITA sering berbicara tentang pembangunan Papua. Kita membangun jalan, jembatan, kantor pemerintahan, pasar, pelabuhan, dan berbagai fasilitas lainnya. Namun ada satu persoalan yang jarang kita bicarakan secara serius, padahal dampaknya dapat menentukan wajah kota-kota Papua beberapa puluh tahun ke depan.
Persoalan itu adalah kemungkinan terbentuknya kawasan-kawasan permukiman kumuh (slum) yang dihuni terutama oleh orang asli Papua (OAP). Banyak orang mengira kawasan kumuh muncul begitu saja. Padahal hampir di semua negara, kawasan seperti itu tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh perlahan-lahan.
Pada awalnya hanya beberapa keluarga miskin yang tinggal di rumah sederhana. Kemudian jumlah anggota keluarga bertambah, rumah tidak lagi mampu menampung mereka, pekerjaan tidak berkembang, harga tanah terus naik, sementara kesempatan membeli rumah semakin jauh dari jangkauan. Sedikit demi sedikit terbentuklah kantong-kantong kemiskinan yang akhirnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Inilah yang pernah terjadi di berbagai kota di dunia. Pemerintah terlambat bertindak. Ketika masalah akhirnya disadari, biaya memperbaikinya sudah sangat besar dan hasilnya pun sering tidak memuaskan.
Nilai Tanah Terus Meningkat
Papua masih mempunyai kesempatan untuk mencegah proses itu. Kota-kota seperti Jayapura, Sorong, Manokwari, Timika, Nabire, Merauke, Biak, Wamena, Fakfak, dan kota-kota lainnya berkembang dengan cepat. Nilai tanah terus meningkat. Perumahan formal semakin mahal.
Sementara itu, tidak sedikit keluarga orang asli Papua hidup dari pekerjaan sektor informal: menjual pinang, menjadi buruh harian, nelayan, pengemudi ojek, pedagang kecil atau pekerjaan lain yang penghasilannya tidak tetap. Bukan karena mereka malas, tetapi karena struktur ekonomi kota berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan sebagian masyarakat untuk mengikutinya.
Jika keadaan ini dibiarkan berlangsung puluhan tahun, maka kita berisiko melihat munculnya kantong-kantong kemiskinan permanen di tengah kota. Rumah menjadi semakin padat. Sanitasi memburuk. Anak-anak kehilangan ruang belajar. Konflik sosial lebih mudah muncul. Kesempatan keluar dari kemiskinan menjadi semakin kecil.
Yang perlu kita cegah bukan hanya rumah yang jelek. Yang harus dicegah adalah lahirnya kemiskinan yang diwariskan. Karena itu, kebijakan perumahan seharusnya dipandang sebagai investasi sosial, bukan sekadar proyek pembangunan fisik.
Pemerintah perlu mulai menyediakan tanah di dalam kota, membangun infrastruktur terlebih dahulu, lalu membantu keluarga-keluarga orang asli Papua memiliki rumah sederhana melalui cicilan yang sesuai dengan pola penghasilan harian mereka. Rumah tidak perlu diberikan gratis. Justru lebih baik dimiliki melalui hasil kerja sendiri sehingga tumbuh rasa memiliki, tanggung jawab, dan harga diri.
Yang tidak kalah penting, perumahan seperti ini tidak boleh dibangun jauh di luar kota. Banyak keluarga orang asli Papua adalah penduduk asli kota-kota tersebut. Mereka hidup dari pasar, pelabuhan, terminal, sekolah, rumah sakit, dan berbagai aktivitas ekonomi perkotaan. Memindahkan mereka jauh dari sumber penghidupan bukanlah solusi, melainkan memindahkan kemiskinan ke tempat lain.
Mencegah terbentuknya slum jauh lebih murah daripada memperbaikinya setelah puluhan tahun. Lebih murah secara ekonomi, lebih mudah secara sosial, dan jauh lebih manusiawi.
Kita sering mengatakan bahwa Papua adalah tanah harapan. Harapan itu sesungguhnya dibangun bukan hanya melalui proyek-proyek besar, tetapi juga melalui rumah-rumah sederhana yang bisa dikembangkan oleh pemiliknya sendiri, dan berada dalam suatu permukiman yang sehat.
Rumah-rumah itu berkembang melalui lingkungan yang aman bagi anak-anak. Melalui keluarga muda yang dapat memiliki rumah hasil keringat mereka sendiri. Melalui kota-kota yang memberi ruang bagi orang asli Papua untuk tetap hidup bermartabat di tanah leluhur mereka. Slum bukanlah takdir. Slum adalah akibat dari keterlambatan kebijakan. Dan Papua masih mempunyai kesempatan untuk mencegahnya.
