Oleh Alfons Mahuze
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Papua
PAPUA hari ini bukan lagi sekadar medan tempur fisik di atas tanah ulayat, melainkan perang asimetris memperebutkan narasi publik. Di Merauke, ketika hutan adat digunduli demi Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi, negara tidak hanya menurunkan alat berat. Kini, negara mengerahkan pula “arsitek narasi” yang dibekali instrumen psikologi konflik kelas dunia untuk membendung arus kritik.
Upaya masyarakat sipil dan para pembuat Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dalam merekam hancurnya ruang hidup masyarakat adat sesungguhnya telah berhasil membuka mata publik.
Judul film dokumenter itu adalah sebuah satire yang sangat bertenaga: sebuah pesta pora bagi oligarki, tetapi petaka bagi pemilik tanah. Kerja-kerja dokumentasi dan advokasi ini merekam realitas yang tak terbantahkan. Namun, dalam hitungan hari, benteng perlawanan kultural yang mereka suarakan di lapangan menghadapi guncangan hebat.
Mama Yasinta Moiwend (selanjutnya, Mama Sinta) adalah tokoh perempuan adat dari Suku Marind Anim yang dikenal vokal menentang korporasi penyerobot tanah ulayat —dan menjadi salah satu pemantik kesadaran dalam narasi penolakan tersebut— tiba-tiba muncul di layar kaca dengan haluan politik yang berbalik arah.
Alih-alih menggugat, ia kini tampil menyuarakan dukungan terhadap proyek pemerintah. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: apakah ini murni “kesadaran demi pembangunan” atau sebuah operasi penjinakan psikopolitis yang terstruktur dari pemegang kuasa?
Senjata Psikologis di Lingkaran Istana
Panggung putar balik haluan politik Mama Sinta terekam rapi dalam sebuah wawancara media nasional baru-baru ini. Menariknya, ia tidak duduk bersama pejabat daerah atau kementerian teknis, melainkan dipandu langsung oleh Ulta Levenia Nababan.
Bagi kalangan awam, nama Ulta mungkin terdengar asing. Namun di ring satu kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini adalah aset strategis. Ulta bukan humas biasa yang sekadar memoles citra.
Ia adalah akademisi di bidang keamanan internasional yang rekam jejak lapangannya mencakup pemetaan aktor konflik global —mulai dari faksi pemberontak di Filipina Selatan hingga jaringan Taliban. Sebagai pendiri Milenial untuk Pertahanan dan Keamanan (Mapan), ekspertis utamanya adalah membaca struktur perlawanan dan kontraterorisme.
Kehadiran seorang analis spesialis konflik global untuk “mengobrol” dengan seorang ibu adat di Merauke menunjukkan bahwa negara sedang memperlakukan resistensi agraria di Papua dengan metodologi manajemen konflik tingkat tinggi.
Ketika pendekatan konvensional aparat keamanan di lapangan kerap memicu blunder dan kecaman, ring satu istana memilih menggunakan pendekatan lunak (soft power) yang persuasif namun mematikan: memetakan psikologi konflik, mendekati simpul-simpul vokal yang mulai lelah diisolasi, dan menjinakkannya dari dalam.
Franz Fanon dan Tragedi Korban Berlapis
Menyikapi fenomena ini, menuduh Mama Sinta sebagai pihak yang “berkhianat” adalah sebuah kenaifan yang keliru. Kita harus membedah posisinya dengan pisau analisis Fanon, pemikir legendaris mengenai psikopatologi kolonialisme dalam mahakaryanya, Les Damnés de la Terre (The Wretched of the Earth) yang terbit tahun 1961.
Fanon mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang menindas tidak hanya menjajah tanah, tetapi juga menginvasi mentalitas subjek yang ditekan. Dalam struktur konflik yang timpang ini, Mama Sinta adalah personifikasi dari korban berlapis (multilayered victim).
Pertama, ia adalah korban struktural PSN yang kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya akibat ekspansi modal berskala raksasa. Kedua, ia adalah korban dari batas kemampuan advokasi. Gerakan sipil dan pembuat film telah berjuang luar biasa mengekspos ketidakadilan ke tingkat global, namun mereka tidak memiliki instrumen kekuasaan atau anggaran raksasa untuk melindungi warga dari kerentanan ekonomi dan intimidasi halus yang terjadi sehari-hari di kampung halaman.
Ketiga, ia adalah korban asimilasi paksa. Ketika sebuah sistem kekuasaan yang masif datang membawa kombinasi tekanan psikologis, isolasi sosial, dan janji-janji kesejahteraan kosmetik, subjek yang lelah secara ekonomi dan mental akan berada dalam kondisi keputusasaan eksistensial yang akut (hopelessness).
Pada titik inilah, seperti yang dijelaskan Fanon, mengadopsi logika sang “penindas” menjadi satu-satunya sekoci penyelamat yang tersisa untuk bertahan hidup. Berbaliknya haluan Mama Yasinta bukanlah kegagalan moral personal, melainkan bukti betapa destruktifnya cara kerja psiko-politik negara dalam memanfaatkan kerentanan manusia yang paling dasar.
Mengubur Ekosida dengan Kosmetik ‘Pembangunan’
Keberhasilan menjinakkan tokoh sekelas Mama Sinta memberikan amunisi strategis bagi negara untuk mematahkan kebenaran yang diungkap oleh gerakan sipil dan Film Pesta Babi.
Saat jutaan hektar hutan adat dirobohkan, negara tinggal menyodorkan video dukungan Mama Sinta ke forum global sebagai bukti kosmetik bahwa proyek tersebut telah mengantongi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat asli.
Kehadiran perempuan adat di studio formal bersama Tenaga Ahli KSP menjadi etalase visual yang seolah menegaskan bahwa negara merangkul dan memanusiakan warga Papua, sekaligus meredam kritik internasional yang gencar disuarakan para aktivis HAM.
Kasus berbaliknya Mama Sinta dan keterlibatan analis konflik sekelas Nababan membuktikan bahwa tantangan gerakan sipil di Papua kini telah bergeser ke palagan yang jauh lebih rumit. Garis depan pertahanan masyarakat adat hari ini bukan lagi sekadar menghadang mesin buldozer di hutan Merauke, melainkan menghadapi ruang-ruang digital, studio wawancara, dan rekayasa psikologi konflik yang dikelola secara profesional oleh negara.
Realitas ini menjadi alarm penting bagi gerakan masyarakat sipil dan para perawat kemanusiaan. Strategi pembendungan isu oleh negara kini jauh lebih canggih; mereka tidak lagi melulu mematahkan fisik para pejuang adat, melainkan meretas kemauan bertarung mereka dengan memanfaatkan celah kejenuhan dan kerentanan psikologis di garis depan.
Di tanah Papua, pesta pora eksploitasi itu masih terus berlangsung, sementara para pemilik rumah perlahan-lahan dipandu oleh sistem untuk merayakan pengusiran mereka sendiri.
