Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta; Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia
POLITIK dalam arti yang sebenarnya bukan pertama-tama berkaitan dengan kekuasaan, tidak pula bermaknakan strategi jitu dalam memenangkan kedudukan atau posisi tertentu dalam hidup bernegara. Politik adalah kegiatan atau urusan kehidupan bersama. Aristoteles dalam The Politics (2023) menunjukkan pengertian itu secara jelas. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni “polis”, yang artinya adalah kota atau umum, dan kata “taia”, yang artinya adalah hal atau urusan. Dari arti etimologis ini, kata politik berarti berkaitan dengan urusan kehidupan bersama.
Demi lancarnya urusan bersama, maka ada orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kepentingan bersama itu. Tujuannya sesungguhnya sekali lagi bukan demi kelanggengan kekuasaan, tetapi agar urusan bersama tertata rapi dan sejalan dengan prinsip-prinsip etis, tepatnya keadilan.
Kualitas Politisi
Kelompok orang yang mengelola kepentingan bersama, bukanlah sembarangan orang. Artinya, mereka memiliki kualifikasi tertentu. Dengan demikian ada keutamaan yang diletakkan kepada mereka oleh rakyat, dan keutamaan itu harus dihayati dan dijalankan oleh pemimpin dengan penuh tanggung jawab.
Francis Fukuyama dalam bukunya Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1996), menempatkan kepercayaan sebagai keutamaan sosial yang paling tinggi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Baginya, kepercayaan adalah modal sosial yang paling tinggi dalam relasi sosial, termasuk dalam hidup bernegara. Orang yang dipercaya adalah dia yang didaulat melakukan kebaikan bagi masyarakat. Sebaliknya, menurut penulis The End of History itu, mereka yang diberi mandat, namun tidak mengindahkan kepercayaan masyarakat adalah orang yang melakukan kejahatan, karena mengabaikan kepercayaan itu.
Dalam bukunya yang disebutkan sebelumnya, Fukuyama menegaskan bahwa persoalan-persoalan bersama dapat muncul, terutama dalam pengelolaan negara, jika seorang penguasa kehilangan kepercayaan. Implikasinya, penolakan sang penguasa, termasuk menarik kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan berbagai cara.
Apa bukti kepercayaan hadir dalam diri seorang penguasa? Fukuyama menggambarkannya secara sederhana dengan menekankan karakter atau ciri dari pemimpin dan tindakannya. Pemimpin yang dipercaya adalah dia yang memihak kepentingan dari orang yang memberi mandat dan kepercayaan, yakni rakyatnya sendiri. Secara lain dapat dikatakan, kepentingan yang paling diutamakan oleh pemimpin adalah kepentingan rakyat yangpaling banyak.
Selain berpihak kepada rakyat yang paling banyak, ciri pemimpin yang dipercaya terlihat pada kualitas pengelolaan yang dijalankan dalam mengurus kepentingan bersama. Fukuyama mengingatkan bahwa pengelolaan kehidupan bersama dengan prinsip nilai-nilai kekeluargaan sangat melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Pemimpin yang lebih menggunakan model pengelolaan berbasis nice guy management, meminjam istilah Farrel dan Gerrit, yakni berdasarkan asal bapak senang (ABS) dan menggunakan sistem kekerabatan (family values) alias nepotisme, akan membuat kepercayaan masyarakat rendah, bahkan hilang.
Mengapa model pengelolaan keluarga itu mengikis kepercayaan? Menurut Fukuyama dua penyebabnya, yakni di situ tidak lagi mengindahkan nilai-nilai profesionalisme dan objektivitas. Model pengelolaan nepotisme demikian justru membuka peluang besar terjadinya korupsi. Dan risikonya cukup besar, karena urusan publik menjadi terganggu. Implikasi demikian sangat buruk, seperti disebutkan di atas, yakni low trust, kepercayaan yang rendah.
Fukuyama menegaskan bahwa kehidupan bersama yang baik hanya akan terjadi ketika pemimpin mengedepankan pola pengelolan hidup bersama berdasarkan profesionalisme dan objektivitas alias tough minded majagement, sekali lagi meminjam terminologi Farrel dan Gerrit. Ciri utama pengelolaan itu adalah transparansi, akuntabilitas, fairness dan tanggung jawab. Ini adalah inti dua keutamaan, yakni keutamaan rasional dan keutamaan moral yang seyogianya dalam mengurus kehidupan bersama harus berjalan seimbang.
Keutamaan rasional berbasis pada prinsip-prinsip objektivitas dan profesionalisme dalam hal mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berdasarkan kapabilitas dan kompetensi mumpuni, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan apalagi konco-koncoan.
Keutamaan moral, karena di sana kejujuran dan keadilan dijadikan sebagai fundasi dalam mengurus hidup bersama. Jika hal ini yang terjadi, itulah yang disebutkan oleh Francis Fukuyama dengan istilah high trust. Pemimpin yang memiliki hight trust minus pertimbangan anak dan konco-konco, apalagi pertimbangan jasa dan kepentingan. Yang ada di sana, perbedaan yang jelas antara urusan anak dan urusan negara. Di sana jelas terbedakan “insiders” dan “outsiders”.
Bercermin Situasi Nyata
Mencermati fenomena situasi politik belakangan ini, satu gejala mendasar adalah fenomena hilangnya apa yang disebut oleh Francis Fukuyama, yakni social trust. Demonstrasi para mahasiswa yang terjadi di Jakarta dan di beberapa daerah akhir-akhir ini, bukan tanpa terkait dengan adanya degradasi kepercayaan itu.
Sebabnya apa? Persis seperti apa yang diingatkan oleh Francis Fukuyama. Menurut penulis minimal dua hal terjadi belakangan ini sebagai akar low trust itu. Pertama, pengelolaan kehidupan bersama tidak terjadi secara profesional dan objektif, melainkan berbasis kolusi dan nepotisme. Hal ini sangat jelas dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) itu. Jika mencermati “nyanyian” Sonny Sanjaya, fakta itu sangat tergambar dengan jelas melalui nama-nama yang dibeberkan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kepentingan publik dikelola dengan lebi cenderung seperti apa yang dikatakan oleh Fukuyama, yakni berbasis pada family values atau nilai-nilai kekeluargaan alias nepotisme.
Kedua, terabaikannya keutamaan moral dan keutamaan rasional di dalamnya. Buktinya apa? Sudah lama masyarakat memberikan kritik kepada program tersebut karena ternyata dampaknya begitu besar, terlebih-lebih menyita anggaran yang membuat program pembangunan strategis yang lain terabaikan. Namun pemerintah tutup telinga terhadap kritik masyarakat.
Bahwa Kepala Badan Gizi Nasional diberhentikan bersama dua jajaran yang lain hanya meredam gejolak di masyarakat yang semakin hari semakin memanas, namun nyatanya pemberhentian tersebut bukan menyentuh akarnya, karena sebagaimana beredar di ruang publik, tindaklanjut penangkapan itu tidak jelas, dan nama-nama yang “dikicaukan” oleh Sonny Sanjaya pun belum tersentuh oleh aparat penegak hukum.
Bangun High Trust
Agar pemerintahan Prabowo Subianto memiliki kepercayaan yang inggi, yang disebut oleh Francis Fukuyama dengan sebutan high trust, maka komitmen pada keutamaan sosial harus diperlihatkan secara nyata dan menjadi nasar Preskden dan semua Menteri Kabinet Merah Putih. Keutamaan sosial itu terlihat secara jelas dengan upaya berkelanjutan pemberantasan korupsi secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya atas proyek MBG ini, sebagaimana juga dijanjikan dalam kampanye. Dengan demikian, tidak no action, talk only (NATO) alias hanya “omon-omon”, tetapi minus tindakan konkret. Meminjam Stephen R Covey, penguasa perlu menjunjukkan sikap kongruen, sejalan ucapan dengan perbuatannya.
Selain keutamaan moral dengan sikap adil dan bijak, keutamaan rasional yakni kesediaan menerima kritik masyarakat dengan pertimbangan kepentingan publik menjadi sikap penting dalam menghadirkan keutamaan sosial dalam pengelolaan negara. Dalam berbagai aksi, sudah terlihat dengan jelas bahwa yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat melalui ruang publik digital adalah keberpihakan kepada rakyat banyak, dan itu minus dalam proyek MBG. Meminjam etika utilitarisme, prinsip utilitarisme, yakni the greatest happiness for the greatest numbers, yakni menguntungkan sebanyak mungkin orang minus dalam proyek MBG itu. Proyek ini lebih menguntungkan segelintir orang dan dijalankan pula dengan mismanagement.
Seperti sudah disebutkan di awal tulisan ini, tugas pemimpin adalah mengelola kepentingan masyarakat dengan program dan kebijakan yang pengelolaan dilakukan secara profesional dan objektif, karena masyarakat telah memberikan kepercayakan untuk itu dalam pemilu.
Meminjam pemikiran Maeva Mackowen dalam With Power Comes Responsibility (2025), kedudukan justru harus digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab dalam mengurus kehidupan masyarakat secara lebih baik. Cara pengelolaan inilah yang akan membawa kepercayaan yang tinggi dari rakyat.
Singkatnya, Presiden Prabowo perlu mengupayakan high trust dalam kepemimpinan untuk mempertahankan eksistensi bangsa ini. Seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama high trust adalah modal sosial paling tinggi dalam kepemimpinan, karena tingkat kepercayaan ini muncul atas pemberlakuan profesionalitas dan kepekaan pada situasi rakyat (empati), bukan berdasarkan mood, atau menyenangkan konco-konco tanpa kriteria objektif alias kolusi dan nepotisme.
