Pegiat HAM Desak Pemerintah Segera Buka Ruang Dialog Demi Mengakhiri Konflik di Tanah Papua

Sekitar 600 warga sipil mengungsi akibat konflik antara kelompok kriminal bersenjata dan aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Rabu (10/2 2021). Sumber foto: bbc.com, 10 Februari 2021

WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pegiat hak asasi manusia Papua dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang masih terjadi di berbagai wilayah konflik bersenjata di tanah Papua.

Menurut Hesegem, konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun sudah membawa dampak mengenaskan terhadap kehidupan masyarakat sipil, terutama orang asli Papua di atas tanah leluhurnya.

“Kami mendesak pemerintah dan negara segera membuka ruang dialog damai, inklusif, dan bermartabat sebagai upaya mencari penyelesaian konflik yang berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem di Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (22/7).

Hesegem menegaskan, konflik bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan pengungsian, tetapi juga mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, dan kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadah.

Selain itu, lanjut Hesegem, banyak keluarga hidup dalam penderitaan, ketidakpastian, anak-anak kehilangan kesempatan belajar, aktivitas pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal, dan masyarakat di sejumlah wilayah terpaksa meninggalkan kampung halaman demi keselamatan mereka.

Kondisi miris ini merupakan persoalan kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian secara serius. Karena itu, pihaknya menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dari konflik bersenjata.

“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, warga lansia, tenaga kesehatan, guru, tokoh agama, dan kelompok rentan lainnya merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak,” ujar Hesegem.

Pihak yayasan mengingatkan, masa depan orang asli Papua tidak boleh dibangun di atas rasa takut dan kekerasan, melainkan di atas fondasi perdamaian, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia serta terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara.

“Papua membutuhkan situasi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan aman, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mengakses pendidikan yang berkualitas, menjalankan ibadah dengan tenang, dan membangun kehidupan ekonomi secara bermartabat,” kata Hesegem tegas.

Hesegem menyerukan kepada seluruh pihak agar mengedepankan dialog damai sebagai jalan penyelesaian konflik. Pengalaman berbagai konflik menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan komitmen bersama, penghormatan terhadap hukum, perlindungan masyarakat sipil, dan upaya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Hesegem juga menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, mendesak seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat sipil dalam setiap situasi konflik.

Kedua, meminta agar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan beribadah tetap dapat berlangsung tanpa gangguan sehingga hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Ketiga, mendorong dibukanya ruang dialog yang damai, inklusif, dan bermartabat sebagai upaya mencari penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Keempat, meminta agar akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak konflik, termasuk para pengungsi, dijamin tanpa hambatan.

Kelima, mendorong pemulihan kehidupan masyarakat melalui rehabilitasi fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta dukungan bagi keluarga yang terdampak konflik.

Keenam, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun Papua yang damai, adil, aman, dan bermartabat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami percaya, perdamaian merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua,” ujar Hesegem.

Harapan masyarakat Papua adalah hidup tanpa rasa takut, memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Pernyataan resmi ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi kemanusiaan di tanah Papua dan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Hesegem. (*)