JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Ketua Umum Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Muhammad Nazaruddin, Selasa (15/9) resmi mengangkat tokoh muda Papua Yakobus Dumupa, SIP, MIP sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PRI Provinsi Papua Tengah.
Muhammad Nasaruddin mengangkat Yakobus Dumupa sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) DPD PRI Papua Tangah sekaligus SK Kepengurusan DPC PRI di delapan kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Puji Tuhan. Hari ini saya menerima mandat resmi dari Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia Bapak Muhammad Nazaruddin sebagai Ketua DPD PRI Provinsi Papua Tengah periode 2026–2031. Mandat politik ini merupakan amanah untuk segera melakukan konsolidasi di tingkat provinsi hingga kabupaten di Papua Tengag,” ujar Yakobus Dumupa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/9).
Dumupa atas nama seluruh pengurus DPD PRI Papua Tengah dan DPC PRI di delapan kabupaten menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PRI dan seluruh jajaran pengurus pusat atas kepercayaan yang diberikan mengemban mandat politik membesarkan partai tersebut di daerah.
“Kepercayaan yang kami terima ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, dan membesarkan PRI di Papua Tengah. Bagi kami, mandat kepengurusan bukan sekadar menempati jabatan dalam struktur partai, tetapi merupakan tanggung jawab untuk membangun organisasi yang kuat dan menjalankan kerja politik yang sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat,” katanya.
Dumupa menambahkan, pihaknya sungguh menyadari bahwa PRI merupakan partai baru yang sedang bertumbuh dan membangun kekuatan organisasinya. Karena itu, pada tahap awal ia akan memusatkan perhatian pada konsolidasi dan penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput (grassroot).
“Sebagai Ketua DPD PRI Papua Tengah saya sudah meniatkan diri bersama delapan DPC bekerja untuk memperkuat dan memperluas struktur kepengurusan, merekrut anggota dan kader, melakukan kaderisasi dan pendidikan politik serta memperkenalkan PRI secara luas kepada masyarakat,” ujar Dumupa, tokoh muda lulusan S2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.
Dumupa menambahkan, bersama jajaran pengurus provinsi hingga kabupaten para kader akan bekerja keras membangun PRI dari bawah. Bukan sekadar memiliki struktur yang lengkap secara administratif tetapi membangun organisasi yang hidup, bekerja, dan mengakar di tengah rakyat. Kekuatan partai diakuinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya struktur, tetapi terutama oleh kualitas kader dan kepercayaan rakyat.
Menurutnya, dalam membangun PRI, jajaran pengurus daerah berpijak pada realitas Papua Tengah. Delapan kabupaten di provinsi di wilayah Meepago tersebut memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang juga berbeda.
“Saya berpandangan PRI Papua Tengah tidak sekadar dibangun hanya dari balik meja atau berdasarkan asumsi tentang apa yang dibutuhkan rakyat. Pengurus dan kader harus turun ke tengah masyarakat, membuka ruang komunikasi, mendengar aspirasi, memahami persoalan, dan belajar dari pengalaman hidup rakyat. Dari proses itulah kami akan memetakan persoalan dan merumuskan agenda perjuangan PRI yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Dumupa menambahkan, sesuai dengan namanya, PRI harus menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan politiknya. Bagi pengurus provinsi dan kabupaten beserta jajaran, politik bukan sekadar tentang Pemilu, jabatan, dan kekuasaan. Namun, politik harus menjadi jalan untuk menyerap dan mengorganisasi aspirasi rakyat, merumuskannya menjadi agenda perjuangan, serta memperjuangkannya melalui proses politik dan kebijakan publik.
“Perhatian kami akan diarahkan pada persoalan-persoalan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, lapangan pekerjaan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan orang asli Papua,” ujar Dumupa.
Selain itu, lanjut Dumupa, perhatian juga diarahkan pada pembangunan kampung, infrastruktur dan konektivitas, perlindungan hak-hak masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan memberikan manfaat bagi rakyat. PRI tidak boleh hadir hanya ketika membutuhkan suara dalam pemilu. Kalau menggunakan nama rakyat, maka harus bersedia hadir, mendengar, bekerja, dan berjuang bersama rakyat.
“Dengan semangat tersebut, kami ingin membangun PRI Papua Tengah sebagai rumah politik bersama yang terbuka dan inklusif. Saya mengajak seluruh masyarakat di Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, apa pun suku, agama, profesi, daerah asal maupun latar belakang sosialnya untuk bergabung dan membangun PRI bersama kami,” ujar Dumupa, tokoh muda Papua dan mantan Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
Dumupa juga menegaskan, PRI Papua Tengah tidak boleh menjadi milik ketua, pengurus, orang tertentu atau kelompok tertentu. PRI harus dibangun dan dibesarkan bersama sebagai wadah bagi siapa saja yang memiliki integritas, kepedulian, dan kemauan untuk bekerja bagi kepentingan rakyat.
“Kami menyadari perjalanan membangun partai baru tidak mudah dan membutuhkan waktu, kerja keras serta konsistensi. Namun kami akan memulainya dari hal yang paling mendasar yakni membangun organisasi, membentuk kader, hadir di tengah masyarakat, mendengar dan memahami persoalan rakyat serta memperjuangkannya bersama rakyat. Itulah makna ‘Berjuang Bersama Rakyat’ yang ingin kami wujudkan di Papua Tengah,” kata Dumupa, mantan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). (*)
