JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia, Kamis (17/9) memimpin Sidang Paripurna DEN Tahun 2026 di Istana Negara Jakarta.
Sidang Paripurna dihadiri Wakil Presiden sekaligus Wakil Ketua DEN Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian DEN yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Selain itu, jajaran DEN serta Anggota Unsur Pemerintah (AUP) dan Anggota Pemangku Kepentingan (APK) didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden menegaskan pentingnya Indonesia mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki di dalam negeri. Menurut Presiden sebagaimana disampaikan Teddy Indra Wijaya, kemandirian tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri,” ujar Teddy.
Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Prof Dr Ir Johni Jonatan Numberi, M.Eng, IPM, ASEAN Eng menegaskan, bahwa lima tema yang disampaikan DEN RI dalam Sidang Paripurna sejalan dengan arahan Presiden RI.
“Lima tema yang disampaikan DEN RI sejalan dengan arahan Presiden RI sebagai Ketua DEN RI. DEN siap laksanakan arahan Presiden,” ujar Johni Jonatan Numberi usai Sidang Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/9).
Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers di Istana mengatakan, Sidang Paripurna DEN merupakan agenda rutin yang dalam setahun dua kali dipimpin langsung Presiden sebagai Ketua DEN RI.
Menurut Johni Numberi, lima tema yang menjadi pembahasan dalam Sidang Paripurna DEN RI tahun 2026 sebagai berikut. Pertama, kondisi geopolitik terhadap ketahanan energi. Kedua, kesuksesan Program B50, Ketiga, implementasi PLTS 100 GWp, Keempat, PLTN dan Organisasi Pelaksana. Kelima, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas (Migas).
“Kelima tema tersebut merupakan bagian dari upaya DEN RI untuk mendukung Asta Cita Nomor 2 tentang Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan dan Swasembada Energi di Indonesia dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Numberi, Guru Besar Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua.
Menurut Johni Numberi, DEN mendukung penuh arahan Presiden sebagai Ketua DEN untuk ketahanan energi nasional. Pihaknya juga menyambut baik arahan Ketua DEN RI tentang target percepatan program PLTS 100 GWp, Etanol E50, dan monev keberhasilan penerapan B50 di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya baru selesai bertugas ke Provinsi Papua pada tanggal 15-16 September di Jayapura untuk melaksanakan pembentukan Forum Energi Daerah Papua,” kata Numberi.
Selain itu, lanjut Numberi, dalam kunjungan ke bumi Cenderawasih, ia juga melakukan rapat dengan Gubernur Papua serta monev lapangan ke Pertamina dan PLN.
“Penerapan B50 di Papua berjalan baik. Ini adalah wujud Asta Cita Nomor 2 yakni energi berdaulat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sampai ke tanah Papua,” ujar Numberi lebih lanjut. Sekadar diketahui, DEN RI dilantik Presiden RI di Istana Negara pada 28 Januari 2026. (*)
