MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Wakil Bupati Yuliten Anouw, Rabu (19/3) membuka secara resmi acara Forum Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 di Aula Koteka Moge, Mowanemani, Distrik Kamuu, Provinsi Papua Tengah. Forum tersebut diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2026.
“Forum Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 yang sangat penting untuk menyelaraskan usulan program kerja dari berbagai komponen masyarakat,” ujar Yuliten Anouw dalam sambutan tertulis Bupati Dogiyai Yudas Tebai, S.Pd, M.Si sekaligus membuka secara resmi acara forum di Aula Koteka Moge, Mowanemani, Distrik Kamuu, Papua Tengah, Rabu (19/3).
Menurut Yuliten, forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan usulan program kerja dari berbagai komponen masyarakat dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini momentum strategis kita semua, para peserta untuk membahas dan menyepakati target dan indikator prioritas pembangunan tahun 2026. Forum juga wadah penting mempelajari dan berdialog tentang visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Periode 2025-2030,” kata Yuliten lebih lanjut.
Yuliten mengatakan, Visi Bupati dan Wakil Periode 2025-2030 yaitu Mewujudkan Masyarakat Dogiyai Yang Cerdas, Kuad dan Maju Bersama. Sedangkan misinya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokrasi.
Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan. Kelima, meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata, dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan. Keenam, meningkatkan dan mengembankan inrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan.
Selain itu, Yuliten mengingatkan agar forum perlu memperhatikan prioritas nasional yaitu Asta Cita yang harus diseriusi dan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan. Prioritas nasional Asta Cita diantaranya pengendalian inflasi daerah, swasembada pangan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hal ini sangat penting dilakukan guna memudahkan penyesuaian dengan tugas dan fungsi OPD. Tugas dan fungsi tersebut kemudian akan diterjemahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis OPD tahun 2025-2030,” ujar Yuliten.
Dalam Forum Pimpinan OPD tersebut, Yuliten menitip beberapa pesan dan harapan mengingat forum ini sangat penting dan menentukan pembangunan tahun anggaran 2026.
Pertama, semua Kepala OPD tanpa kecuali dapat mengikuti forum dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyusun program kerja sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kedua, forum ini dapat digunakan untuk berdialog antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) dan OPD untuk mencari format perencanaan yang tepat sehingga ada kesamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.
Ketiga, pimpinan OPD dapat memperhatikan dan mengakomodir usulan dari Musrenbang tingkat distrik dan pokok pikiran DPRD untuk dimasukan di dalam Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2026.
Keempat, Bappeda Litbang segera menyusun RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2025-2030 agar pimpinan OPD juga dapat menyusun Renstra OPD. RPJMD dan renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD tahun 2026-2030.
“Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam forum ini tercapai pemahaman yang sama sehingga penyusunan RKPD tahun anggaran 2026 berjalan dengan baik,” ujar Yuliten.
Sedangkan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Dogiyai Yakobus Dogomo, SS selaku penyelenggara Forum OPD Tahun 2025 dalam sambutannya mengatakan, forum tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Forum OPD ini salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Yakobus.
Menurut Yakobus, forum tersebut digelar untuk menyinkronkan hasil musrenbang distrik, pokok pikiran DPRD serta visi, misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar pimpinan OPD dapat mengakomodirnya di dalam Renja OPD sesuai kemampuan anggaran pada masing-masing OPD.
“Forum OPD ini sangat penting karena akan dibahas tata cara perencanaan melalui diskusi terkait persoalan perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, semua pimpinan OPD memiliki pemahaman utuh dalam menyusun Renja tahun 2026,” ujar Yakobus, birokrat muda lulusan STFT Fajar Timur, Abepura, Papua.
Yakobus menjelaskan, dalam forum tersebut pihak Bappeda Litbang akan memfasilitasi pimpinan OPD untuk memperhatikan usulan dari distrik, pokok pikiran DPRD serta visi, misi dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini penting agar saat Musrenbang tingkat kabupaten Renja OPD yang sudah tersinkron dokumen perencanaan dapat mengakomodir usulan berbagai komponen masyarakat.
Selain itu, ujarnya, dalam perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional sangat penting. Hal ini dilakukan agar daerah mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Salah satunya adalah Asta Cita.
“Bila terjadi sinkronisasi dan harmonisasi agenda pembangunan antara daerah dan nasional, target pembangunan daerah maupun nasional mudah dicapai. Karena itu, dalam forum OPD akan dibahas juga program prioritas nasional dan daerah,” kata Yakobus.
Yakobus mengingatkan, forum ini sangat penting dan strategis untuk menentukan pembangunan lima tahun ke depan. Pertama, kepala OPD dapat memastikan keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari distrik dan pokok pikiran DPRD.
Kedua, hasil musrenbang distrik dan pokir DPRD akan direkomendasikan kepada pimpinan OPD sesuai tupoksi dan skala prioritas sehingga pimpinan OPD mengakomodir di dalam Renja OPD 2026 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Ketiga, Bappeda Litbang akan menggelar Musrenbang RKPD reguler dan Otsus pada Rabu-Kamis (26-27/3) sehingga pimpinan OPD segera menyusun Renja OPD dan RAP Otsus 2026 sesuai pagu dana tahun berjalan.
“Mudah-mudahan dalam forum ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang berbobot sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan outputnya tercapai,” ujar Yakobus.
Forum sejumlah pejabat dan tamu undangan antara lain Sekretaris Daerah Dogiyai Drs Petrus Agapa, M.Si, staf Ahli Bupati, para asisten, kepala dinas, badan, direktur, kepala bagian dan kepala distrik di lingkungan Pemkab Dogiyai, Pastor Paroki Mowanemani serta tamu undangan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
