JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Tokoh masyarakat dan politisi senior tanah Papua Paskalis Kossay menyampaikan seruan moral mencermati dinamika sosial politik, hukum, dan keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan belakangan yang dinilai memprihatinkan.
Menurut Paskalis, dinamika tersebut nampak mulai dari konflik perang suku, penggiringan isu penyelewengan keuangan daerah, ketegangan hubungan kerja antar lembaga esekutif, legislatif dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan sebagai lembaga representasi kultural.
“Melalui kesempatan ini saya menyerukan semua pihak agar semua elemen baik pemegang otoritas terutama pemerintah daerah, politisi, tokoh masyarakat, agama dan lain-lain memiliki kesadaran kolektif melihat dinamika yang terjadi secara obyektif,” ujar Paskalis Kossay di Jayapura, Papua, Minggu (9/8).
Paskalis mengatakan, dari berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dalam tubuh pemerintahan daerah baik eksekutif, legislatif dan MRP tentu berpengaruh signifikan menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
Padahal, kata Paskalis, Papua Pegunungan ini sebagai daerah otonom baru memerlukan sinergi dan kekompakan antar lembaga pemerintahan daerah serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen.
“Sinergi diperlukan nulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, agama, kaum cerdik pandai hingga masyarakat guna mempercepat pelayanan publik, meredam potensi konflik serta mewujudkan kesejahteraan orang asli Papua di Papua Pegunungan,” ujar Paskalis yang juga tokoh masyarakat Papua.
Paskalis juga mengajak semua elemen membangun harmoni dalam solidaritas, bersinergi dan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah juga didukung total agar bekerja melayani masyarakat mengingat Papua Pegunungan merupakan provinsi baru.
“Kita dukung pemerintah bersama DPR Papua Pegunungan dan MRP merumuskan kebijakan strategis terutama meletakkan fondasi pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Kita juga dukung Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta jajaran merumuskan dan menjalankan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, sistem informasi dan komunikasi yang ideal dan lain-lain agar semakin maju,” ujar Paskalis.
Paskalis juga mengimbau pihak-pihak mengindari konflik interest yang bernuansa politik adu domba, pembunuhan karakter, pencemaran nama baik serta politik balas dendam yang berdampak buruk pada gangguan stabilitas sosial dan keamanan daerah serta terganggunya pelayanan publik.
“Saya mengimbau semua tokoh yang merasa diri bagian integral dari masyarakat Papua Pegunungan agar terpanggil dan memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah,” kata Paskalis.
Selain itu, ia juga mengajak agar semua elemen bersama-bersama mengawal proses penyelenggaraan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi positif dalam bentuk sumbangsih pemikiran, saran dan masukan yang konstruktif kepada pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kita semua satukan langkah guna mewujudkan cita-cita bahwa Papua Pegunungan tidak lagi distigma sebagai daerah tertinggal, terbelakang dan terisolasi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama yang harus dipikul dalam kapasitas kita masing-masing sebagai anak honai di daerah ini,” ujar Paskalis. (*)
