TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Keuskupan Timika mengingatkan ancaman hilangnya satu generasi (lost generation) di tanah Papua akibat berbagai persoalan pendidikan yang belum tertangani secara menyeluruh.
Peringatan tersebut disampaikan Uskup Keuskupan Timika Mgr Dr Bernardus Bofitwos Baru, OSA dalam Lokakarya Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar pada 14–16 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn Timika.
Uskup Bernardus menegaskan, kondisi pendidikan di Papua saat ini menghadapi tantangan serius, baik dari sisi akses, kualitas, maupun arah pendidikan itu sendiri.
Menurutnya, ribuan anak di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Dogiyai, dan Deiyai kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan akibat situasi keamanan yang tidak kondusif.
Sementara itu, di wilayah pesisir seperti kawasan Kamoro -Mimika Wee, keterbatasan akses juga menjadi hambatan utama.
“Kita sedang terancam kehilangan satu generasi karena banyak anak tidak bisa bersekolah. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pergeseran orientasi pendidikan yang dinilai semakin mengarah pada kepentingan ekonomi dan pasar kerja, sehingga mengabaikan pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Pendidikan kini cenderung hanya mencetak tenaga kerja. Materi dan uang menjadi fokus utama, sementara nilai-nilai luhur semakin terkikis,” katanya.
Menurutnya, dominasi pendekatan ekonomi dalam sistem pendidikan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Proses belajar pun lebih menekankan hafalan dibandingkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
Selain itu, tantangan pendidikan di Papua juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik, manajemen lembaga pendidikan, serta minimnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial.
Situasi tersebut diperparah dengan masuknya gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan materialisme yang dinilai dapat melemahkan daya kreativitas generasi muda.
Lokakarya yang mengusung tema Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis ini diikuti sekitar 120 peserta, baik secara luring maupun daring.
Peserta terdiri dari unsur gereja, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru serta perwakilan pemerintah dan dunia usaha.
Ketua panitia J Sudrijanta mengatakan, kegiatan ini bertujuan memetakan kondisi riil pendidikan melalui analisis SWOT, sekaligus merumuskan strategi dan peta jalan pengembangan pendidikan ke depan.
Ia menambahkan, berbagai praktik terbaik dari lembaga pendidikan Katolik nasional turut dihadirkan sebagai referensi dalam mencari solusi konkret.
Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Freeport Indonesia, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membenahi sistem pendidikan di Papua agar lebih berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. (*)
