Oleh Paskalis Kossay
Politisi Senior Papua
GIBRAN Rakabuming Raka sejak Kamis (12/11) menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis dengan mengantar langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.
Setelah Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, hiruk pikuk dinamika politik yang memicu meningkatnya eskalasi politik mulai semakin menurun. Konstelasi politiknya cepat berubah menciptakan spekulasi liar tentang figur yang tepat mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
Spekulasi tentang figur calon Wakil Presiden ini sudah menyasar kemana-mana sesuai keinginan dan kepentingan politik masing-masing pihak. Banyak nama dari berbagai kalangan, baik politisi terutama ketua partai, tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, budayawan, dan tokoh intelektual, disebut-sebut akan menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Hak Prerogatif Presiden
Namun demikian, secara normatif dan konstitusional yang mengusulkan nama calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah hak prerogatif Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut.
Pada Ayat 1 disebutkan, jika Presiden berhalangan tetap atau tidak dapat bertugas, ia digantikan oleh wakil presiden hingga akhir masa jabatannya. Selanjutnya pada Ayat 2 disebutkan, jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR bersidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden.
Pada Ayat 3 disebutkan, jika presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersamaan, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, sebelum MPR memilih pasangan presiden dan wakil presiden baru dalam waktu 30 hari.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya dalam pasal 46 hingga pasal 49 diatur tentang kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagai berikut.
Pertama, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari
Ketiga, MPR memilih salah satu dari dua calon yang diusulkan oleh presiden melalui pemungutan suara dalam sidang paripurna. Keempat, Jika hasil pemungutan suara menghasilkan suara yang sama dan pemilihan ulang tetap menemui jalan buntu (suara sama), Presiden berwenang untuk menentukan dan memutuskan salah satu dari dua calon tersebut.
Dinamika Politik Meningkat
Dalam hal normatif dan konstitusional diatur demikian jika terjadi kekosongan dalam jabatan kepresidenan, namun pratek kontekstual sering dialami peningkatan dinamika politik memicuh eskalasi dan persaingan sengit cenderung spekulatif pragmatis menghalalkan logika normatif dan etika politik konstitusional.
Oleh karena itu dalam tenggat waktu 60 hari menuju sidang paripurna MPR untuk pemilihan jabatan wakil presiden, dinamika politik semakin meningkat. Desakan dan tekanan politik masing-masing pihak yang berkepentingan, tentu saja akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Konstelasi tersebut bisa menjadi pertimbangan politik menentukan usulan dua nama calon kepada MPR.
Dalam konteks ini, calon dari unsur partai politik lebih berpeluang besar, kemungkinan dapat dipertimbangkan oleh presiden Prabowo Subianto. Partai mana yang berpeluang dipertimbangkan presiden, lebih tergantung pada konsistensi elektabilitas kekinian keberadaan partai politik dan konsistensi basis massa tradisional dalam politik elektoral dewasa ini.
Presiden Prabowo tidak mungkin menafikan realitas politik elektoral yang berbasis kuat pada pemilih tradisional yang cenderung defensif. Di sini akan menjadi salah satu faktor strategis pertimbangan politik Presiden mengusulkan nama calon wakil presiden kepada MPR.
Di dalam arena sidang paripurna MPR, konfigurasi kekuatan fraksi-fraksi di MPR, tidak akan solid dan berpengaruh kepada patron partai politik. Kemungkinan permainannya dinamis dan pragmatis lebih diwarnai perspektif individualistis bukan perspektif kolektif mengutamakan soliditas patron partai.
Kondisi ini sudah terbaca sejak bergulirnya pengumpulan daftar pengajuan hak pernyataan pendapat anggota DPR. Dari 556 Anggota DPR, yang berhasil tercatat mengajukan hak pernyataan pendapat hanya 120 orang anggota. Angka ini lebih dari 50 persen, maka dipastikan dalam arena sidang paripurna MPR nanti akan berlangsung dinamis, pragmatis, dan spekulatif menurut perspektif individu anggota MPR.
Kondisi ini sangat menguntungkan Presiden Prabowo, di mana figur yang diinginkannya dengan mudah terpilih menjadi Wakil Presiden. Figur tersebut bisa saja diluar dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada 2024.
Dengan demikian tidak ada beban politik lagi bagi Presiden Prabowo kepada koalisi partai pendukung sebab figur yang terpilih adalah bukan intervensi Presiden melainkan hasil pemilihan melalui sidang paripurna MPR. Ini alasan logis, konstitusional sehingga agak sulit disangkal apalagi dibantah kecuali diterima dengan lapang dada.
