Oleh Yanuarius Puduwiyai Apkulol Dou
Alumnus Fakultas Teologi Moral dan Spiritual Universitas Navarra Pamplona, Spanyol
DI AMBANG keheningan nurani yang koyak, tanah leluhur Papua bergetar bukan oleh gempa tektonik, melainkan oleh gelombang (strukturaler gewalt) kekerasan struktural yang menelanjangi martabat manusia hingga ke akar eksistensialnya.
Di sana, di mana kabut dingin Paniai menyelimuti lembah-lembah sunyi Aradide, Komopa hingga kampung Tuguwai di Distrik Aweida, sebuah tragedi ontologis sedang berlangsung.
Operasi militer yang digerakkan oleh alasan artifisial menjelma menjadi mesin biopolitik yang mereduksi eksistensi hidup manusia Papua menjadi sekadar angka statistik dalam kalkulasi modal dan investasi.
Ketika sepatu-sepatu lars militer mendobrak pintu sakral Pastoran Santo Petrus Tuguwai, mengalihkannya secara sepihak menjadi pos komando taktis, negara tidak sedang menegakkan keamanan, melainkan melakukan the spatialization of terror (spasialisasi teror).
Pola ini mengonfirmasi tesis sosiolog asal Norwegia, Johan Galtung tentang kekerasan struktural dan kultural: negara merancang kondisi di mana psychological erosion (erosi psikologis) dipelihara secara sistematis.
Ketakutan disuntikkan ke dalam pembuluh darah masyarakat sipil, menciptakan state of exception (keadaan darurat permanen) di mana hukum ditangguhkan demi melancarkan ambisi akumulasi kapital melalui pemekaran wilayah dan ekstraksi sumber daya alam, seperti bayang-bayang kelam proyek Blok Wabu di Intan Jaya.
Belajar dari Fratelli Tutti
Dalam pencerahan ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengingatkan kita, umat manusia bahwa dunia berjalan tanpa arah ketika kita mengabaikan penderitaan rakyat dan mengasingkan kemanusiaan demi kepentingan hegemonik segelintir elit.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama para aktor lokal yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, terjebak dalam the banality of evil (kebanalan kejahatan).
Filsuf, teoretikus politik, dan sejarawan kelahiran Jerman yang kelak menjadi warga negara Amerika Serikat Hannah Arendt (1906–1975) juga merumuskan, kehancuran hidup manusia dan alienasi masyarakat adat dianggap sebagai prosedur administratif yang lumrah demi dalih “pembangunan”.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama para kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) memikul tanggung jawab moral yang teramat berat di hadapan sejarah.
Berdiam diri atau berkompromi di atas penderitaan rakyat sendiri adalah bentuk complicity (keterlibatan pasif) yang mencederai panggilan kemanusiaan yang paling fundamental.
Psikiater Afro-Karibia Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth atau Les Damnés de la Terre (1961) menegaskan, dekolonisasi sejati menuntut pemulihan total manusia yang terasing, pengembalian tanah kepada pemilik asalnya, dan penolakan tegas terhadap komodifikasi kehidupan masyarakat tertindas.
Wilayah Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Nabire bukanlah terra nullius (tanah kosong) tempat modal asing dan oligarki dapat menancapkan kuku-kuku imperialisme ekologisnya tanpa perlawanan nurani.
Seruan yang Tak Boleh Diabaikan
Di atas fondasi kesadaran kritis ini, Aliansi Kemanusiaan dan Keadilan menyerukan tiga hal penting yang harus dibaca dengan kesadaran penuh. Namun, lebih dari hemat penulis ada sejumlah aspek tak kalah penting,
Pertama, demiliterisasi ruang hidup. Tak ada pilihan lain untuk menghentikan operasi militer yang merambah rumah-rumah warga dan tarik seluruh pasukan organik maupun non-organik dari tanah Papua, khususnya Papua Tengah. Termasuk menghentikan pembangunan pos militer di Distrik Komopa, Bibida, Ekadide, dan Tuguwai. Ruang hidup masyarakat bukanlah teater perang.
Kedua, penghentian pemekaran dan investasi eksploitatif. Hentikan kehadiran daerah otonom baru (DOB) seperti wacana yang muncul untuk Mapia Raya dan Paniai Timur yang dirancang secara tertutup demi kepentingan oligarki.
Menolak secara mutlak rencana pembukaan investasi ekstraktif PT Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya serta segala bentuk investasi ilegal maupun legal yang merampas hak ulayat.
Ketiga, rekonsiliasi horizontal dan vertical dengan menghentikan segera konflik horizontal antarsuku (Mee, Moni, dan Dani) di Nabire yang melemahkan solidaritas internal.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah harus segera memperjelas tapal batas wilayah Kapiraya antara Suku Mee dan Suku Kamoro guna mencegah konflik berkepanjangan.
Keempat, akuntabilitas hukum dan hak asasi manusia (HAM). Mendesak Komnas HAM dan pemerintah daerah untuk mengadili secara transparan seluruh pelaku pelanggaran HAM, termasuk tragedi berdarah di Dogiyai (31 Maret–3 April 2026) dan rangkaian kekerasan lainnya di atas tanah Papua.
Kelima, perlindungan kebebasan sipil dan pers. Hal ini dilakukan dengan menghentikan segala bentuk kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang di luar hukum terhadap aktivis, jurnalis independen, masyarakat sipil, dan mahasiswa oleh Polda Papua Tengah. Termasuk menegakkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menjamin kebebasan informasi.
Sebagaimana direfleksikan oleh Uskup Agung asal Brasil Dom Hélder Câmara dalam Spiral Kekerasan (2020), yang menyebut kekerasan institusional melahirkan pemberontakan dan represi militer yang lebih brutal. Lingkaran setan ini hanya dapat diputus melalui metanoia kolektif, sebuah pertobatan radikal sikap hidup.
Kepapuaan bukanlah sekadar kategori geografis, ikatan darah, atau statistik penderitaan; ia adalah solidaritas ontologis, suatu ikatan suci yang menuntut persatuan mutlak seluruh elemen bangsa Papua.
Mari merajut kembali tenunan kemanusiaan yang koyak. Ketika satu anak panah melukai seorang saudara di lembah Tuguwai, rasa sakitnya berdenyut di jantung setiap insan yang bernapas di atas tanah ini.
Hanya dengan persatuan yang tulus, keteguhan moral, dan keberanian menolak segala bentuk penindasan struktural, masa depan Papua yang bermartabat, adil, dan merdeka dari rasa takut dapat ditegakkan.
