JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang membatalkan pengalihan serta perpanjangan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain, yakni Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua (Perkumpulan).
Putusan ini sekaligus menegaskan kembali bahwa merek terdaftar “Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Di Tanah Papua + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000365027 Kelas 41 berupa Injil Empat Berganda Berlatar Pulau Papua merupakan hak sah milik Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua.
Ketua Umum Gereja Kingmi di Tanah Papua Pendeta Yahya Lagowan, M.Th menyambut dengan antusias putusan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum atas identitas sah organisasi gereja yang dipimpinnya.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada kuasa hukum kami dari kantor hukum Veritas Law Office. Permasalahan merek yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini akhirnya menemui titik terang dan kembali menegaskan hak sah kami melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dijatuhkan kemarin, tanggal 12 November 2026,” ujar Yahya Lagowan.
Sekretaris Angkatan Muda (AMKI) Gereja Kingmi di Tanah Papua Apedeus Mote dan Yehuda Gobay mewakili kaum professional juga menambahkan, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi gereja. Keduanya menyampaikan terima kasih kepada pengadilan dan Veritas Law Office, karena putusan dimaksud juga memberikan kepastian hukum atas sengketa merek yang berlangsung selama ini.
Kuasa hukum Gereja Kingmi di Tanah Papua Frederika Korain, SH, MAAPD menjelaskan, PN Makassar dalam amar putusannya pada 12 November 2026 menegaskan empat poin utama.
Pertama, merek “Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Di Tanah Papua + Logo” (Nomor Pendaftaran IDM000365027, Kelas 41) dengan tanggal penerimaan 28 Januari 2011 dan tanggal pendaftaran 9 Agustus 2012, semula sah terdaftar atas nama Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua.
Kedua, Pengalihan merek dari Badan Pengurus Harian Sinode kepada Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ketiga, pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Nomor Pendaftaran IDM000365027 atas nama Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keempat, pengadilan memerintahkan Kementerian Hukum Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat untuk mencoret pencatatan pengalihan hak atas merek dan melakukan penyesuaian pencatatan perpanjangan dalam Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Sebelumnya, Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua melalui Badan Pengurus Harian Sinode adalah merupakan pemilik dan pendaftar pertama yang sah atas merek tersebut (diterima 28 Januari 2011 dan terdaftar 9 Agustus 2012). Namun dalam perjalanannya, merek milik Gereja Kingmi di Tanah Papua tersebut diketahui telah dialihkan secara sepihak kepada Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua (Perkumpulan) dan diperpanjang masa perlindungannya pada tahun 2021.
“Pengalihan itu tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek yang secara limitatif mengatur mekanisme pengalihan merek. Dengan tidak sahnya pengalihan merek, maka perpanjangan pendaftaran merek oleh pihak Perkumpulan tersebut otomatis tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Merek ini tetaplah hak sah milik Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua,” kata advokat perempuan Papua yang akrab disapa Rika.
Karena itu, Rika menegaskan agar putusan pengadilan ini dengan sendirinya mengakhiri polemik yang telah berlangsung lama dan memberikan kepastian hukum penuh atas kepemilikan merek pada Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua. (*)
