WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, Selasa (6/5) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026 di Wamena, Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA saat membuka Musrenbang RKPD dan Otsus tahun 2025 mengatakan, merupakan tersebut merupakan yang pertama setelah Papua Pegunungan ini memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur atau pemimpin definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024. Musrenbang diikuti para bupati dan wakil bupati delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
“Kami berharap dalam Musrenbang, delapan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua Pegunungan akan memperoleh kesamaan pandangan serta dapat menyinergikan visi misi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati delapan kabupaten,” ujar John Tabo mengutip antaranews.com di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (6/5).
Musrenbang Pemprov Papua Pegunungan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
John Tabo menegaskan, Musrenbang juga sebagai landasan awal pembangunan berkelanjutan di Papua Pegunungan yang dilandasi dengan sebuah kebenaran.
“Ada dua poin utama yang harus dikerjakan yakni penganggaran pembangunan infrastruktur, pembangunan tata ruang ibu kota Provinsi Papua Pegunungan di Kota Wamena, Jayawijaya. Kemudian, perekonomian rakyat yang akan dirampungkan melalui visi misi bupati dan wakil bupati delapan kabupaten di dalamnya,” kata John Tabo lebih lanjut.
Menurut John, saat ini pihaknya akan fokus dalam pembangunan infrastruktur, baik sarana maupun prasarana di Jayawijaya sebagai ibu kota Papua Pegunungan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat delapan kabupaten.
“Dalam perencanaan itu kami kembali melihat visi misi untuk bagaimana mempersiapkan SDM dihasilkan melalui pendidikan berpola asrama yang baik. Pendidikan berpola asrama akan kami mulai dengan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, anak jalanan melalui pendidikan gratis serta jaminan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu,” katanya.
John, Doktor Kehormatan (HC) lulusan American Institute of Management Studies Honolulu, Hawai, menambahkan, dalam Musrenbang perlu diingat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan terkait adat, agama, dan pemerintah yang menjadi landasan utama dalam pembangunan lima tahun ke depan.
“Kami mengajak bupati dan wakil bupati delapan kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk sama-sama menyamakan persepsi untuk sebuah pembangunan berkelanjutan. Meskipun dari sisi anggaran agak kurang, tetapi kami bisa mulai dari tidak ada menjadi ada,” kata John Tabo, peraih Penghargaan Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia Presiden RI tahun 2007.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperinda) menggelar Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan selama Selasa-Rabu (6-7/5) dan diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis delapan kabupaten di Papua Pegunungan. (*)
