Oleh Dr Felix Baghi, SVD
Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores
BANYAK wacana yang muncul soal proyek pembangunan geothermal Flores selama ini, terlebih dari pihak yang mendukung adalah “kepatuhan” pada pemerintah dan setia pada “tata kelola” para pengemban proyek geothermal itu.
Namun kita perlu bersikap kritis atas gagasan bahwa tindakan para pengemban melakukan proyek geothermal adalah tindakan teknis-legal-formalistik yang telah sesuai dengan instruksi pemerintah.
Sejatinya, orang yang berbudi luhur seperti para pengemban proyek, tidak boleh bertindak karena sekadar diperintah, tetapi karena mereka telah memahami alasan moral dan argumen etis di balik setiap tindakan mereka.
Dalam konteks geothermal Flores, pendekatan pembangunan proyek selama ini sering bekerja sebagai model teknokratis-fomalistis di mana negara yang menentukan proyek, ahli yang menjelaskan manfaat, pengemban yang melalukan sosialisasi, dan masyarakat diminta menerima. Model pendekatan seperti ini menganggap masyarakat sebagai pelaksana keputusan, dan bukan sebagai subjek penalaran moral.
Padahal menurut prinsip etika kebajikan, “virtue requires understanding, self-direction, and giving reasons.” Artinya fakta tentang penolakan masyarakat adat bukan sekadar tanda ketidaktahuan mereka terhadap aturan pemerintah dan tata kelola proyek, tetapi merupakan ekspresi kemampuan moral untuk menilai apakah aruan negara dan tindakan para pengemban layak diterima atau ditolak.
Masyarakat Adat Bukan “Murid Pasif”
Salah satu tesis penting dalam konteks ini adalah bahwa belajar kebajikan selalu berkembang dari imitasi menuju otonomi. Pada awalnya seseorang belajar dari guru. Tetapi orang yang matang justru mampu mengoreksi gurunya.
Dalam kasus Flores, masyarakat telah melihat dan menyaksikan kegagalan proyek geothermal seperti di Mataloko, mengalami semburan lumpur, H₂S, kehilangan tanah, kriminalisasi, konflik sosial.
Karena pengalaman itu masyarakat mempunyai kapasitas moral untuk mengatakan: “Apa yang diajarkan negara tentang pembangunan ternyata tidak benar menurut pengalaman kami.”
Penolakan terhadap geothermal selama ini bukan sikap anti-ilmu dan anti kebijkan. Sebaliknya, penolakan itu lebih merupakan suatu bentuk “self-directed practical judgement.”
Catatan yang diberikan Benny K Harman terlalu menekankan komunikasi sambil mengabaikan pembelajaran moral. Kita perlu melihat bahwa banyak pihak sebenarnya menolak pendidikan yang hanya menghasilkan peniruan.
Jika pemerintah terus menganggap solusi utama adalah mengikuti tawaran sosialisasi, patuh pada komunikasi publik, dan edukasi, maka masyarakat diperlakukan sebagai orang yang belum belajar.
Hemat saya, masyarakat yang sudah belajar justru mampu mengkritik proyek dan tata kelola pemerintahnya. Karena itu kegagalan geothermal bukan terutama kegagalan komunikasi. Ia merupakan kegagalan negara untuk menerima bahwa masyarakatnya telah berkembang menjadi agen moral yang independen.
Kebajikan membutuhkan alasan, bukan propaganda. Kita perlu membedakan apa yang disebut “knack” (kebiasaan buta) dari “virtue” (praktik rasional). “Virtue” hanya mungkin bila suatu tindakan yang dijalankan dapat dijelaskan dengan alasan. Pertanyaan etis terhadap semua tindakan dalam proyek geothermal adalah: mengapa proyek ini harus dibangun di tanah adat?
Mengapa masyarakat harus menanggung risiko? Mengapa pengalaman kegagalan di Mataloko tidak menjadi alasan menghentikan ekspansi? Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara rasional, maka setiap tindakan proyek strategis nasional dari pemerintah dianggap telah gagal memenuhi syarat dasar tindakan yang berkeadaban.
Sikap etis yang benar: “virtue is dynamic rather than static.” Artinya orang yang berbudi luhur selalu memperbaiki tindakannya setelah ia belajar dari pengalaman. Proyek geothermal di Mataloko justru menunjukkan pola sebaliknya.
Sesudah kegagalan Mataloko, negara dan para pengemban tetap memakai pola pembangunan yang sama, dan hal ini tidak memperlihatkan pembelajaran moral, melainkan repetisi birokratis; dan hal ini bukan skill, melainkan routine.
Lebih jauh, kita perlu membedakan “expert” dari orang yang hanya mengulang prosedur. Expert selalu belajar, memperbaiki diri, menerima kritik. Negara selama ini justru mengulang-ulang-ulang AMDAL, sosialisasi, pengamanan aparat, dan pembangunan dan tanpa pernah mempertanyakan apakah paradigma pembangunan negara itu sendiri salah.
Dengan demikian negara bertindak sebagai birokrasi rutin, bukan sebagai pelaku kebajikan publik. Padahal suatu proyek pembangunan yang baik memerlukan “reason-giving” karena merupakan suatu tindakan etis yang mampu memberi alasan dan pertimbangan yang bijaksana.
Artinya melalui proyek geothermal, negara dan terlebih para pengemban proyek wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan bukan sekadar mengatakan bahwa geothermal adalah proyek strategis nasional, transisi energi, kepentingan nasional.
Alasan moral yang benar harus menjawab:mengapa tanah adat boleh dikorbankan, mengapa risiko ekologis dapat dibenarkan, mengapa hak masyarakat ditempatkan di bawah target energi. Jika alasan-alasan tersebut tidak mampu bertahan terhadap kritik masyarakat, maka legitimasi moral proyek dianggap sangat lemah dan bahkan rapuh.
Penolakan masyarakat merupakan ekspresi kebajikan sipil. Kita menolak pandangan bahwa orang baik hanyalah orang yang patuh apa perintah kekuasaan atau yang patuh pada peraturan pemerintah. Sebaliknya, kebajikan berarti mampu mengoreksi tradisi, kekuasaan, bahkan budaya sendiri ketika pengalaman menunjukkan adanya ketidakadilan.
Dalam konteks Flores, penolakan masyarakat adat yang terjadi selama ini justru memperlihatkan kebajikan sipil: mempertahankan ruang hidup, membela generasi mendatang, menuntut alasan moral dari negara, mengoreksi paradigma pembangunan.
Dengan demikian, penolakan geothermal di Flores selama ini bukan suatu tindakan irasional, tetapi suatu bentuk “practical wisdom (phronesis)” yang lahir dari pengalaman hidup bersama tanah, air, leluhur, dan komunitas.
Sebagai kesimpulan, kritik terhadap monografi Benny Harman dapat dirumuskan sebagai berikut: pandangan itu cenderung memandang konflik geothermal sebagai persoalan defisit komunikasi yang dapat diatasi melalui sosialisasi, edukasi, dan dialog.
Perspektif ini mengabaikan dimensi paling mendasar dari tindakan moral yakni bahwa kebajikan menuntut kemampuan memberi alasan, belajar dari pengalaman, mengembangkan penilaian yang mandiri, dan berani mengoreksi kekuasaan ketika ia gagal bertindak secara benar.
Oleh karena itu, penolakan masyarakat adat Flores tidak tepat dipahami sebagai akibat kurangnya informasi, melainkan sebagai ekspresi “practical wisdom” yang lahir dari pengalaman panjang untuk menghadapi kerusakan ekologis, kehilangan ruang hidup, dan kegagalan negara yang tidak belajar dari sejarah proyek-proyek geothermal sebelumnya.
Dalam terang ini, krisis geothermal Flores bukanlah krisis komunikasi, melainkan krisis kebajikan publik (crisis of public virtue) dalam tata kelola pembangunan.
