Oleh Ben Senang Galus
Pengamat Masalah Papua, tinggal di Yogyakarta
SUDAH LAMA penulis ingin menulis tentang Papua dalam sebuah bingkai yang penulis sebut dalam judul di atas. Istilah tablo sengaja dipilih karena mengandung daya metaforis yang kuat. Dalam pengertian umum, tablo berarti gambaran atau lukisan yang memperlihatkan suatu keadaan, peristiwa, atau adegan tertentu —sebuah susunan manusia, benda, dan ruang yang seolah-olah membentuk gambar kehidupan.
Namun, “tablo Papua” bukan lukisan dalam arti harfiah. Ia adalah metafora untuk membaca Papua sebagai sebuah gambaran kehidupan yang utuh: tempat manusia, tanah, alam, sejarah, kebudayaan, politik, ekonomi, dan kekuasaan hadir sekaligus dan saling berkelindan.
Papua bukan sekadar wilayah yang dapat dilihat dari peta. Ia adalah lanskap kehidupan. Di dalamnya terdapat manusia yang mempunyai sejarah, masyarakat yang mempunyai kebudayaan, tanah yang menyimpan ingatan, hutan yang menopang kehidupan, serta komunitas yang membangun identitas melalui hubungan panjang dengan ruang hidupnya.
Tetapi sebuah tablo tidak pernah sepenuhnya netral. Dalam setiap gambaran selalu ada sesuatu yang ditonjolkan dan sesuatu yang disembunyikan. Ada tokoh yang ditempatkan di tengah panggung dan memperoleh cahaya, sementara yang lain berada di pinggir atau tenggelam dalam bayang-bayang. Demikian pula dalam tablo Papua. Ada suara yang memperoleh ruang besar untuk menentukan narasi, tetapi ada pula suara masyarakat yang sering hanya terdengar sebagai gema.
Di sinilah persoalan Papua menjadi lebih dari sekadar persoalan pembangunan atau politik. Ia menjadi persoalan kuasa. Kuasa bukan hanya kemampuan untuk memerintah. Kuasa juga merupakan kemampuan untuk menentukan: menentukan apa yang disebut pembangunan, siapa yang dianggap penting, bagaimana sejarah dibaca, tanah mana yang dianggap bernilai, bahkan siapa yang berhak berbicara tentang masa depan Papua.
Pertanyaan kritisnya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab: siapa yang memegang pena untuk menulis cerita Papua? Apakah Papua hanya menjadi objek yang diceritakan oleh orang lain? Ataukah masyarakat Papua sendiri menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menuturkan pengalaman, mempertahankan identitas, dan menentukan masa depannya?
Tablo Kehidupan
Pertanyaan tersebut membawa kita dari politik menuju filsafat manusia. Sebab di balik perdebatan tentang pembangunan, investasi, keamanan, sumber daya alam, dan administrasi pemerintahan terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana manusia Papua dipandang?
Apakah manusia Papua dipandang sebagai subjek yang mempunyai kehendak, ingatan, kebudayaan, dan hak untuk menentukan kehidupan yang bermakna, hak menentukan masa depannya? Ataukah ia hanya diposisikan sebagai angka dalam statistik pembangunan, tenaga kerja, penerima program atau objek kebijakan yang dirumuskan dari luar? Di titik inilah eksistensi, kuasa, dan martabat bertemu.
Papua adalah sebuah tablo kehidupan: sebuah panggung tempat tanah, manusia, sejarah, kebudayaan, alam, dan kekuasaan hadir dalam satu ruang eksistensial. Namun, panggung itu tidak pernah benar-benar netral. Selalu ada persoalan tentang siapa yang memperoleh cahaya, siapa yang ditempatkan dalam bayang-bayang, siapa yang berhak berbicara, siapa yang menentukan skenario, dan siapa yang harus menjalankan peran yang ditulis oleh orang lain.
Karena itu, “tablo Papua” bukan sekadar lukisan tentang sebuah wilayah. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan manusia, tanah, sejarah, kebudayaan, dan perbedaan.
Jika Papua hanya dilihat melalui peta, angka pembangunan, investasi, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah, maka yang terlihat hanyalah sebagian dari tablo. Di balik semua itu terdapat manusia dengan ingatan, identitas, kebudayaan, dan hubungan historis dengan tanahnya.
Bagi banyak masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar benda yang dapat dimiliki atau diperdagangkan. Tanah merupakan ruang kehidupan, ruang kebudayaan, tempat leluhur dikenang, identitas diwariskan, dan masa depan generasi berikutnya dipertaruhkan.
Karena itu, ketika tanah hanya dibaca melalui nilai ekonominya, yang mungkin hilang bukan hanya lahan, tetapi juga sebagian dari hubungan manusia dengan sejarah dan kebudayaannya. Hutan dapat direduksi menjadi kayu, gunung menjadi mineral, sungai menjadi sumber daya, dan tanah menjadi aset.
Dalam logika semacam itu, manusia pun mudah mengalami nasib yang sama: direduksi menjadi tenaga kerja, angka statistik, penerima bantuan, atau sasaran pembangunan.
Bukan Sekadar Bentangan Geografis
Tanah Papua bukan sekadar bentangan geografis yang dapat dilihat melalui peta. Bagi masyarakat adat, tanah mempunyai hubungan erat dengan kehidupan, sejarah, identitas, dan keberadaan komunitas.
Dalam perspektif tersebut, alam bukan benda mati yang berdiri di luar manusia. Ia merupakan bagian dari dunia kehidupan. Kajian mengenai kosmologi masyarakat Sentani, misalnya, menunjukkan adanya hubungan antara manusia, ruang kehidupan, gunung, danau, sungai, hutan, batu, laut, serta dunia spiritual melalui simbol, ritus, dan praktik budaya.
Hal serupa terlihat dalam kehidupan sejumlah masyarakat adat Papua lainnya, yang menempatkan hubungan kekerabatan manusia dengan lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan.
Karena itu, hutan bukan hanya kumpulan pohon. Sungai bukan hanya aliran air. Gunung bukan sekadar bentang alam. Semuanya dapat mempunyai makna, menjadi bagian dari identitas, dan menjadi ruang tempat hubungan antara manusia dan lingkungan dibentuk.
Pembangunan yang mengubah alam tanpa memahami hubungan budaya masyarakat dengan ruang hidupnya berisiko menghasilkan keterasingan. Pembangunan mungkin berhasil mengubah bentang geografis, tetapi belum tentu berhasil membangun kehidupan manusia Papua.
Manusia sebagai Subjek
Manusia sebagai subjek berarti manusia mempunyai kemampuan untuk berbicara, memilih, menentukan, dan mengambil bagian dalam pembentukan masa depannya. Sebaliknya, manusia sebagai objek berarti kehidupannya lebih banyak ditentukan dari luar. Ia dibicarakan, tetapi tidak cukup didengar. Ia dibangun, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam menentukan apa yang dibangun.
Dalam konteks ini, pemikiran Amartya Sen tentang capability relevant. Pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perluasan kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.
Gagasan tersebut memberikan pelajaran penting bagi Papua. Pembangunan tidak cukup hanya membuat masyarakat Papua lebih sejahtera secara material. Pembangunan juga harus memperbesar kemampuan mereka untuk menentukan kehidupan sendiri.
Jalan raya penting. Sekolah penting. Rumah sakit penting. Lapangan pekerjaan penting. Tetapi semuanya belum lengkap apabila manusia yang menjadi tujuan pembangunan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan masa depannya.
Maka pertanyaan pentingnya bukan hanya apa yang akan dibangun di Papua, tetapi siapa yang menentukan pembangunan itu, untuk siapa pembangunan dilakukan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang menanggung risikonya?
Pembangunan membutuhkan dialog, bukan sekadar sosialisasi. Sosialisasi berarti menjelaskan keputusan yang sudah dibuat. Dialog berarti membuka kemungkinan bahwa suara masyarakat dapat memengaruhi keputusan. Perbedaan antara keduanya sangat penting.
Kuasa dan Martabat
Kuasa pada dasarnya adalah kemampuan untuk menentukan. Ia menentukan kebijakan, narasi, siapa yang dianggap penting, apa yang disebut pembangunan, bagaimana konflik dipahami, bahkan bagaimana sejarah ditulis.
Karena itu, persoalan Papua tidak dapat dilepaskan dari distribusi kuasa. Siapa yang menentukan masa depan Papua? Siapa yang menentukan penggunaan tanah? Siapa yang menentukan bentuk pembangunan? Siapa yang menentukan apa yang disebut kepentingan umum? Dan siapa yang menanggung akibat dari keputusan tersebut?
Martabat manusia bukan hadiah yang diberikan oleh kekuasaan. Martabat melekat pada manusia karena manusia adalah manusia. Masyarakat Papua tidak menjadi bermartabat hanya karena memperoleh pembangunan, bantuan, atau fasilitas negara. Semua itu penting, tetapi martabat berada pada tingkat yang lebih dalam: manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat.
Dalam ekonomi, manusia bukan sekadar tenaga kerja. Dalam politik, manusia bukan sekadar angka suara. Dalam pembangunan, manusia bukan sekadar penerima program. Dalam konflik, manusia bukan sekadar statistik korban.
Karena itu, persoalan Papua tidak seharusnya disederhanakan menjadi persoalan keamanan semata. Di balik setiap statistik terdapat manusia: keluarga, anak-anak, orang tua, komunitas, sejarah, dan harapan.
Kemerdekaan dan Hak Menentukan Diri
Dalam konteks Papua, istilah kemerdekaan mempunyai sejarah dan makna yang kompleks. Karena itu, membicarakannya secara bertanggung jawab membutuhkan kehati-hatian.
Namun, secara filosofis, kemerdekaan dapat dipahami sebagai kemampuan manusia dan komunitas untuk menentukan kehidupan yang mereka nilai bermakna, manusiawi, dan terhormat.
Dalam kajian tentang masyarakat adat, konsep self-determination berkaitan dengan kemampuan kolektif masyarakat untuk menentukan jalan perkembangan mereka sendiri.
Dengan perspektif tersebut, kemerdekaan tidak semata-mata harus dipahami dalam kategori politik yang sempit. Ia juga mempunyai dimensi eksistensial: memiliki suara, memiliki pilihan, mempertahankan identitas, mempunyai ruang untuk menentukan kehidupan bersama, dan tidak terus-menerus menjadi objek keputusan orang lain.
Dalam negara demokratis, persoalan tersebut semestinya dibicarakan melalui ruang demokrasi, hukum, dialog, penghormatan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat.
Setiap masyarakat memiliki sejarah. Sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan peristiwa, tetapi juga ingatan. Ada ingatan tentang kebahagiaan, kehilangan, pembangunan, ketidakadilan, kekerasan, dan harapan.
Karena itu, membangun Papua tidak cukup hanya dengan berbicara tentang masa depan. Masa lalu juga harus didengarkan. Mendengarkan sejarah bukan berarti hidup di masa lalu. Justru dengan mendengarkan masa lalu, masyarakat dapat membangun masa depan dengan lebih dewasa.
Modernitas tidak seharusnya berarti penghapusan ingatan. Kemajuan tidak seharusnya berarti pemutusan hubungan dengan akar kebudayaan. Perubahan sosial tidak selalu berarti putus total dengan masa lalu; masa lalu dapat terus hadir dalam cara masyarakat membayangkan masa depan.
Pembangunan yang Manusiawi
Pembangunan Papua harus kembali kepada pertanyaan dasar: manusia macam apa yang hendak dibentuk melalui pembangunan?
Jika pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat kehilangan tanah dan identitas, maka ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Jika pembangunan menghasilkan infrastruktur, tetapi mempersempit ruang partisipasi masyarakat, maka ada persoalan demokrasi. Jika pembangunan meningkatkan investasi, tetapi memperlemah hubungan masyarakat dengan lingkungan hidupnya, maka ada persoalan ekologis.
Pembangunan seharusnya mempertemukan tiga hal: kesejahteraan, kebebasan, dan martabat. Kesejahteraan tanpa kebebasan dapat berubah menjadi ketergantungan. Kebebasan tanpa kesejahteraan dapat menjadi kebebasan yang kosong.
Sedangkan pembangunan tanpa martabat dapat berubah menjadi bentuk baru dari penguasaan. Karena itu, pembangunan yang manusiawi adalah pembangunan yang membuat manusia semakin mampu menentukan hidupnya, bukan semakin bergantung pada keputusan orang lain.
Siapa yang Menulis Cerita Papua?
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Papua adalah pertanyaan tentang siapa yang mempunyai hak untuk menulis cerita Papua. Apakah Papua hanya menjadi objek yang diceritakan? Ataukah masyarakat Papua sendiri menjadi subjek yang ikut menentukan bagaimana cerita itu ditulis?
Papua tidak membutuhkan sekadar orang yang berbicara tentang Papua. Papua membutuhkan ruang agar masyarakatnya dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Manusia akan kehilangan sebagian dari martabatnya ketika kehidupannya terus-menerus didefinisikan oleh orang lain.
Karena itu, pembangunan Papua harus bergerak dari logika “membangun untuk” menuju “membangun bersama.” Membangun bersama berarti memberi ruang kepada masyarakat Papua untuk berbicara, berpartisipasi, menentukan pilihan, mempertahankan identitas, dan menjaga ruang hidupnya melalui cara-cara yang damai, demokratis, dan bermartabat.
Tablo Papua akhirnya menjadi cermin bagi seluruh dunia. Di dalamnya terlihat tanah dan manusia, kekayaan dan kemiskinan, pembangunan dan ketimpangan, sejarah dan masa depan, kebudayaan dan modernitas, kekuasaan dan martabat.
Namun, di balik seluruh persoalan itu terdapat pertanyaan yang paling mendasar: apakah manusia Papua ditempatkan sebagai subjek sejarah atau sekadar objek sejarah?
Tablo Papua seharusnya bukan panggung tempat satu kekuasaan menentukan seluruh alur cerita. Ia harus menjadi panggung tempat orang Papua bermusyawarah menentukan masa depannya; panggung tempat tanah dihormati, kebudayaan didengar, sejarah diingat, perbedaan diterima, dan masyarakat mempunyai ruang untuk menentukan kehidupan bersama.
Pada akhirnya, persoalan Papua bukan hanya tentang siapa yang memegang kuasa, tetapi untuk apa kuasa digunakan.
Jika kuasa digunakan untuk menguasai, panggung akan selalu melahirkan jarak. Jika kuasa digunakan untuk mendengar, panggung dapat menjadi ruang perjumpaan, ruang egaliter, ruang deliberatif, dan ruang dialektika.
Dan jika kuasa digunakan untuk memuliakan manusia, maka tablo Papua tidak lagi sekadar menggambarkan pertarungan kepentingan. Ia menjadi gambaran tentang sebuah bangsa yang sedang belajar memahami arti persatuan, keadilan, kebebasan, dan martabat.
Pada akhirnya, tablo Papua adalah cermin tentang sejauh mana kita mampu membangun persatuan tanpa meniadakan perbedaan, menggunakan kekuasaan tanpa merendahkan manusia, dan menghadirkan pembangunan tanpa menghilangkan martabat manusia Papua.
