Oleh Agustinus Gereda Tukan
Dosen; tinggal di Merauke, Papua Selatan
KABAR berhembusnya program pengabdian masyarakat oleh kampus ternama seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) di RSUD Merauke (28/8/2026) tentu menyalakan optimisme. Upaya memperkuat kapasitas tenaga kesehatan (mulai dari deteksi penyakit infeksi hingga edukasi penggunaan obat secara rasional) adalah ikhtiar akademis yang patut diapresiasi tinggi. Di atas kertas transfer pengetahuan ini menjadi amunisi berharga untuk mendongkrak mutu pelayanan medis di tanah Papua Selatan.
Namun, bagi kita yang sehari-hari bernapas dan berhadapan langsung dengan realitas masyarakat kecil, apalagi di pedalaman, euforia tersebut mendadak mengendap jadi tanya. Transfer ilmu sejatinya hanyalah separuh cerita. Pengetahuan akademis yang mutakhir dan kepakaran tenaga kesehatan (nakes) yang mumpuni akan segera membentur tembok tebal ketika berhadapan dengan fakta gundah di lapangan: ketersediaan fasilitas diagnostik dasar di Puskesmas hingga Poskeskam yang masih sangat memprihatinkan.
Di sinilah ironi itu bermula. Bagaimana mungkin narasi ideal tentang pengobatan rasional dan presisi dapat berlabuh dengan selamat, jika “senjata” paling mendasar berupa alat tes dan reagen laboratorium sering tak tersedia? Sebab, ilmu setinggi apa pun terancam berhenti sekadar sebagai wacana di ruang seminar, selama faskes di garis depan masih dipaksa bertempur dalam keterbatasan.
Refleksi Pengalaman Lapangan
Di tingkat tapak, masyarakat awam tidak membaca jurnal medis; mereka mengecap langsung getirnya ketidakpastian. Fenomena “diagnosis A di daerah, berubah jadi B di kota rujukan” bukan sekadar cerita rekaan, melainkan kenyataan pahit yang berulang. Ketika seorang warga dari pedalaman divonis mengidap penyakit tertentu, lalu harus melintasi lautan atau mengudara ke Makassar atau Jawa hanya untuk mendapati diagnosis yang sama sekali berbeda, di situlah rasa percaya terhadap pelayanan kesehatan lokal perlahan runtuh.
Bagi masyarakat kecil, pergeseran diagnosis dari A ke B ini bukan cuma soal istilah medis yang terkoreksi, melainkan taruhan hidup dan martabat. Ada beban finansial yang teramat berat di baliknya: kebun yang terpaksa ditelantarkan, hewan ternak yang dijual murah hingga tabungan keluarga yang ludes demi membiayai tiket dan perbekalan selama di daerah rujukan. Ketidakpastian diagnostik secara langsung memiskinkan warga sebelum penyakit itu sendiri sempat disembuhkan.
Secara emosional, kondisi ini memicu keputusasaan yang mendalam. Warga kerap berada dalam posisi serba salah: pasrah berobat di faskes lokal dengan rasa waswas, atau nekat pergi ke luar daerah dengan ketidakpastian biaya. Ketika ruang pemeriksaan medis tak lagi mampu memberikan kepastian hukum atas kondisi tubuh mereka, pelayanan kesehatan dasar telah kehilangan esensi utamanya sebagai pelindung dan tempat bernaung rakyat kecil.
Mendudukkan Duduk Perkara
Rasanya, sangat tidak adil jika tudingan miring langsung diarahkan kepada dokter dan tenaga kesehatan di lapangan. Masyarakat perlu memahami bahwa akar persoalan ini bukanlah tumpulnya kompetensi atau dinginnya empati para nakes lokal. Kepakaran medis dan dedikasi mereka yang bertugas di Merauke hingga distrik-distrik terpencil tidak perlu diragukan. Mereka adalah para pejuang kemanusiaan yang sabar melayani di tengah keterusikan logistik dan keterbatasan infrastruktur.
Masalah sesungguhnya terletak pada “senjata” yang diberikan kepada mereka. Ketika reagen laboratorium habis, stok rapid diagnostic test (RDT) kosong atau alat pencitraan rusak tanpa kepastian perbaikan, nakes terpaksa mengobati dengan “perasaan” alias mendasarkan keputusan medis semata pada dugaan klinis luar. Di sinilah letak tragedi pelayanan medis kita: dedikasi tinggi para dokter dipaksa berpasrah pada keterbatasan sarana, menjadikan proses diagnosis tak ubahnya sebuah tebakan yang berisiko.
Memvonis nakes atas kesalahan diagnosis di tengah ketiadaan alat pendukung sama saja dengan menyalahkan seorang prajurit yang dikirim ke medan tempur tanpa amunisi. Sudah saatnya masyarakat dan pemangku kebijakan mendudukkan perkara ini secara jernih. Krisis ketepatan diagnosis di Papua Selatan bukanlah kegagalan intelektual para dokter, melainkan manifestasi dari pembiaran struktural terhadap kelengkapan fasilitas medis dasar.
Kritik Wacana “Obat Rasional”
Di titik inilah wacana mulia tentang “penggunaan obat rasional” (POR) menemukan batu sandungannya yang paling keras. Secara teoretis, nakes dituntut meresepkan obat secara presisi: tepat indikasi, tepat jenis, dan tepat dosis. Namun, sebuah pertanyaan mendasar harus dilontarkan tanpa aling-aling: bagaimana mungkin seorang dokter atau mantri dapat meresepkan antibiotik atau antimalaria secara rasional jika alat tes kuman dan patogennya saja tidak tersedia di meja periksa?
Keharusan bertindak tanpa kepastian laboratorium memaksa nakes berada di persimpangan dilematis. Demi menyelamatkan nyawa masyarakat yang datang meringis kesakitan, peresepan obat berspektrum luas (broad-spectrum) atau peresepan berbasis dugaan klinis akhirnya menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Pilihan instingtif ini diambil bukan karena nakes tidak paham teori obat rasional, melainkan karena ketiadaan alat diagnostik yang membuat mereka tidak memiliki opsi lain.
Di sinilah wacana akademis yang megah diuji (bahkan ditelanjangi) oleh realitas keras tanah Papua. Pelatihan dan seminar seberapa sering pun digelar, hanya akan berujung pada romantisme teori jika tidak diimbangi dengan penghadiran alat medis yang nyata. Pengobatan rasional tidak bisa ditegakkan hanya dengan imbauan moral kepada nakes, melainkan butuh jaminan ketersediaan sarana yang memungkinkan kepatuhan terhadap standar medis itu terjadi.
Jika pemerintah daerah dan para pakar serius ingin mengendalikan ancaman resistensi obat serta meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, alur berpikir kebijakan harus dibalik. Jangan menuntut nakes bertindak rasional di tengah fasilitas yang irasional. Pemenuhan alat diagnostik yang presisi hingga ke tingkat puskesmas kampung adalah syarat mutlak, sebelum wacana obat rasional diklaim telah sukses diterapkan di pedalaman Papua Selatan.
Pada akhirnya, kita harus jujur melihat bahwa kesehatan masyarakat Papua Selatan tidak cukup dibangun dengan retorika dan tumpukan sertifikat pelatihan. Langkah Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama dinas terkait adalah pemantik yang baik, tetapi bola liar kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke. Pembangunan SDM kesehatan yang intensif wajib berjalan seiring dengan komitmen nyata dalam pemenuhan serta perawatan fasilitas diagnostik.
Pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap ketimpangan sarana di lapangan. Pengadaan alat tes laboratorium, reagen hingga pemeliharaan berkala alat medis dasar harus dijadikan prioritas anggaran yang tak bisa ditawar-tawar. Sudah saatnya layanan diagnostik yang presisi hadir secara merata, menjangkau hingga ke puskesmas-puskesmas terdepan di ujung perbatasan, tempat masyarakat kecil menggantungkan harapan hidup mereka sehari-hari.
Semoga kepakaran para tenaga kesehatan kita tidak terus terpasung di tengah ketiadaan alat dan masyarakat tak dibiarkan terus berobat dalam bayang-bayang ketidakpastian. Menghadirkan fasilitas diagnostik yang layak hingga ke pelosok kampung bukan sekadar pemenuhan standar medis, melainkan bentuk pelunasan janji keadilan sosial dan penghormatan atas hak asasi manusia di tanah Papua. (*)
