Oleh I Musa
Guru SMA Negeri 1 Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
DALAM artikel terdahulu penulis di media ini, Ketika Gubernur Hadir di Dogiyai, Apa yang Berubah Setelahnya? (odiyaiwuu.com, 7/9) masih ada pertanyaan retoris lain yang dapat diajukan ketika Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyambangi Dogiyai pada Senin (7/9).
Kunjungan tersebut membawa agenda pembangunan, pendidikan, pelayanan pemerintahan tatap muka dengan masyarakat hingga penyerahan bantuan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Konflik sosial dan persoalan kebakaran yang kerap melanda Dogiyai tak tampak jadi agenda pembicaraan dalam kunjungan Gubernur Meki Nawipa.
Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai sendiri menyebut konflik sebagai salah satu persoalan serius yang menyertai dinamika kehiduoan sosial masyarakat. Konflik sering mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat.
Ketika Gubernur Nawipa hadir di Dogiyai pertanyaan serius segera lahir. Mengapa persoalan rasa aman masyarakat tidak menjadi agenda yang serius? Pembangunan memang penting. Pendidikan juga penting. Kesehatan dan ekonomi rakyat tidak kalah penting. Tetapi semua itu membutuhkan satu hal dasar: rasa aman dan damai.
Konflik Dogiyai, Bukan Soal Biasa
Konflik yang terjadi di Dogiyai bukan fenomena sosial biasa. Ia juga tidak muncul begitu saja. Ia memiliki akar panjang. Konfliknya tetap berlapis. Ada persoalan sosial, ekonomi, politik, ketidakadilan, lemahnya pelayanan, dan ketegangan yang terus menumpuk di tengah masyarakat.
Kekerasan kemudian menjadi bahasa yang muncul ketika ruang penyelesaian semakin sempit. Konflik Dogiyai tidak cukup dilihat sebagai urusan keamanan semata. Ia harus dibaca sebagai persoalan kemanusiaan dan pemerintahan.
Ketika masyarakat hidup dalam rasa takut berkepanjangan, ketika fasilitas publik terganggu, ketika aktivitas ekonomi terhenti, persoalannya sudah menyentuh seluruh sendi kehidupan sehari-hari rakyat Dogiyai.
Kekerasan struktural bekerja secara perlahan. Ia tidak selalu terlihat seperti peluru, parang, batu atau api. Ia hadir melalui wajah ketidakadilan, ketimpangan pelayanan, pengangguran, kemiskinan, lemahnya akses pendidikan, dan tangan negara melalui pemimpin yang terpaut jauh dengan kebutuhan rakyat.
Ketika masalah-masalah itu dibiarkan terlalu lama kekecewaan menjadi endapan. Masyarakat mungkin diam. Namun, diam bukan berarti persoalan berujung. Dalam situasi tertentu, endapan itu dapat berubah menjadi kemarahan. Di sinilah negara harus hadir. Negara harus hadir sebelum ekspresi rakyat mewujud amuk massa dan kekerasan.
Kekerasan kultural membuat kekerasan seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Ketika konflik berulang. masyarakat mulai menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika aksi pembakaran terjadi berkali-kali api tidak lagi sekadar dipandang api.
Ia menjadi simbol dari kemarahan, yang tidak menemukan jalan keluar. Dari titik ini, pemerintah tidak cukup hanya datang setelah terjadi kerusuhan. Pemerintah harus hadir sebelum konflik membesar.
Dialog harus dibangun sebelum masyarakat dan pihak tertentu saling berhadapan. Para tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, pemerintah, dan aparat harus duduk bersama. Konflik tidak dapat dipadamkan hanya dengan pendekatan keamanan.
Kekerasan simbolik bekerja lebih halus. Ia muncul ketika penderitaan masyarakat dianggap biasa. Ia terjadi ketika suara rakyat hanya didengar pada saat kunjungan pejabat. Ia hadir, ketika persoalan keamanan kalah penting dibandingkan agenda seremonial pembangunan.
Oleh karena itu, kunjungan Gubernur Nawipa ke Dogiyai seharusnya bukan sekadar tentang apa yang dibangun. Akan tetapi, kunjungan itu juga harus menjawab apa yang membuat masyarakat takut. Pemerintah harus berani bertanya: mengapa konflik terus berulang? Siapa yang dirugikan? Dan, apa yang harus dihentikan?
Ihwal Si Jago Merah
Kebakaran tidak memiliki jadwal. Api dapat muncul kapan saja. Si jago merah datang pagi, siang, malam atau ketika masyarakat sedang lengah. Akan tetapi, api tidak pernah muncul dari ruang kosong. Di belakang api seringkali terdapat persoalan yang belum selesai.
Si jago merah harus dibaca sebagai tanda bahaya. Jangan hanya melihat asapnya. Lihat pula apa yang membakar di dalam hati masyarakat. Jangan hanya menghitung bangunan yang rusak. Hitung juga rasa takut yang tumbuh setelahnya. Jangan hanya memadamkan api. Cari sumber yang membuat api terus menyala.
Gubernur Nawipa sebenarnya telah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam menangani konflik. Dalam persoalan Kapiraya, misalnya, Pemprov Papua Tengah mendorong pembentukan tim penanganan konflik, pendekatan adat, dan koordinasi antarpemerintah daerah.
Namun, yang perlu dilakukan adalah terus mengawasi sekaligus menegaskan dan mencari jalan keluar atas konflik tapal batas Kapiraya sehingga jawaban atas kehadiran Gubernur Nawipa di Dogiyai penting dan relevan.
Apa langkah Gubernur Nawipa setelah melihat langsung Dogiyai? Apakah konflik sosial akan ditempatkan sebagai agenda serius pemerintah provinsi? Apakah ‘si jago merah’ akan terus dibiarkan menjadi bahasa kemarahan? Ataukah pemerintah akan membangun mekanisme pencegahan konflik yang bekerja sebelum api kembali menyala?
Dogiyai tidak membutuhkan gubernur yang hanya datang untuk melihat pembangunan. Dogiyai membutuhkan pemimpin yang benar-benar berani melihat luka. Sebab, pembangunan tanpa rasa aman akan selalu rapuh dan tidak kokoh.
Sekolah dan asrama dapat dibangun lalu diresmikan. Bantuan dapat diberikan kkan tetapi konflik terus berulang. Semua itu berdiri di atas tanah yang belum benar-benar damai.
Konflik sosial dan masalah kebakaran harus dihentikan. Bukan, hanya ketika benih konflik dan percik api muncul lalu berujung kemudian negara melalui pemimpin hadir. Benih konflik dan api harus dicegah. Benih konflik dan bara itu ada di tengah persoalan struktural, kultural, dan simbolik yang belum selesai. Apa kabar, Gubernur Nawipa?
