WAMENA, ODIYAIWUU.com — Gubernur Dr John Tabo, SE, MBA mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan turun dua tahun terakhir akibat data orang asli Papua yang dilaporkan tidak valid.
Gubernur John Tabo mengatakan hal tersebut saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrembang RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Pegunungan Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Jalan Trikora, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (27/4).
“Pemerintah daerah harus segera memperbaiki seluruh data kependudukan agar fiskal Papua Pegunungan meningkat signifikan ke depan. Kebijakan pusat sangat bergantung pada angka resmi yang masuk dari kabupaten provinsi masing-masing,” ujar Gubernur John Tabo di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunugan, Senin (27/4).
John Tabo menegaskan, Papua Pegunungan seharusnya memiliki jumlah OAP terbesar dengan penduduk mencapai 1,49 juta jiwa lebih. Namun laporan yang masuk ke pusat justru lebih rendah sehingga alokasi dana diterima menjadi kecil.
“Akibat kondisi itu, APBD Papua Pegunungan terus menurun selama dua tahun terakhir sejak pemerintahan definitif berjalan. APBD 2025 terkena efisiensi hingga tersisa sekitar Rp 1,8 triliun dari rencana sebelumnya,” katanya.
Pada tahun 2026, ujar Gubernur John Tabo, anggaran kembali turun tajam dari Rp 2,2 triliun menjadi sekitar Rp 1 triliun. “Kita punya hak harus diterima, tetapi data tidak akurat membuat pembiayaan menjadi minus,” ujar John.
Pihaknya meminta seluruh bupati di Papua Pegunungan agar menuntaskan pendataan orang asli Papua dalam empat bulan mulai Mei sampai Agustus mendatang. “Batas akhir pembaruan data ditetapkan pada 8 Agustus sebelum pidato Presiden Republik Indonesia tahun ini,” katanya.
Gubernur John Tabo juga meminta pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan serta Badan Pusat Statistik di Papua Pegunungan memperkuat sinkronisasi data antarwilayah segera bersama.
Menurutnya, laporan tidak boleh langsung ke Jakarta tanpa koordinasi pemerintah provinsi terlebih dahulu. Kesalahan alur pelaporan sering memicu miskomunikasi dan merugikan daerah sendiri selama ini.
Selain membahas data, Gubernur John Tabo juga menyoroti kondisi geografis Papua Pegunungan yang berat dan membutuhkan dukungan besar. Wilayah pegunungan tidak memiliki laut sehingga distribusi barang banyak mengandalkan transportasi udara mahal.
Karena itu, ujarnya, pemerintah pusat diminta memperhatikan pembangunan bandara, jalan, serta akses distrik terpencil setempat. Keterbatasan anggaran tidak boleh mematahkan semangat ASN untuk terus melayani masyarakat dengan jujur. “Kita tetap semangat, gaji jalan, honor jalan, sekecil apa pun harus disyukuri,” ujarnya.
Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Pegunungan Tahun 2027 yang akan berlangsung hingga Rabu (29/4) diharapkan menyatukan seluruh program prioritas pembangunan kabupaten dan provinsi mendatang bersama. (*)
