Oleh Dr Felix Baghi, SVD
Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores
FORUM Komunikasi tentang Geothermal Flores–Lembata di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero memang telah berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan. Namun justru di situlah letak keberhasilannya.
Forum tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa konflik geothermal di Flores bukan sekadar perdebatan mengenai teknologi energi, tata kelola investasi, atau pilihan kebijakan pembangunan. Yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan adalah legitimasi negara dan kredibilitas para pengembang dalam menentukan masa depan ruang hidup masyarakat.
Selama bertahun-tahun, konflik geothermal selalu dijelaskan dengan narasi yang sama: masyarakat dianggap kurang memperoleh sosialisasi, komunikasi publik dinilai belum optimal, atau warga dianggap belum memahami manfaat energi panas bumi.
Penjelasan semacam ini tampak sederhana, tetapi justru menyembunyikan akar persoalan yang sesungguhnya. Konflik bukan lahir karena masyarakat tidak mengerti, melainkan karena negara dan para pengembang sejak awal gagal mengakui masyarakat sebagai subjek politik yang memiliki hak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Yang selama ini disebut sebagai “dialog” sering kali tidak lebih dari prosedur administratif untuk memperoleh legitimasi atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Para pengembang datang dengan studi kelayakan yang telah selesai, target investasi yang telah ditetapkan, dan jadwal proyek yang telah disusun dari pusat.
Masyarakat kemudian dipanggil untuk mengikuti sosialisasi seolah-olah ruang deliberasi masih terbuka. Padahal keputusan-keputusan mendasar telah diambil jauh sebelum masyarakat diberi kesempatan berbicara.
Dalam situasi seperti ini, komunikasi kehilangan makna demokratisnya dan berubah menjadi instrumen persuasi. Yang dicari bukanlah kebenaran bersama, melainkan persetujuan terhadap keputusan yang telah final.
Keluhan Berulang
Tidak mengherankan apabila forum di Ledalero mengungkapkan keluhan yang berulang dari berbagai komunitas terdampak. Mereka mengalami intimidasi, fragmentasi sosial, penggunaan aparat keamanan, ketidakjelasan informasi, hingga kerusakan ekologis yang mereka yakini mengancam ruang hidup mereka.
Semua pengalaman itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan istilah “kurangnya komunikasi”. Yang sedang terjadi adalah krisis pengakuan, krisis justifikasi, dan krisis kepercayaan.
Ironisnya, sebagian pengembang masih terus mengulang narasi bahwa geothermal merupakan energi bersih, bahkan ada yang menyebutnya sebagai energi yang “halal” karena rendah emisi karbon dan berpihak pada masa depan bumi.
Narasi ini terdengar mulia, tetapi kehilangan daya moralnya ketika proses menghadirkannya justru dibangun di atas pengabaian terhadap hak-hak masyarakat. Tidak ada teknologi yang otomatis menjadi adil hanya karena ramah terhadap karbon.
Sebuah proyek dapat berkontribusi pada dekarbonisasi global, tetapi tetap menghadirkan ketidakadilan lokal. Energi hijau tidak selalu melahirkan politik yang hijau. Sebaliknya, ia dapat berubah menjadi wajah baru pembangunan yang tetap menyingkirkan manusia atas nama penyelamatan bumi.
Di sinilah persoalan epistemik mulai tampak. Negara dan para pengembang lebih mudah mempercayai laporan para teknokrat dibanding pengalaman masyarakat adat.
Laporan geologi, AMDAL, kajian teknis, dan bahasa ilmiah memperoleh otoritas penuh sebagai sumber kebenaran. Sebaliknya, pengalaman hidup masyarakat diperlakukan sebagai persepsi subjektif yang harus diverifikasi, bahkan sering dianggap emosional dan irasional.
Padahal masyarakat Flores tidak sekadar membawa pendapat. Mereka membawa pengetahuan ekologis yang diwariskan lintas generasi, ingatan historis mengenai wilayahnya, pengalaman hidup bersama tanah, air, gunung, dan seluruh perubahan yang mereka alami dari waktu ke waktu.
Ketika masyarakat Poco Leok berbicara tentang perubahan bentang alam, ketika warga Turetogo mengisahkan bau belerang yang semakin menyengat, ketika masyarakat Laja menjelaskan perubahan sumber mata air.
stau ketika warga Atadei, Kabupaten Lembata, menghubungkan kecemasan mereka dengan sejarah geologi wilayahnya, mereka sedang menyampaikan kesaksian epistemik yang lahir dari pengalaman panjang hidup di atas tanah itu sendiri.
Persoalannya bukan apakah seluruh kesaksian tersebut dapat langsung dibuktikan secara ilmiah. Persoalannya adalah apakah negara dan para pengembang bersedia mengakuinya sebagai bentuk pengetahuan yang layak didengar.
Selama pengalaman masyarakat selalu ditempatkan di bawah otoritas teknokrat, yang terjadi bukan dialog antara dua pengetahuan, melainkan kolonisasi pengetahuan lokal oleh rasionalitas teknokratis.
Noumenal Power
Dalam konteks inilah kritik Rainer Forst mengenai noumenal power menjadi sangat relevan. Kekuasaan modern tidak lagi bekerja terutama melalui paksaan fisik. Kekuasaan bekerja melalui kemampuan menentukan alasan mana yang dianggap sah.
Negara bersama para pengembang bukan hanya membangun pembangkit listrik. Mereka membangun rezim pengetahuan yang menentukan siapa yang boleh berbicara, siapa yang disebut ahli, siapa yang dipercaya, dan siapa yang dianggap tidak rasional.
Ketika bahasa seperti “kepentingan nasional”, “transisi energi”, “dekarbonisasi”, atau “Indonesia Emas 2045” terus diulang sebagai justifikasi pembangunan, sesungguhnya sedang dibentuk ruang alasan yang hanya mengakui satu jenis rasionalitas.
Akibatnya, siapa pun yang mempertanyakan proyek mudah dicap anti-pembangunan, anti-investasi, anti-kemajuan, bahkan anti-negara. Inilah bentuk paling halus dari kolonisasi demokrasi. Kekuasaan tidak lagi tampil sebagai represi yang kasar, melainkan sebagai kemampuan mengendalikan apa yang boleh dianggap sebagai alasan yang masuk akal.
Karena itu, persoalan geothermal Flores sesungguhnya bukan pertama-tama persoalan energi. Persoalan utamanya adalah demokrasi. Demokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya forum konsultasi atau sosialisasi yang diselenggarakan.
Demokrasi baru memperoleh legitimasi ketika mereka yang paling terdampak memiliki hak yang setara untuk menentukan apakah alasan-alasan pembangunan itu benar-benar adil bagi kehidupan mereka.
Pelajaran terbesar dari Forum Komunikasi di IFTK Ledalero adalah bahwa paradigma sosialisasi harus segera ditinggalkan. Sosialisasi selalu mengandaikan keputusan telah dibuat, sementara masyarakat hanya perlu diyakinkan. Demokrasi yang matang menuntut sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni ko-produksi kebijakan.
Masyarakat adat harus dilibatkan sejak pertanyaan pertama diajukan: apakah proyek ini memang diperlukan, apakah terdapat alternatif yang lebih sesuai dengan karakter ekologis Flores, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup tersebut.
Tanpa perubahan paradigma ini, setiap konsultasi publik hanya akan menjadi ritual administratif yang mengesahkan keputusan negara. Partisipasi berubah menjadi formalitas, sementara legitimasi terus terkikis.
Negara dan para pengembang geothermal perlu menyadari bahwa yang sedang dipertaruhkan di Flores bukan sekadar keberhasilan proyek energi, melainkan masa depan demokrasi Indonesia sendiri. Tidak ada investasi yang cukup besar untuk membeli legitimasi publik.
Tidak ada laporan ilmiah yang cukup lengkap untuk menggantikan pengakuan terhadap pengalaman masyarakat. Dan tidak ada jargon transisi energi yang cukup mulia untuk membenarkan pengabaian terhadap hak-hak warga negara.
Selama masyarakat hanya diposisikan sebagai objek sosialisasi, pembangunan akan tetap menjadi wajah baru kolonialisme administratif. Selama pengetahuan lokal diperlakukan sebagai hambatan, transisi energi akan berubah menjadi kolonisasi epistemik.
Dan selama para pengembang terus memandang ruang hidup masyarakat hanya sebagai lokasi investasi, setiap proyek geothermal akan membawa konflik sebagai konsekuensi yang tak terelakkan.
Pada akhirnya, ujian sesungguhnya bagi geothermal Flores bukanlah apakah listrik berhasil dihasilkan, melainkan apakah keadilan berhasil ditegakkan.
Energi memang dapat menerangi rumah-rumah, tetapi hanya keadilan yang mampu menerangi masa depan demokrasi. Sebab tanpa keadilan, pembangunan hijau hanya akan menjadi nama baru bagi kolonisasi yang lama.
