Oleh Ben Senang Galus
Pengamat Masalah Papua; Tinggal di Yogyakarta
SELAMA ini sejarah Papua sering ditulis melalui bahasa negara, birokrasi, keamanan, dan pembangunan. Penulis menawarkan pertanyaan berbeda: bagaimana orang Papua sendiri mengisahkan sejarahnya? Apa yang mereka ingat? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan? Dan seperti apa masa depan yang mereka bayangkan?
Dalam arti keberanian untuk menceritakan kembali pengalaman sejarah dari sudut pandang orang Papua sendiri. Ia bukan sekadar deklarasi politik, melainkan sebuah pengakuan historis dan moral tentang bagaimana suatu masyarakat memahami martabat, identitas, penderitaan, dan masa depannya.
Menawrkan yang lain itulah yang disebut dengan confessiones. Confessiones berasal dari bahasa Latin confessio, yang berarti pengakuan, kesaksian, atau pernyataan yang lahir dari pengungkapan diri. Confessiones dapat menunjuk pada tindakan mengungkapkan pengalaman, keyakinan, ingatan, pergulatan batin, dan kebenaran yang diyakini seseorang atau suatu komunitas.
Karena itu, pengakuan diri menjadi penting. Sebuah bangsa tidak hanya hidup dari wilayah dan institusi politik, tetapi juga dari ingatan kolektif. Ingatan tentang tanah, leluhur, bahasa, adat, pengalaman kolonial, integrasi politik, konflik, kekerasan, marginalisasi, dan perjuangan memperoleh pengakuan membentuk kesadaran historis masyarakat.
Confessiones juga berarti keberanian untuk melakukan introspeksi. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya perlu bertanya, “apa yang dilakukan negara terhadap Papua?” tetapi juga “bagaimana orang Papua membangun masa depannya sendiri?” Pertanyaan terakhir membuka ruang bagi pendidikan, demokrasi, keadilan sosial, rekonsiliasi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat.
Dengan demikian confessiones kemerdekaan Papua adalah narasi pengakuan diri: dari sejarah yang diceritakan oleh orang lain menuju sejarah yang diceritakan oleh subjeknya sendiri. Ia menjadikan ingatan sebagai ruang refleksi, bukan sekadar arena konflik.
Kemerdekaan dalam pengertian ini pertama-tama adalah kemerdekaan untuk berbicara, mengingat, menafsirkan sejarah, menjaga martabat, dan membayangkan masa depan secara bebas dan bermartabat
Bukan Slogan
Kemerdekaan selalu terdengar seperti sebuah kata yang selesai. Begitu diucapkan, seolah-olah segala persoalan telah menemukan pintunya: merdeka atau tidak merdeka, bersama atau terpisah, berdaulat atau tidak berdaulat.
Padahal, sejarah mengajarkan sesuatu yang lebih rumit. Kemerdekaan bukan sekadar perubahan bendera, nama negara atau batas wilayah. Kemerdekaan pertama-tama adalah pertanyaan tentang manusia: apakah ia diperlakukan sebagai subjek atau sekadar objek dari kekuasaan?
Di situlah “confessiones kemerdekaan Papua” harus dimulai: bukan dari slogan, melainkan dari pengakuan. Pengakuan bahwa ada luka sejarah. Pengakuan bahwa ada ketidakpercayaan.
Pengakuan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan keadilan. Pengakuan pula bahwa negara —ketika terlalu percaya pada kekuatan administratif dan keamanan— dapat kehilangan kemampuan paling mendasar dalam politik: mendengar.
Namun pengakuan tidak boleh berhenti menjadi ratapan. Ia harus menjadi jalan menuju pertanggungjawaban. Papua bukan sekadar persoalan geografis di ujung timur Indonesia.
Papua adalah cermin bagi cara sebuah negara memperlakukan warganya yang berbeda dalam sejarah, identitas, pengalaman, dan ingatan kolektif. Karena itu, membicarakan Papua sesungguhnya berarti membicarakan kualitas republik itu sendiri.
Aristoteles pernah mengingatkan bahwa communitas politica non solum ad vivendum una constituitur, sed ad vitam bonam consequendam dapat diterjemahkan “komunitas politik tidak dibentuk hanya untuk hidup bersama, tetapi untuk mencapai kehidupan yang baik”.
Negara kehilangan alasan moral keberadaannya ketika kekuasaan hanya menghasilkan ketertiban tetapi gagal menghasilkan keadilan.
Maka pertanyaan paling mendasar tentang Papua bukan hanya “siapa yang berkuasa?” Pertanyaannya jauh lebih dalam: “untuk siapa kekuasaan itu digunakan?”
Jika politik hanya menguntungkan elite, ia berubah menjadi oligarki. Jika hukum hanya keras kepada yang lemah, ia kehilangan wajah keadilannya. Jika pembangunan hanya dihitung melalui jalan, gedung, dan angka pertumbuhan, tetapi tidak mengukur martabat manusia, pembangunan dapat menjadi statistik yang tidak mengenal manusia. Di sinilah kemerdekaan memperoleh makna filosofisnya.
Kemerdekaan bukan pertama-tama tentang bebas dari siapa, melainkan bebas untuk menjadi siapa. Bebas untuk berbicara tanpa takut. Bebas untuk mempertahankan martabat budaya.
Bebas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bebas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bebas untuk mengembangkan ekonomi tanpa dipinggirkan. Bebas untuk memilih pemimpin tanpa politik uang. Bebas untuk berbeda pendapat tanpa dicurigai sebagai musuh.
Kemerdekaan semacam itu tidak berhenti pada perubahan struktur politik. Ia menuntut perubahan etika kekuasaan. Sebab sebuah bangsa dapat memiliki institusi demokratis tetapi tetap tidak merdeka secara moral apabila rakyatnya dipaksa diam.
Sebuah negara dapat memiliki pemilu, parlemen, dan konstitusi, tetapi demokrasi menjadi kosong jika keputusan politik ditentukan oleh uang, jaringan kekuasaan, dan kepentingan segelintir orang.
Robert Dahl mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar keberadaan pemilu. Demokrasi menuntut partisipasi yang efektif, kesempatan memahami persoalan publik, kemampuan masyarakat memengaruhi agenda politik, serta inklusivitas.
Dalam pengertian itu, kualitas demokrasi Papua tidak boleh hanya diukur dari berapa kali pemilihan kepala daerah berlangsung, tetapi dari seberapa jauh rakyat Papua memiliki suara yang bermakna dalam menentukan masa depannya.
Karena itu, “kemerdekaan” harus dibebaskan dari pemahaman yang terlalu sempit. Ada kemerdekaan politik, tetapi ada pula kemerdekaan dari kemiskinan. Ada kemerdekaan konstitusional, tetapi ada pula kemerdekaan dari ketakutan. Ada kemerdekaan formal, tetapi ada pula kemerdekaan substantif.
Filsuf dan Guru Besar Chicago University Martha Craven Nussbaum menyebut kehidupan yang bermartabat sebagai kehidupan yang memiliki kapabilitas nyata: kesempatan untuk melakukan dan menjadi sesuatu yang bernilai.
Perspektif ini penting bagi Papua. Sebab ukuran kesejahteraan tidak cukup ditanyakan dengan “berapa besar anggaran yang telah dikucurkan?”, tetapi “seberapa besar kemampuan manusia Papua berkembang karena anggaran itu?”
Pertanyaan tersebut mengubah seluruh cara kita melihat pembangunan. Sekolah bukan hanya bangunan; sekolah adalah kemungkinan masa depan. Rumah sakit bukan hanya proyek; ia adalah hak seseorang untuk hidup lebih panjang dan bermartabat.
Jalan bukan sekadar infrastruktur; ia adalah kemungkinan seorang petani membawa hasil kebunnya ke pasar. Internet bukan hanya teknologi; ia adalah pintu menuju pengetahuan.
Dengan demikian, pembangunan yang benar bukan pembangunan yang paling banyak menghabiskan anggaran, melainkan pembangunan yang paling banyak memperluas kemungkinan hidup manusia.
Tetapi di sinilah kita harus jujur: tidak ada pembangunan yang akan bertahan tanpa politik yang bersih. Korupsi adalah salah satu bentuk paling sunyi dari perampasan kemerdekaan.
Ia tidak selalu datang dengan kekerasan. Ia datang melalui mark-up anggaran, proyek fiktif, jual beli jabatan, nepotisme, dan keputusan publik yang diam-diam diperdagangkan.
Bukan Kelemahan
Pengakuan bukan kelemahan. Pengakuan adalah awal dari kedewasaan politik. Negara harus berani mengakui bahwa ada kebijakan yang gagal, ada ketidakadilan yang belum selesai, ada kekerasan yang meninggalkan trauma, dan ada suara masyarakat yang terlalu lama tidak didengar. (Bagian pertama)
