Oleh Moksen Idris Sirfefa
Intelektual Papua
ADA satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab jujur para pendukung ideologi Papua Merdeka. Jika besok Papua menjadi negara merdeka, siapa yang menjaga kekayaan Papua?
Pertanyaan ini penting, karena wacana Papua Merdeka selalu berbicara tentang Freeport, tentang Blok Wabu, tentang gas Tangguh dan lain-lain. Tak asing di kalangan kelompok ini, suara-suara “Indonesia merampok, Indonesia kolonial, kekayaan Papua dibawa ke Jawa” dan lain-lain.
Wacana-wacana ini berhasil memancing (suceeded in eleciting) ketertarikan dan keterikatan emosional orang Papua, terutama Gen Z Papua yang secara psikologis masih di fase labil dan minim pengalaman untuk “melawan” (fight for and fight against) kekuasaan Indonesia atas Papua.
Dalam hal ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pandai memanipulasi mindset kelompok Gen Z ini. Hanya saja, para pendukung Papua Merdeka lupa bertanya, kalau Indonesia pergi, apakah perampoknya akan ikut pergi?
Menengok Emas Wabu
Emas itu terletak di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, di dataran tinggi tengah Papua, di tanah adat suku Moni. Menurut estimasi resmi, Blok Wabu menyimpan sekitar 8,1 juta ons emas.
Hal itu menjadikan emas Wabu menjadi salah satu dari lima cadangan emas terbesar dunia yang diketahui berada di Indonesia. Lokasinya di ketinggian 2.200 sampai 3.100 meter, sebagian besar masih tertutup hutan adat orang Moni yang sakral.
Realitas hari ini, di Intan Jaya saja, konflik tak kunjung berhenti sejak akhir 2019. TNI-Polri menjaga tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika (tetangga Intan Jaya) yang berstatus obyek vital nasional yang memberi kontribusi sangat besar bagi perekonomian negara.
Di sisi lain, TPNPB masih bergerilya di hutan-hutan Papua. Mereka melakukan penyerangan secara sporadis (hit and run) ke pos-pos militer dan keamanan, menyerang dan membunuh warga sipil (OAP dan non-OAP) dengan tuduhan intel TNI/Polri, dan akibatnya banyak warga sipil mengungsi. Gereja tak bisa berbuat apa-apa, menjerit hanya sebatas doa.
Coba dibayangkan, jika besok Papua merdeka, manusia siapa yang bisa menjaga 415.000 km persegi Blok Wabu? Sementara luas Papua (6 provinsi) hampir tiga kali Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk OAP hanya sekitar 4 juta orang.
Di seluruh wilayah Pegunungan Papua, banyak kampung yang satu mantri saja tidak ada, satu guru saja tidak ada. Siapa yang bisa membendung hadirnya kapitalisme asing saat Indonesia tak lagi berdaulat atas Papua?
Kehadiran kapitalisme asing (yang sudah tak terbendung lagi saat ini) di tengah ketidakberdayaan OAP, bisa lebih parah. Mereka akan membawa budaya baru, perilaku baru, bahasa baru dan nilai-nilai baru di tengah penduduk asli yang tidak mengenal mereka sama sekali. Sudah pasti rantai penderitaan dan nestapa akan semakin panjang.
Harus Berpikir 100 Kali
Emas Wabu butuh insinyur geologi, insinyur tambang, ahli metalurgi, ahli lingkungan, ahli keuangan internasional, tentara yang bisa jaga perbatasan dari Sorong sampai Merauke.
Dari mana? Kita belum punya fakultas teknik pertambangan yang kuat di Nabire atau Wamena. Anak-anak kita yang pintar masih berjuang dapat beasiswa ke Jawa.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2012), menyatakan bahwa negara dengan wilayah sangat besar tapi sumberdaya manusia terbatas adalah resep paling sempurna untuk menjadi negara gagal.
Bukan menghina, tapi ini hukum geopolitik. Saya sangat memahami mengapa gereja dan mayoritas saudara-saudara kristiani di Papua ingin merdeka, lepas dari Indonesia yang mayoritas muslim.
Sebenarnya, tema ini sering ditutupi (covered) dengan isu-isu lain, tetapi saya paling suka mengulik hal ini sebagai academic challenge untuk para intelektual Papua berpikir jernih tanpa preseden latar belakang keagamaan.
Apakah Papua Merdeka dengan asas kekristenan cukup untuk melawan kapitalisme global? Banyak gereja di Papua dan di Pasifik mendukung Papua Merdeka. Itu benar dan kita hargai, karena mereka melihat penderitaan kemanusiaan.
Tapi dukungan moral gereja tidak sama dengan perlindungan ekonomi. Kapitalisme global tidak peduli kamu Kristen atau Muslim. Dia hanya peduli isi perut bumi.
Belajar dari Tetangga
Lihat saudara kita Papua Nugini. Negara merdeka (1975), penduduknya 97% Kristen, ras Melanesia sama persis dengan kita, kaya emas, tembaga, gas, kayu. Apa hasilnya? Hampir 40%-50% Orang Asli PNG (OAPNG) masih miskin.
Selain Ok Tedi Mining Limited (OTML) di Western Province yang sudah dinasionalisasi (60-67%) melalui Kumul Minerals Holdings Limited (KMHL) dengan CEO-nya OAPNG, Kedi Ilimbit atas nama negara dan rakyat, 33%-40% dikelola oleh Mineral Resources Development Company (MRDC) dan lembaga perwakilan komunitas adat setempat (Community Mine Continuating Agreement/CMCA).
Untuk kebijakan ini, kita patut angkat topi hormat untuk saudara James Marape. Tapi tambang Porgera (Enga Province) masih dikuasai Barrick Gold dari Kanada, gas LNG dikuasai Exxon Mobil dari Amerika. OAPNG di sekitar tambang tetap miskin, mabuk, berkelahi antar suku karena uang kompensasi, sementara militer Australia yang menjadi penjaga keamanan tambangnya.
Timor Leste Merdeka dengan darah dan doa Katolik (2002), meskipun tidak adil dijadikan contoh, sampai hari ini 80% uang negaranya tergantung minyak. Ketika harga minyak jatuh, negara hampir bangkrut dan harus pinjam ke Australia dan China.
Demikian pula dengan Nauru. Negara Kristen kecil di Pasifik yang kaya fosfat. Habis dikeruk habis-habisan oleh perusahaan asing, sekarang jadi salah satu negara termiskin dan hancur lingkungannya.
Ideologi Papua Merdeka dengan asas kekristenan menjanjikan surga di tanah Papua (baca: menghadirkan Kerajaan Allah di Papua). Tapi tanpa manusia yang siap, tanpa institusi yang kuat, surga itu akan segera menjadi pasar. Dan di pasar itu, OAP yang tidak punya modal dan tidak punya teknologi akan menjadi yang paling murah harganya.
Jika Papua merdeka besok, yang akan datang pertama kali bukan pengakuan PBB. Yang akan datang pertama kali adalah orang-orang berjas dari Amerika, China, Australia, Inggris. Mereka akan membawa Alkitab di tangan kanan dan kontrak di tangan kiri. Mereka akan bilang, “Kami bantu kamu, saudara Kristen, kami bantu kelola Wabu.”
Orang Moni akan tanda tangan, karena orang Moni, Dani, Wolani, Ekari membutuhkan uang dan negara Papua yang baru merdeka pun membutuhkan uang. Tapi 10 tahun kemudian, orang Moni di Intan Jaya akan menjadi penonton, sama dengan orang Amungme dan Komoro hari ini. Yang menjadi korban tetap OAP.
Hari ini OAP menjadi korban karena konflik. Besok kalau merdeka tanpa persiapan, OAP akan jadi korban karena kontrak. Tanah adat Moni di Wabu akan dijual oleh elit baru mereka sendiri yang tinggal di hotel di Port Moresby atau di Brisbane.
Saya tidak bilang Indonesia sudah adil. Yang tepat, belum adil. Sebab, Freeport puluhan tahun “merampok” hak-hak ekonomi orang Amungme, Ekari, Moni, Lani, Kamoro, dan Papua termasuk Indonesia dapat sisa. Itu fakta.
Untuk Direnungkan
Di akhir catatani ini, saya ingin menegaskan bahwa di dalam Indonesia yang 280 juta orang ini, kita masih punya alat untuk melawan. Kita punya Otsus, kita punya orang Papua di kabinet (menteri), jenderal, rektor.
Kita bisa mengugat Freeport ke pengadilan, berteriak teriak di Senayan. Sedangkan kalau menjadi negara sendiri seluas benua tapi berpenduduk sekota, siapa yang akan dengar teriakan kita? Siapa yang ada di New York dan di Beijing?
Dengan demikian, Papua Merdeka bukan soal kibar bendera Bintang Kejora. Merdeka itu soal apakah OAP (khusus untuk artikel ini) anak cucu suku Moni di Intan Jaya 30 tahun lagi masih punya hutan, masih punya emas, dan masih jadi tuan di tanahnya sendiri? Siapa yang akan menjaga Emas Wabu?
Kalau jawabannya belum ada, maka tugas hari ini bukan angkat senjata, membunuh warga sipil karena menuduh mereka intel TNI/Polri. Tugas kita hari ini adalah sekolah, membangun manusia, menjaga adat, dan merebut keadilan di dalam rumah yang sudah ada. Karena mati sia-sia di hutan demi emas yang besok akan dijual orang lain, itu bukan perjuangan. Itu ditipu dua kali. Amakane!
