Oleh Marco Kasipdana
Anak Muda asal Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan
ADA hal menarik dari diskusi dan bedah buku Memoria Passionis seri 43 berjudul “Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus” yang digelar Justice, Peace, and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) Papua bersama Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025.
Dalam diskusi tersebut mencuat kalimat dari Pastor Alexander Rangga, OFM. Imam Fransiskan itu menyebut, dari kantor-kantor pemerintahan di Papua sampai ke rumah-rumah, dua hal yang menjadi agenda utama dan rutinitas sehari-hari orang Papua adalah Papua Barat merdeka, judol, dan politik praktis.
Kalimat itu keras, tetapi jujur. Ia menaruh dua realitas bertolak belakang dalam satu tarikan napas. Satu sisi berbicara tentang masa depan, identitas, dan kedaulatan. Sisi lain menunjukkan persoalan yang menggerus masa depan itu dari dalam. Di antara keduanya, panggilan keadilan menjadi jembatan yang tidak boleh putus.
Doa yang Belum Usai
“Papua Barat Merdeka” adalah doa yang belum usai. Wacana kemerdekaan Papua bukan lahir dalam semalam. Ia berakar pada sejarah panjang, rasa tidak aman, ketimpangan pembangunan, dan kerinduan akan penentuan nasib sendiri.
Bagi banyak orang Papua, termasuk warga Indonesia yang menyaksikan langsung ketimpangan layanan kesehatan, pendidikan, dan penghormatan terhadap tanah adat, kata “merdeka” lebih dari slogan politik. Ia adalah bahasa doa. Doa agar diakui sebagai manusia seutuhnya, didengar tanpa prasangka, dihormati dalam perbedaan, dan diperlakukan adil.
Dalam perspektif Injili yang ditekankan Pastor Alexander, keadilan dan perdamaian adalah dua sayap yang tidak terpisahkan. Yesaya 1:17 mengingatkan, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan. Keadilan di Papua bukan konsep abstrak.
Ia berwujud jalan yang tembus ke kampung, guru yang hadir di kelas, dokter yang ada di Puskesmas, harga beras yang wajar, dan ruang aman untuk berpendapat. Selama ruang dialog masih sempit dan ketimpangan masih terasa, “Papua Barat Merdeka” akan terus menjadi percakapan, dari ruang rapat pemerintahan sampai dapur rumah-rumah.
Ada keyakinan yang sering disuarakan: jika hati nurani para pejabat Papua dibela, yang terlihat bukan hanya darah, tulang, dan daging tetapi juga bintang kejora. Pernyataan ini bukan ajakan untuk membenci Indonesia. Ia lahir dari pengalaman yang dilihat, didengar, dan dirasakan langsung. Membicarakan Papua merdeka bukan monopoli satu kelompok.
Ia adalah aspirasi banyak pihak: pemerintah, dewan adat, gereja, masyarakat sipil, warga di hutan, di kota, maupun di perantauan. Selama negara belum menempatkan orang Papua setara dengan warga bangsa lain, selama itu pula kesadaran untuk bangkit menuntut pengakuan tidak akan berhenti. Mengabaikannya sama dengan menutup telinga terhadap jeritan yang belum selesai.
Musuh yang Menggerus dari Dalam
Di sisi lain, ada judi online alias judol. Agenda ini tidak pernah diajukan siapa pun, tetapi masuk diam-diam lewat gawai dan internet. Judol menjerat anak muda, bapak-bapak hingga ibu rumah tangga. Uang untuk beras, biaya sekolah, biaya berobat atau bibit kebun habis dalam hitungan menit.
Ironisnya, “Papua Barat Merdeka” dan “judol” hidup berdampingan. Satu memperjuangkan kedaulatan bangsa. Satu lagi menghancurkan kedaulatan diri. Orang yang kecanduan judi daring kehilangan kendali atas waktu, uang, dan martabat. Dari perspektif keutuhan ciptaan judol adalah perusakan. Ia merusak relasi keluarga, merapuhkan ekonomi rumah tangga, dan mencuri masa depan generasi.
Gereja, komunitas adat, pemerintah, dan keluarga harus melihat judol sebagai musuh bersama, bukan sekadar hiburan. Penanganannya tidak cukup dengan pemblokiran situs. Dibutuhkan literasi digital, penguatan ekonomi keluarga, dan hadirnya ruang-ruang kreatif yang memberi harapan nyata bagi anak muda.
Politik Praktis: Antara Transaksi dan Musyawarah
Politik praktis di Papua memiliki dua wajah. Sisi buruknya, politik sering direduksi menjadi transaksi. Kekuasaan, bantuan, dan jabatan dibagi berdasarkan kedekatan, bukan kapasitas. Akibatnya, program pembangunan tidak tepat sasaran, meritokrasi melemah, dan kritik sehat sulit tumbuh. Kebiasaan “ikut yang berkuasa” membuat ruang dialog menyempit.
Namun ada sisi positif yang lahir dari budaya Papua sendiri. Orang Papua terbiasa berkumpul, berunding, dan mencari jalan tengah dalam forum adat atau noken. Semangat kebersamaan ini, jika diarahkan dengan benar bisa menjadi kekuatan politik praktis yang sehat.
Politik praktis dapat menjadi alat mobilisasi warga untuk menuntut jalan, listrik, sekolah, dan puskesmas. Kuncinya: menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok dan pribadi.
Jalan Tengah: Kompas Injili untuk Papua
Injil tidak hanya berbicara tentang surga kelak, tetapi juga “damai sejahtera di bumi” hari ini. Ada tiga pijakan yang bisa menjadi kompas bersama. Pertama, kebenaran dan keadilan. Kebenaran menuntut semua pihak berani duduk satu meja: pemerintah, TNI-Polri, Gereja, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil.
Tidak ada yang boleh merasa paling benar. Keadilan menuntut kebijakan pembangunan tidak berhenti di ibu kota kabupaten. Ia harus sampai ke Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan kampung-kampung paling ujung. Jalan, listrik, guru, dokter, dan harga bahan pokok adalah bahasa keadilan yang paling dimengerti rakyat.
Kedua, perdamaian. Perdamaian bukan berarti semua harus sepakat. Perdamaian adalah kesepakatan untuk tidak saling melukai ketika berbeda pendapat. Negara bertugas menjamin warga aman menyuarakan pikiran. Warga bertugas menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan. Gereja bertugas menjaga mimbar tetap menjadi ruang penyejuk, bukan ruang provokasi.
Ketiga, keutuhan ciptaan. Papua dikaruniai hutan, sungai, gunung, dan laut yang luar biasa. Menjaga karunia itu berarti menolak eksploitasi yang merusak dan menolak ekonomi jerat seperti judol.
Ekonomi Papua harus dibangun dari potensi lokal: pertanian, perikanan, pariwisata berbasis budaya, dan UMKM. Pembangunan yang merusak alam dan martabat manusia pada akhirnya akan merusak Papua itu sendiri.
Dari Agenda ke Aksi
Kalimat “dari kantor ke rumah ke rumah” adalah peringatan. Perubahan tidak cukup dirumuskan di ruang rapat berpendingin udara. Ia harus turun ke kampung. Pemerintah perlu hadir dengan program yang tepat sasaran dan diawasi bersama.
Gereja perlu hadir lewat pendidikan nilai, konseling keluarga, dan ekonomi kreatif. Orang tua perlu hadir dengan pengawasan dan keteladanan. Pemuda perlu hadir dengan karya yang membangun, bukan yang menghancurkan.
Dua agenda itu bagaikan dua cermin. Satu cermin menantang kita berdialog jujur tentang sejarah dan masa depan. Cermin satunya menegur agar kita tidak menghancurkan masa depan itu dengan tangan sendiri.
Suara Pastor Alexander mengingatkan satu hal sederhana namun mendasar. Bahwa Papua butuh keadilan yang nyata, perdamaian yang dijaga bersama, dan generasi yang merdeka. Merdeka dari penindasan, kemiskinan, dan merdeka dari jerat judol.
Hanya dengan itu, cita-cita keutuhan ciptaan dan damai sejahtera akan terasa, dari kantor pemerintahan sampai ke rumah paling kecil di ujung lembah. Karena pada akhirnya, Papua tidak hanya butuh dibicarakan. Papua butuh diperlakukan dengan adil.
