Oleh Peter Tukan
Jurnalis di Timor Timur 1990–2006; Sekretaris Komisi Justice and Peace Keuskupan Dili 1993-1997
USKUP Leo lebih lanjut mengatakan, pasukan-pasukan khusus itu tidak perlu berpos di kampung-kampung, tetapi tinggal di satu markas di pusat kabupaten. Kalau ada kampung-kampung yang diganggu keamanannya, bupati dapat meminta pasukan di markas itu untuk patroli ke kampung-kampung itu, lalu kembali lagi ke markasnya. Aparat keamanan itu juga membantu dan menjaga keamanan bupati dalam membangun masyarakat. Karena itu, jadikanlah kegiatan seperti program TNI Manunggal Masuk Desa/TMMD sebaiknya diagendakan secara teratur dan berkesinambungan agar aparat itu semakin dekat dan bersahabat dengan masyarakat.
“Bupati jangan hanya menonton ketika terjadi bentrokan antara KKB/OPM dengan aparat keamanan, atau kerusuhan dan perang antarsuku dan warga masyarakat. Bupati sebagai Kepala Daerah yang bertanggungjawab untuk keamanan daerahnya, harus mencari jalan untuk memulihkan suasana yang terganggu. Maka kehadiran seorang Bupati di tempat tugasnya amat dituntut oleh masyarakat,” kata Uskup Leo pada kesempatan pertemuan dengan Wapres kala itu.
Apa yang disampaikan Uskup Leo sejalan dengan pemikiran Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnaki dalam bukunya, Teropong Prajurit TNI (2015) yang mengatakan, “tugas pokok TNI tidak bisa dijalankan secara berdiri sendiri. Karena sifatnya yang interdependen dan komplementer, maka harus terpadu dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara lainnya di bidang kesejahteraan, pendidikan, penegakan hukum, diplomasi dan sebagainya,” kata Kiki (hal. 237).
Dari paparan singkat di atas, kiranya kita tidak memandang kehadiran serdadu di tanah Papua secara “hitam-putih”. Perlu pengaturan, butuh evaluasi dan introspeksi terus-menerus, kecuali kita punya niat dan agenda lain dari yang terpapar di atas. Kita juga tidak bisa seratus persen memandang serdadu itu sebagai manusia tak berdosa, sebagai orang baik-baik saja, mereka juga kadang tidak sedang baik-baik saja.
Para serdadu punya kekurangan juga, dan itu harus dikritik namun kritik yang yang diberikan adalah kritik konstruktif demi kebaikan bersama, bukan kritik destruktif, kritik asal kritik hanya karena rasa tidak suka, dendam dan benci. Sebaliknya, serdadu pun harus dapat introspeksi diri, melakukan evaluasi dan memperbaiki diri dan institusi demi kebaikan bersama juga. Serdadu harus mampu merebut hati dan pikiran rakyat bukan bersikap arogan, keras kepala dan merasa benar sendiri.
Ironisnya, ada juga serdadu yang bertugas di Papua untuk mempercepat kenaikan pangkatnya. Bagi serdadu ini, pangkat cepat dinaikkan bukan karena berhasil menyatu dengan rakyat bergandengan tangan membangun kesejahteraan dan perdamaian bersama, tetapi karena dia berhasil merebut sekian banyak pucuk senjata dan berhasil pula mengajak warga untuk mencium Bendera Merah Putih. Apakah benar, Mabes TNI di Jakarta menaikkan pangkat serdadu yang bertugas di Papua jika serdadu itu berhasil merebut puluhan senjata dari tangan warga yang dianggap musuh dan berhasil mengajak warga mencium Bendera Merah Putih?
Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri – Panglima Penguasa Darurat Militer Pascareferendum Timor Timur 1999 selalu mengatakan, “keberhasilan seorang prajurit TNI dinilai dari keberhasilan dia merebut hati dan pikiran rakyat!” Hal yang sama disampaikan juga Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (Almarhum), ”tentara itu berhasil bukan karena dia berhasil menembak musuh tetapi berhasil mengajak dan merangkul musuh menjadi sahabat sejati dan saudaranya sendiri!”. Hal yang dapat kita belajar dari Papua adalah “janganlah kita cepat-cepat memaksa orang Papua untuk menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses panjang. Butuh waktu dan kesabaran yang tidak terbatas”.
Kembali kepada kejujuran dan kemurnian motivasi Dandhy dan Cypri melahirkan Film Pesta Babi. Bahwa apabila flim dokumenter yang mereka lahirkan ini benar-benar merupakan sebuah perjuangan demi kemanusiaan masyarakat Papua maka hemat penulis kritikan mereka terhadap militerisme di tanah Papua adalah hal yang positif juga.
Kedua sutradara ini mungkin saja ingin mengatakan kepada pemerintah dan seluruh anak bangsa dari Sabang hingga Merauke, dari Sangir Talaud sampai Rote-Ndao bahwa ”tidak perlu menempatkan para serdadu, baik organik, non-organik maupun Batalyon Pembangunan dalam jumlah yang sangat banyak dan terus menerus di tanah Papua selama masalah Papua yang kronis dan mendasar itu belum diselesaikan melalui dialog tanpa masing-masing peserta dialog membawa bendera dan semboyan “NKRI Harga Mati dan Merdeka Harga Mati!” Jika dua belah pihak datang ke meja dialog dengan membawa “harga mati” itu maka keduanya akan mati harga!
Bangunkanlah rumah di atas fondasi batu padas bukan di atas pasir agar ketika badai menerpa maka bangunan itu tidak roboh. Batu padas itu adalah dialog yang tulus untuk kebaikan bersama. Pertanyaannya, ”siapakah badai itu?” Badai yang dimaksud adalah kekuatan utama (global major power) yang mengembangkan pengaruh dan kepentingannya di kawasan seperti yang pernah terjadi di Timor Timur (sekarang: Timor Leste) dan Papua New Guinea (PNG).
Masyarakat Lokal
Film Pesta Babi yang berdurasi 90 menit ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi, Provinsi Papua Selatan terkait pelaksanaan PSN yang menggarap 2,5 juta hektare hutan untuk dijadikan perkebunan industri berskala besar, terutama produksi biodiesel sawit, bioethanol tebu serta program food estate demi ketahanan pangan dan transisi energi.
Ketika film dokumenter ini mulai ditayangkan, sontak para cendekiawan kampus beramai-ramai masuk ruang baca perpustakaan. Mereka membolak-balik buku-buku tua, mencari pendapat para ilmuwan tersohor berbagai disiplin ilmu guna menyandingkan dan memberikan pembobotan atas komentar, dan kajian ilmiah tentang situasi di tanah Papua Selatan yang menurut mereka dan para sutradara Film Pesta Babi itu sedang dilanda kemiskinan kronis, perusakan lingkungan, dan militerisasi.
Selain cendekiawan kampus, tidak ketinggalan pula para politisi, aktivis, mahasiswa, pebisns, LSM dan pengamat sosial-budaya beramai-ramai memberikan komentar penuh semangat gegap gempita bahwa kita harus bergandengan tangan -menyatukan langkah, menumpas habis kolonialsme dan militerisme di tanah Papua dan megaproyek PSN yag merusak lingkungan itu harus ditolak.
Sungguh luar biasa! Film dokumenter ini telah sukses membangkitkan dan mengobarkan bara api emosi penonton yang mungkin selama ini tidur nyenyak untuk bangkit berdiri guna mengambil posisi berpihak, bersolider atau berbelarasa dengan masyarakat lokal di tanah Papua Selatan yang menurut mereka sedang ditindas dan digilas oleh penjajah (kolonial) zaman ini.
Ironsnya adalah bahwa ketika berbagai komentar, debat kusir dan mungkin unjuk rasa memrotes pelaksanaan megaproyek itu dilakukan oleh orang-orang dari luar wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi -yang dijadikan lokasi pembuatan film dan lokasi pelaksanaan megaproyek PSN- masyarakat di Papua Selatan justru tampak tenang-tenang saja.
Malahan, ada pula di antara warga Papua Selatan tampak adem ayem malahan sedikit sinis ketika membaca komentar-komentar ilmiah, mendengar dan menyaksikan debat kusir berbagai kalangan di media. Mereka terlihat tetap sibuk bekerja membangun kehidupan sehari-hari yang serba rutin itu. Sepertinya, mereka kurang peduli dengan komentar-komentar dan kajian ilmiah itu.
Pertanyaannya: mengapa itu sampai terjadi? Apa gerangan di balik semua ini? Apakah masyarakat di Papua Selatan saat ini -karena katanya ditindas itu, sudah berubah menjadi warga masyarakat yang tidak mampu bersuara sehingga mereka terpaksa berdiam diri dan menyerah pada nasib bagaikan kerakap tumbuh di batu– hidup segan mati tak mau?
Pertama, kata pepata tua di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jauh berjalan-banyak dilihat, lama hidup-banyak dirasakan! Apakah benar bahwa menonton sebuah film dokumenter berdurasi hanya 90 menit itu, serta merta kita mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi Papua Selatan yang sebenarnya, baik wilayahnya, orangnya berserta karakter dan budayanya? Lantas, apa urgensi memahami budaya masyarakat di lokasi PSN itu bagi kita sebelum memberikan komentar dan kajian atas Film Pesta Babi?
Melville J Herskotvits dan Bronisllaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri (cultural determination). Selanjutnya, Samuel P Huntington dalam suatu symposium yang dilaksanakan Universitas Harvard pada tahun 2000 dengan mengangkat tema “culture matters: how values shape human progress”, juga menegaskan, kebudayaan merupakan unsur determinan maju atau mundurnya suatu bangsa (LP3ES, 2011 dalam Aan Rukmana, 2013 bdk: Kiki Syahnakri Teropong Prajurit TNI, hal XIV-XV).
Apabila kita sependapat bahwa kebudayaan adalah setiap aspek kehidupan, ketrampilan, pengetahuan teknik, kebiasaan makan dan berbusana, agama, mentalitas, nilai-nilai, bahasa, simbol-simbol, tingkah laku sosio-politik dan ekonomi, tata cara adat asli dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kekuasaan, cara-cara berproduksi dan hubungan ekonomi, dan sebagainya maka setelah menyaksikan pemutaran Film Pesta Babi yang hanya berdurasi 90 menit saja lantas kita tersulut api emosi memberikan komentar dan pendapat yang juga serba emosi tanpa memahami secara baik dan benar karakter, tata kebiasaan (tabiat) masyarakat lokal tempat pembuatan film itu, maka kita sudah setengah gagal dalam memandang manusia Papua Selatan pada umumnya yang sedang hidup dan berkarya di lokasi PSN tersebut.
Bagaimana mungkin dalam kurun waktu 90 menit saja, di mana pembuatan film itu merupakan hasil “rekayasa atau skenario” sutradara, kita sudah begitu cepat dan gegabahnya mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Papua Selatan sedang hdup dalam penindasan kolonial, hutan lumbung kehidupan ekonominya dirampas membabi buta tanpa menghormati hak-hak asasi para pemilik hutan tersebut?
Kita tidak bisa begitu saja menyaksikan film berdurasi 90 menit tanpa memahami secara baik budaya, karakater (tabiat sehari-hari) dari orang perorangan anggota masyarakat lokal yang tanahnya dijadikan lahan proyek PSN. Terlepas dari kelemahan perencanaan dan pelaksanaan PSN itu sendiri tetapi memahami lebih dahulu karakter (tabiat) masyarakat pemilik lahan PSN harus menjadi sebuah kewajiban kita bersama.
Untuk itu, kalau hanya menyaksikan pemutaran Film Pesta Babi berdurasi 90 menit lantas kita beramai-ramai masuk perpustaaan membaca literatur-literatur ilmiah tanpa lebih dahulu hidup bersama dalam waktu yang lama dan terus-menerus dengan masyarakat lokal di tempat mereka berada, maka kita sudah setengah gagal dalam memahami masyarakat Papua (Selatan) itu sendiri.
Kalau Film Pesta Babi itu merupakan hasil penelitian para sutradara selama lima tahun namun penelitinya hanya datang dan pergi secara sewaktu-waktu, maka film tersebut belum dapat dikatakan sudah menggambarkann secara menyeluruh budaya/karakter masyarakat lokal dalam proses lahirnya megaproyek PSN. Orang harus dapat tinggal bersama masyarakat lokal secara terus menerus paling kurang selama lima tahun, barulah dia dapat memahami bagaimana tanah dan hutan milik masyarakat lokal dijadikan lahan proyek PSN.
Apakah para pemain film itu adalah benar-benar mewakili seluruh masyarakat pemilik hak ulayat lokasi PSN? Apakah benar bahwa para pemain film itu pun mengalami penindasan, hak-hak mereka diabaikan sehingga mereka mampu bersaksi di depan layar kaca itu? Ataukah mereka hanyalah seorang pemain film, tetapi bukan korban “penindasan”.
Apakah benar bahwa masyarakat lokal memrotes PSN karena pengelola proyek nasional itu mendadak tiba di lokasi tersebut dan menghalau mereka keluar dari hutan dan selanjutnya menebas pohon-pohon untuk dijadikan lokasi |PSN? Ataukah mereka melakukan protes karena pengelola PSN tidak atau belum memenuhi kewajiban memberikan tali asih atau uang kompensasi lahan PSN?
Tidak tertutup kemungkinan, warga lokal pemilik hak ulayat areal PSN berunjuk rasa lantaran mereka belum menerima pembayaran tali asih dari kepala suku yang mengkoordinir dan melakukan negosiasi dengan pengelola PSN terkait harga tanah atau juga warga protes karena uang kompensasi tanah disunat oleh kepala sukunya sendiri? Kepada pihak pengelola PSN, kepala suku mengaku sudah membagi-bagikan uang kompensasi kepada warganya secara utuh tetapi kenyatannya, jumlah yang mereka terima tidak sesuai dengan kesepakatan bersamma dengan pengelola PSN.
Dari urain sederhana di atas, kita lantas dapat memahami bahwa unjuk rasa dan pemalangan yang ditayangkan dalam Film Pesta Babi sepertinya hanya menampilkan satu alasan pemalangan lahan PSN yang sudah dirancang sutradara karena menurut sutradara, telah terjadi penerobosan (secara paksa) hutan adat masyarakat pemilik hak ulayat tanpa permisi terlebih dahulu dan tanpa pemberian kompensasi apapun dan telah terjadi perusakan lingkngan alam (hutan).
Unjuk rasa dan pemalangan yang ditayangkan dalam film tersebut adalah unjuk rasa terkait perusakan hutan adat, dan itu memang sesuai scenario sutradara, sebaliknya tidak ditayangkan unjuk rasa dan pemalangan karena belum terima uang tali asih atau uang tali asih diterima dalam jumlah yang kurang.
Tidak menutup kemungkinan pada sekitar 10 – 20 tahun mendatang akan ada lagi unjuk rasa dan pemalangan babak baru, bukan karena telah terjadi kerusakan hutan atau militerisasi di lokasi PSN tetapi karena uang kompensasi tanah adat itu diterima oleh orangtua, kakek dan nenek yang di antaranya sudah meninggal dunia, sedangkan kami sebagai anak dan cucu belum menerimanya. Kesepakatan uang kompensasi diterima sebagai hasil kesepakatan antara pengelola PSN dengan orangtua zaman itu, sedangkan kami anak dan cucu yang hidup zaman ini meminta untuk membuat kesepakatan baru lagi.
Kata orang, “kayu yang paling mahal di tanah Papua adalah kayu palang!” Jika kita telah hidup bertahun-tahun dengan masyarakat lokal, memahami karakter (tabiat) mereka kelompok demi kelompok dan satu demi satu, sembari mengikuti secara saksama proses hadirnya PSN maka kita dapat memahami secara baik, motivasi pembuatan dan penayanagn film Pesta Babi tersebut.
Lantas muncul pertanyaan susulan lagi, jika masyarakat pemilik hak ulayat areal PSN telah menerima uang tali asih, mengapa mereka masih tetap saja hidup miskin seperti sedia kala? Jawabannya dapat kita temukan jika kita sendiri datang ke tengah masyarakat lokal, tinggal dan hidup bersama mereka dalam waktu yang lama dan terus menerus, barulah kita dapat memahami dan menemukan jawaban, mengapa mereka punya banyak duit setelah menerima tali asih tetapi kehidupan ekonomi mereka masih seperti sediakala.
Ketika duitnya amblas, mereka pun akan mulai kreatif merancang kayu palang. Kita perlu memahami secara baik dan bijaksana, karakter dan siklus hidup sebuah kelompok masyarakat. Menyadari akan hal semuanya ini maka, pepatah tua di atas menjadi jawabannya: ”di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jauh berjalan-banyak dilihat, lama hidup-banyak dirasakan!”
Kedua, “jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati; ia akan menghasilkan banyak buah”. (Yoh 12:24). Kita sudah saksikan Film Pesta Babi. Sebaiknya kita tidak tergesa gesa dan penuh emosi memberikan reaksi dan komentar berlebihan penuh emosi. Kita harus masuk ke dalam kehidupan masyarakat lokal papua Selatan dengan segala kelemahan dan kekuatan, segala kekurangan dan kelebihannya.
Sebelum masuk ke dalam -membenamkan diri ke dalam lumpur kehidupan masyarakat lokal yang nyata hari ini, baiklah kita lebih dahulu “mematikan” segala sikap angkuh seolah-olah masyarakat lokal itu mejadi miskin dan lemah tidak mampu membela dirinya hanya karena adanya penindasan oleh pihak/fakor eksternal. Tanggalkan pikiran bahwa orang Papua harus berkembang dan berpola pikir seperti orang Flores di Flores, misalnya.
Sebaiknya, kita tidak membawa Flores ke Papua. Sebelum hidup bersama orang Papua di Papua, kita harus lebih dahulu menaggalkan/mematikan egoisme dan cara dan gaya berpikir Flores. Datang dan hiduplah sebagai orang Papua di Papua dengan segala kelebihan dan kekurangannya maka dari situlah kita secara pelan-pelan, tahap demi tahap bertumbuh dan berjalan bersama mereka untuk mencapai hidup bersama yang damai, adil dan sejahtera.
Bagi para pemeluk agama Kristen pasti sudah memahami bahwa “penebusan Tuhan itu berlangsung sepanjang masa tanpa henti dan tanpa mengenal waktu. Biarlah waktu Tuhanlah yang berbicara! Bagaimanapun juga masyarakat lokal punya harga diri. Jangan sampai kita beranggapan bahwa masyarakat lokal tidak mampu bangkit untuk mengghidupi diirnya sendiri.
Semua ini butuh waktu, kesabaran dan kebijaksanaan untuk secara perlahan-lahan berjalan bersama mereka tanpa memaksakan pikiran kita dari Flores ke dalam pikiran dan persaaan mereka. Belajar baik-baik dan kenal secara dekat sifat, karakter (tingkah laku) kelompok demi kelompok, satu demi satu, barulah kita berjalan bersama mereka dalam kasih dan kerendahan hati.
Ketiga. baiklah juga bagi kita untuk menyaksikan film dokumenter Pesta Babi karena dengan itu, semua pihak menyadari bahwa membayar kompensasi atau tali asih kepada pemilik hak ulayat tidaklah cukup. Pemerintah jangan sampai berpendapat bahwa karena sudah membayar tali asih, maka selesailah sudah, biarkan saja mereka berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah wajib tetap memberikan perhatian dan pendampingan kepada masyarakat lokal di areal PSN untuk kesejahteraan mereka dan anak cucunya. Memberikan tali asih saja, tidaklah cukup. Tanggungjawab sosial bagi masyarakat setempat tetap harus diberikan tanpa syarat.
Keempat, lahirnya Film Pesta Babi ini menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah bahwa mendengarkan suara-suara rakyat untuk kebaikan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan menjadi sangat penting. Biarlah membuka lahan secara bertahap sambil melihat keberhasilan tanam sawah tahap demi tahap. Bukan menebang hutan sekaligus dalam waktu yang singkat tanpa melihat dulu hasil awal dari cetak sawah tersebut. Jangan sampai pemerintah pusat menerapkan pepatah ini: ”anjing menggonggong–khafilah berlalu”.
Jangan sampai yang namanya “proyek” maka ketika uang biaya proyek habis dibelanjakan maka habislah pula aktivitas di tepat itu. Semuanya diterlantarkan. Ganti presiden, ganti pula kebijakan pembangunan. Belum tentu setelah masa kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan PSN ini diteruskan oleh presiden pengganti Presiden Prabowo.
Ketika ganti presiden, ganti pula kebijakan PSN maka ramalan banyak orang menjadii benar yaitu megaproyek ini hanya berlaku semasa pemerintahan Prabowo saja. Setelah itu, “Semuanya balik kanan-maju jalan. Semuanya tinggal kenangan!”
Kelima. sudah banyak pemimpin pemerintahan dan pemuka agama di Papua selalu meminta masyarakat lokal agar tidak menjual tanah sejengkalpun kepada siapapun. Himbauan ini memang baik adanya namun jika mereka hanya meminta atau menghimbau saja tanpa memberikan jalan keluar bagaimana kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi, maka himbauan atau permintaan itu menjadi tidak berguna dan semuanya kembali ke titik nol.
Kita sama-sama tahu bahwa secara ekonomis, mayoritas masyarakat lokal masih dililiti dan dihantui kemiskinan. Sementara, harta mereka satu-satunya yang berharga hanya sebidang tanah dengan berbagai ukuran. Pada saat yang sama, mereka butuh pemenuhan kebutuhan primer setiap hari di dalam keluarga selain kebutuhan sandang, pangan, papan juga kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Anak-anak butuh uang sekolah yang semakin mahal. Saat sakit butuh uang ke Puskesmas terdekat dan berbagai kebutuhan belanja rumah tangga yang lainnya.
Dalam keadaan kemiskinan ini, dengan apa semua kebutuhan itu dipenuhi jika mereka tidak menjual tanah milik mereka satu-setunya itu? Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mereka terpaksa harus menjual tanah agar dapat membiayai pengobatan di Puskesmas, membiayai sekolah anak-anak di semua tingkatan mulai dari TK hingga pergurun tinggi.
Pertanyaannnya, apakah pada saat mereka menjual tanah untuk penuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, pada saat yang sama mereka juga memikirkan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan? Apakah mereka pun sempat berpikir seperti yang dipikirkan dan dicemaskan oleh sutradara Film Pesta Babi dan dipikirkan dan dirasakan juga oleh para aktivis, dosen, peneliti dan sebagainya?
Patut diketahui pula bahwa konflik yang berkecamuk di Papua sejak dulu hingga sekarang adalah konflik multi kepentingan. “Realitas kehidupan hari ini menegaskan bahwa di tanah Papua sangat sering dilanda konflik multi kepentingan politik, budaya, ekonomi-bisnis, militer, ideologi, hegemoni Barat dan hegemoni Cina serta tidak tertutup kemungkinan tanah Papua dijadikan lahan subur berkembangnya paham-paham radikalisme, kutub Timur Tengah –ideologi transnasional, khilafaisme dan terorisme. Hegemoni Cina yang dimaksud adalah ancaman serbuan modal/jeritan hutang, serbuan penduduk dan serbuan budaya. Hal ini yang harus diwaspadai,” (Peter Tukan dalam Konflik Papua- Muliti Kepentingan dan Peluang Diadudomba, Penerbit Tolelegi, 2023. Hal 1).
Atas pemikiran ini, kelahiran dan penanyangan Film Pesta Babi harus disikapi secara bijaksana, tenang, kritis, konstruktif dan prospektif. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah Maha Besar, Sang Pencipta alam semesta: “Semoga damai dan keadilan membaharui wajah Bumi Cenderawasih bersama penghuninya dengan kegembiraan dan kesejahteraan berlimpah. Dan semoga Allah menganugerahi keadilan dan damai sejahtera melimpah di atas tanah Papua, surga kecil jatuh ke bumi untuk selama-lamanya!” (bdk. Mzm 72:7) (Bagian kedua, selesai)
