Oleh Sonni Lokobal
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan
SAAT INI masyarakat di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan saat ini sedang menghadapi situasi sosial dan keamanan yang sangat memprihatinkan.
Konflik dua kelompok massa yang terjadi bukan hanya meninggalkan trauma masyarakat, tetapi juga memperlihatkan lemahnya langkah antisipasi, lambatnya respon pemerintah, dan menurunnya kemampuan negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun ruang dialog yang sehat di tengah masyarakat.
Hari ini masyarakat hidup dalam kondisi menakutkan. Banyak warga memilih mengungsi dari rumah mereka sendiri demi mencari perlindungan. Aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, anak-anak kehilangan rasa aman, para perempuan dan orang tua hidup dalam kecemasan.
Stabilitas daerah sungguh terganggu. Situasi ini tentu menjadi pukulan besar bagi wajah pembangunan Papua Pegunungan yang seharusnya sedang dibangun menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Ketika konflik mulai muncul dan ketegangan sosial terlihat di lapangan, langkah pencegahan tidak dilakukan secara maksimal. Kondisi ini yang sangat disayangkan.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya lebih cepat membangun komunikasi damai, melakukan pendekatan dialog serta mengambil langkah antisipatif sebelum korban berjatuhan.
Namun yang terlihat justru negara dan pemerintah dinilai hadir setelah situasi memburuk. Ketika korban sudah jatuh, masyarakat sudah mengungsi, dan konflik sudah meluas, baru semua pihak sibuk berbicara mengenai penyelesaian. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat menilai bahwa ada pencitraan di atas penderitaan rakyat.
Bukan Panggung Popularitas
Padahal yang dibutuhkan masyarakat Papua Pegunungan hari ini bukan seremoni politik, bukan panggung popularitas kekuasaan, dan bukan aktivitas simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan.
Namun, yang dibutuhkan rakyat adalah keberanian moral, langkah nyata, dan kehadiran pemimpin yang benar-benar mau berdiri bersama masyarakat dalam menghadapi situasi sulit.
Saat ini Jayawijaya membutuhkan seruan moral kemanusiaan. Semua pihak harus berhenti mempertahankan ego kelompok, ego politik, maupun kepentingan pribadi di tengah penderitaan masyarakat. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan lainnya.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan damai adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat Papua Pegunungan. Karena konflik sesama anak Papua hanya akan menghancurkan masa depan generasi Papua sendiri. Tidak ada kemenangan dalam perang yang meninggalkan luka, korban jiwa, ketakutan, dan perpecahan sosial di tengah masyarakat.
Jalan Menuju Damai
Karena itu, hemat penulis ada tiga langkah penting yang harus segera dibangun sebagai fondasi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial di Papua Pegunungan.
Pertama, seruan damai moral kemanusiaan. Semua elemen masyarakat harus bersama-sama menyuarakan perdamaian. Pemerintah daerah, gereja, tokoh adat, intelektual, pemuda, perempuan, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat harus berdiri bersama menyerukan penghentian konflik dan mengajak masyarakat menahan diri.
Seruan damai tidak boleh hanya menjadi slogan formal, tetapi harus menjadi gerakan moral bersama untuk menyelamatkan rakyat Papua Pegunungan dari konflik berkepanjangan.
Kedua, dialog tiga tungku. Cara ini dilalukan melalui pendekatan adat, gereja, dan pemerintah bersama Forkopimda. Papua memiliki kekuatan sosial budaya yang sangat besar.
Karena itu penyelesaian konflik tidak cukup hanya menggunakan pendekatan keamanan semata. Pendekatan budaya, adat, dan keagamaan harus menjadi bagian utama dalam proses rekonsiliasi sosial.
Tokoh adat harus dilibatkan sebagai penjaga nilai budaya dan perdamaian. Gereja harus hadir sebagai peneduh moral masyarakat.
Pemerintah harus menjadi fasilitator yang mampu merangkul semua pihak secara adil dan terbuka. Sementara Forkopimda berperan menjaga stabilitas keamanan dan memastikan hukum berjalan dengan baik.
Ketiga, pendekatan legitimasi melalui Perdasus dan Perdasi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu mulai merumuskan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik sosial berbasis adat, budaya, dan rekonsiliasi masyarakat Papua.
Perdasus dan Perdasi
Selama ini banyak konflik diselesaikan secara spontan tanpa sistem yang jelas. Karena itu dibutuhkan landasan hukum daerah yang mampu memperkuat mekanisme penyelesaian konflik secara bermartabat dan berkelanjutan.
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat, mendorong rekonsiliasi sosial serta membangun sistem pencegahan konflik berbasis kearifan lokal Papua.
Dengan demikian penyelesaian masalah tidak selalu bergantung pada pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan nilai persaudaraan dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Papua Pegunungan membutuhkan kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat, bukan kepemimpinan yang hanya muncul dalam kegiatan seremonial atau pencitraan politik.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar suara masyarakat kecil, memahami penderitaan rakyat, dan bergerak cepat sebelum konflik menjadi besar.
Filosofi kepemimpinan ditinggikan seranting, didulukan selangkah mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah penguasa yang jauh dari rakyatnya.
Pemimpin hanya diberikan amanah lebih untuk melayani, melindungi, dan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakatnya. Pemimpin harus berjalan di depan memberi teladan, bukan datang terlambat setelah rakyat menjadi korban.
Karena itu, seluruh pihak harus menjadikan konflik di Wamena sebagai pelajaran besar bahwa perdamaian tidak bisa dibangun dengan ego, kekuasaan, dan kepentingan kelompok semata.
Perdamaian hanya dapat lahir melalui dialog, ketulusan, keadilan, dan keberanian untuk mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kepentingan politik. Wamena adalah rumah bersama.
Papua Pegunungan adalah tanah persaudaraan. Jangan biarkan konflik sesama anak Papua terus menghancurkan masa depan generasi kita sendiri.
Damai adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan rakyat, menjaga martabat daerah, dan membangun Papua Pegunungan yang aman, bermartabat, dan sejahtera bagi semua orang.
