TIMIKA, ODIYAIWUU.com – Kepala SMA Negeri 5 Sentra Pendidikan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Yohanes Napan Labaona mengemukakan, sejak Januari 2021 sebanyak 20 tenaga honorer di SMAN SP5 sudah diberhentikan atau dirumahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Para honorer itu terdiri dari 16 guru dan 4 pegawai tata usaha.
“Para tenaga honorer di SMAN SP5 sudah dirumahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika sejak Januari 2021. Tinggal kami dua orang guru ASN. Para tenaga honorer ini mengantongi SK Bupati Mimika. Kondisi ini sangat menyulitkan kami dan juga para murid,” ujar Kepala SMAN SP5 Yohanes Napan Labaona kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi melalui telepon genggamnya di Timika, Mimika, Senin (5/7).
Pihaknya memohon perhatian serius Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua dan Dinas Pendidikan Mimika agar masalah kekosongan tenaga honorer di SMAN SP5 segera ada solusi atau jalan keluar. Apalagi, sekolah ini menampung anak-anak asli Papua berprestasi yang tinggal langsung di asrama dalam kompleks sekolah.
Wakil Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob saat diminta pendapatnya soal 20 honorer di SMAN SP yang sudah dirumahkan sejak Januari 2021 lalu, menjawab singkat soal kewenangan membayar gaji para honorer yang dirumahkan. “Kalau SMA, honornya dari Pemerintah Provinsi Papua,” ujar Wakil Bupati John Rettob kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi melalui pesan singkat (short message service/SMS) di Timika, Senin (5/7).
Sedangkan Yohanes Napan Labaona menambahkan, meski honorer di sekolahnya sudah lama dirumahkan, untuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) secara virtual maupun tatap muka di sekolahnya, pihaknya meminta bantuan tenaga guru dari SMAN 2 dan SMAN 4 dengan konsekuensi diberi honor. Pihaknya mengkwatirkan, kondisi ini terus berlanjut hingga memasuki KBM Juli mendatang.
“Kami memohon agar Pemerintah Provinis melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua segera mencari jalan keluarnya. Apalagi dana batuan operasional sekolah atau BOS Pemerintah Pusat juga sudah dihentikan sejak Januari lalu. Kondisi ini tentu akan merugikan para murid yang mayoritasnya anak asli Papua memperoleh pelajaran. Pemprov Papua perlu serius memperhatikan hal ini karena menjadi tugas dan tanggungjawab Provinsi Papua,” kata Napan, kepala sekolah berprestasi penerima Indonesian Award of Education 2014 dari Yayasan Penghargaan Indonesia, Jakarta. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
