NABIRE, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si, Senin (4/5) menyoroti pola penanganan keamanan di tanah Papua yang dinilai masih terlalu mengandalkan operasi militer berlebihan. Mandenas mendorong adanya perubahan paradigma dari pendekatan operasi menuju pendekatan teritorial yang lebih humanis.
“Negara sebesar ini harus punya kemampuan untuk melakukan evaluasi, standarisasi penanganan keamanan di Papua,” ujar Mandenas mengutip sasagupapua.com di Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Senin (4/5).
(Penanganan keamanan) itu tidak boleh dengan pola-pola operasi yang berlebihan. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa akan menjadi korban. Bahkan korban juga bukan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) tetapi juga dari aparat TNI-Polri.
Selain itu, terkait insiden di Kabupaten Puncak, anggota Komisi XIII DPR dan politisi Partai Gerindra itu menilai hal tersebut merupakan contoh nyata dari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
“Saya pikir Puncak itu kan operasi berlebihan juga. Saya kawal dari sisi HAM-nya. Saya sudah bilang Menteri HAM nanti minta untuk rapat khusus dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk coba mengubah pola-pola penanganan keamanan di Papua,” kata Mandenas, anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah.
Mandenas juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai terkait penanganan konflik dan pengamanan di tanah Papua.
Saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Nabire, Mandenas mendesak agar Kementerian HAM lebih proaktif dan tidak hanya memantau situasi Papua dari balik meja di Ibu Kota.
Politisi muda nasional ini juga menekankan pentingnya kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat yang terdampak konflik, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak baru-baru ini.
“Saya desak Menteri HAM supaya tidak tinggal-tinggal di Jakarta saja, harus turun ke Papua. Masa saya lebih aktif kunjungi daripada Menteri HAM? Makanya saya suruh dia harus datang, urusin masyarakat yang baik,” kata Mandenas tegas.
Mandenas juga memberikan catatan kepada para bupati di wilayah Papua Tengah agar tetap berada di tempat tugas masing-masing dan tidak lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerahnya, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan sosial.
“Masalahnya kita ini salah penanganan. Karena kadang-kadang kalau saya temukan di daerah, ya seperti Intan Jaya, kalau ribut-ribut ya gimana enggak ribut orang bupatinya tinggal di Nabire, masyarakatnya tinggal di sana enggak ada yang urus?,” kata Mandenas retoris.
Menurut Mandenas, kesadaran dari pemerintah daerah juga perlu. Ia meminta awak media juga harus menanyakan hal itu ke bupati-bupati agar ada koreksi.
“Jangan bupati menjabat di Dogiyai, Deiyai, atau Intan Jaya, tahu-tahu tinggal di Nabire atau Jayapura lebih lama daripada di daerah urus masyarakat. Itu tidak boleh,” ujar Mandenas.
Mandenas berharap adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri melalui interaksi sosial yang intens guna membangun kembali kepercayaan (trust) masyarakat terhadap aparat negara.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, sebanyak 15 orang warga sipil meninggal dalam konflik bersenjata di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Puncak, Papua Tengah pada Selasa, 14 April lalu.
“Kami dapatkan 15 orang meninggal dunia akibat serangan di Kembru. Pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai atensi serius karena berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” ujar Pigai di Jakarta, Senin (20/4).
Selain korban meninggal, lanjut Natalius, terdapat 7 warga mengalami luka-luka. Kementerian HAM telah mengikuti perkembangan kasus ini secara hati-hati dengan mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah hingga berbagai sumber lainnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengecam insiden berdarah di Puncak, yang berujung memakan korban jiwa.
Komnas HAM menyampaikan kecaman menyusul peristiwa operasi penindakan oleh Satuan Tugas Koops TNI Habema terhadap pasukan TPNPB OPM di Kembru, Selasa (14/4).
“Komnas HAM memperoleh informasi terkini kondisi HAM di Puncak. Pada 14 April 2026 terjadi operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB OPM yang dilakukan oleh TNI di Kampung Kembru, Distrik Kembru,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Sabtu (18/4).
Menurut Anis, peristiwa tersebut menyebabkan dua belas warga sipil meninggal dunia, termasuk kelompok rentan yaitu anak dan perempuan dengan kondisi luka tembak. Belasan warga sipil lainnya mengalami luka-luka serius.
“Sampai saat ini Komnas HAM masih terus mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan jumlah korban dan kondisinya,” kata Anis lebih lanjut.
Dekan Dekanat Moni–Puncak Jaya, Keuskupan Timika Pastor Yanuarius Yance Yogi, Pr juga merasa geram menyusul konflik bersenjata di Puncak yang berujung sembilan warga sipil orang asli Papua meninggal dunia.
“Saya selaku pimpinan Gereja Katolik Dekanat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika yang meliputi Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak mengutuk keras pihak-pihak yang bertikai, baik aparat TNI-Polri maupun TPNPB OPM di Kabupaten Puncak,” ujar Pastor Yance dari Sugapa, kota Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Sabtu (18/4).
Konflik antara aparat TNI-Polri maupun anggota TPNPB OPM di Puncak yang mengakibatkan warga masyarakat sipil dan umat tak berdosa meninggal sia-sia dinilai Pastor Yance, imam diosesan Keuskupan Timika dan putra asli tanah Papua, salah sasaran.
Aparat TNI-Polri yang beroperasi di wilayah Dekanat Moni-Puncak Jaya maupun di wilayah tanah Papua lainnya menjalankan agenda masing-masing. Namun, sejatinya tidak boleh mengorbankan warga sipil tak berdosa.
“Kedua belah pihak baik TNI-Polri maupun TPNPB OPM memiliki peralatan canggih yang bisa digunakan di udara maupun darat. Namun, kalau kedua belah pihak punya peralatan canggih seperti itu mengapa harus mengorbankan rakyat sipil dan umat tak berdosa? Tindakan ini sungguh tragis dan selaku pimpinan gereja lokal kami mengutuk keras tindakan kedua belah pihak,” kata Yance retoris.
Menurutnya, bila aparat TNI-Polri memandang bahwa TPNPB OPM adalah musuh negara silahkan saja berhadapan dengan mereka. Bukan malah mengorbankan atau menjadikan rakyat sipil yang nota bene adalah orang-orang kecil, para petani tumbal kematian.
“Warga masyarakat dan umat Kristiani di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya adalah orang-orang kecil. Setiap saat mereka bertaruh waktu dan tenaga di kebun, mendaki gunung dan lembah demi menghidupi ekonomi keluarga mereka dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Sekali lagi, jangan bunuh orang-orang kecil tak berdosa. Mereka ada manusia ciptaan Tuhan,” kata Pastor Yance tegas. (*)
