JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Senin (4/5) secara resmi menegaskan, tidak mengetahui keputusan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Juru Bicara Manajemen Markas Pusat TPNPB OPM Sebby Sambom menegaskan menolak langkah ULMWP mengangkat Panglima Tinggi TPNPB Jenderal Goliath Tabuni masuk Kabinet Pemerintahan Sementara pimpinan Benny Wenda.
“Pengendali Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TPNPB Mayjen Terianus Satto secara resmi menolak keputusan di bawah kepemimpinan saudara Benny Wenda, Bucthar Tabuni, Simion Alua Surabut dan kelompoknya,” ujar Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Senin (4/5).
Sebby menegaskan, Benny Wenda dan kawan-kawan secara sepihak mengangkat petinggi Komnas TPNPB seperti Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dalam kelompok Benny.
“TPNPB dan ULMWP versi pemerintahan sementara tidak pernah membuat kesepakatan dan tidak pernah memutuskan sikap bersama untuk mengangkat Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen untuk bergabung dalam kabinet Benny Wenda,” kata Mayor Jenderal Terianus Satto.
Menurut Kepala Staf Umum TPNPB Mayjen Terianus Satto, keputusan Pemerintahan Sementara ULMWP versi Benny Wenda adalah bentuk tindakan pelanggaran hukum karena secara sepihak mencaplok petinggi TPNPB masuk dalam struktur pemerintahan mereka.
Terianus menambahkan, TPNPB memiliki hirarki kepemimpinan dan mekanisme dalam mengambil Keputusan. Karena itu, pencaplokan nama-nama petinggi Komnas TPNPB ke dalam ULMWP versi Pemerintahan Sementara pimpinan Benny Wenda adalah upaya menghancurkan TPNPB dan perjuangan bangsa Papua dari dalam dan luar negeri.
Sebby melalui Terianus menegaskan kepada seluruh pejuang kemerdekaan bangsa Papua seperti pejuang sipil kota, mahasiswa, dan rakyat Papua sebagai pejuang sejati bahwa pihaknya tegas menolak keputusan sepihak Benny Wenda dan jajarannya.
Pasalnya, telah mengumumkan cabinet Benny Wenda pada Kamis (30/4) dan memasukkan nama-nama petinggi TPNPB secara ilegal dan melanggar hukum. Komnas TPNPB juga memberikan warning kepada Pemerintahan Sementara ULMWP pimpinan Benny, Bucthar, Simion, dan kelompoknya untuk tidak mengulangi perbuatannya karena melanggar hukum dalam Komnas TPNPB.
“TPNPB juga meminta kepada Benny Wenda dan jajarannya untuk segera melakukan klarifikasi terbuka terkait pencaplokan nama-nama petinggi TPNPB dalam pemerintahannya,” kata Sebby.
Komnas juga menegaskan kepada Pemerintahan Sementara ULMWP versi Benny Wenda dan kelompok lainnya di tanah Papua untuk menghentikan kudeta militer dan berhenti menghancurkan nama Komnas TPNPB baik secara nasional dan internasional.
“Jika hal ini tidak diindahkan maka orang-orang yang menghancurkan perjuangan kami, anda siap menerima konsekuensinya dan hukum rimba siap ditegakkan. Ini sebagai peringatan penting untuk wajib dipatuhi oleh kelompok-kelompok orang Papua yang sedang menghancurkan nama baik TPNPB,” ujar Sebby. (*)
