OPINI  

Siapa Pelaku Otsus Papua Saat Ini?

Sonni Lokobal, Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan. Foto: Istimewa

Oleh Sonni Lokobal

Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan

HINGGA saat ini sudah lebih dari 26 tahun otonomi khusus (Otsus) Papua berjalan di tanah Papua. Kini saatnya dilakukan dialog terbuka sekaligus evaluasi penggunaan anggaran Otsus di Provinsi Papua Pegunungan. Otsus Papua bukan sekadar kebijakan, melainkan amanat konstitusi.

Otsus Papua lahir sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah kebijakan politik dan hukum negara untuk menjawab persoalan ketimpangan pembangunan, perlindungan hak-hak orang asli Papua (OAP), pemberdayaan masyarakat adat serta percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah aiapa sebenarnya pelaku otsus saat ini dan siapa yang bertanggung jawab memastikan amanat Otsus benar-benar sampai kepada rakyat?

Pertanyaan ini penting karena Otsus tidak boleh dipahami hanya sebagai kewenangan pemerintah daerah atau sekadar sumber penerimaan anggaran dalam APBD.

Otsus merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRP, DPRK, MRP serta seluruh lembaga yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Secara konstitusional, Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Sementara Pasal 18A mengamanatkan hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan serta dilaksanakan secara adil dan selaras.

Artinya, kekhususan Papua bukan hadiah politik kepada kelompok tertentu, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan publik, keadilan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dua Tahun Otsus Era Jones: Momentum Evaluasi, Bukan Saling Menyalahkan

Dalam konteks Provinsi Papua Pegunungan, kepemimpinan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol (Jones) telah memasuki tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan. Ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana arah pembangunan dan pengelolaan anggaran Otsus mulai menjawab kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten.

Kita perlu memahami bahwa evaluasi bukan berarti menjatuhkan kepemimpinan. Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah provinsi perlu membuka ruang dialog khusus untuk menjelaskan bagaimana anggaran Otsus direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Masyarakat berhak mengetahui apakah program yang dibiayai benar-benar menyentuh pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, pemberdayaan OAP serta penguatan kelembagaan adat.

Jangan sampai anggaran Otsus terlihat berjalan baik dalam laporan administrasi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di kampung-kampung. Kita juga perlu melihat kesenjangan antara besarnya kebutuhan masyarakat dengan kemampuan realisasi program. Sebab, ukuran keberhasilan Otsus bukan berapa banyak anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan penegasan bahwa pengelolaan penerimaan dalam rangka Otsus harus dilakukan secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh kabupaten.

Hal Mendasar dalam Evaluasi Otsus

Oleh karena itu, ada beberapa hal mendasar yang perlu dibuka dalam evaluasi bersama. Pertama, transparansi anggaran: Publikasi alokasi, program, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, dan realisasi anggaran Otsus secara terbuka.

Kedua, ketepatan sasaran, yaitu memastikan program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan benar-benar menjawab kebutuhan orang asli Papua. Ketiga, kualitas perencanaan, yaitu memastikan program disusun berdasarkan data kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, dan persoalan nyata di delapan kabupaten.

Keempat, pengawasan pelaksanaan dengan memperkuat fungsi DPRP, DPRK, MRP sesuai kewenangan masing-masing, Inspektorat, serta pengawasan eksternal oleh BPK dan aparat berwenang. Kelima, evaluasi hasil dengan tujuan mengukur manfaat anggaran melalui indikator yang jelas, bukan hanya berdasarkan laporan penyerapan keuangan.

Kita harus membedakan antara kesalahan administrasi, kelemahan perencanaan, dan dugaan penyimpangan hukum. Semua harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional dan berdasarkan bukti, bukan tuduhan atau kepentingan politik.

Tawawan Dialog Analisis Papua Strategis

Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan memandang perlu adanya forum khusus bertajuk: Dialog Terbuka Evaluasi Otonomi Khusus Papua Pegunungan 2026–2027 Transparansi Anggaran, Penguatan Pengawasan, Dan Pemerataan Kesejahteraan OAP.

Dialog ini perlu melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran OPD, delapan Bupati dan Wakil Bupati, DPRP dan DPRK dari delapan kabupaten, MRP serta unsur masyarakat adat, BP3OKP dan lembaga terkait sesuai kewenangannya, akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat kampung.

Ada empat agenda utama yang perlu dibahas daalam forum khusus. Pertama, membuka gambaran menyeluruh tentang penerimaan dan penggunaan anggaran Otsus, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara provinsi dan kabupaten.

Kedua, mengevaluasi program yang sudah berjalan, program yang belum terealisasi, serta hambatan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, memperkuat sistem pengawasan partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut mengawasi hasil pembangunan.

Keempat, menyusun rekomendasi kebijakan untuk tahun anggaran 2027 agar penggunaan Otsus lebih terarah, berbasis data OAP, dan sesuai kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten.

Dialog ini bukan ruang mencari kesalahan seseorang, tetapi ruang mempertemukan data, kewenangan, tanggung jawab, dan solusi.

Kita harus berani mengakui bahwa persoalan Papua bukan semata-mata kekurangan anggaran. Ada persoalan koordinasi, kualitas perencanaan, kapasitas kelembagaan, ketepatan data, pengawasan, dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat. Karena itu, pertanyaan siapa pelaku Otsus saat ini harus dijawab dengan tanggung jawab bersama.

Pemerintah adalah pelaksana kebijakan. DPRP dan DPRK menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai kewenangannya. MRP menjalankan peran representasi kultural OAP sesuai ketentuan. Sementara masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan media mempunyai ruang untuk mengawal kebijakan secara kritis dan konstruktif.

Kepemimpinan Jones perlu menjadikan momentum dua tahun pemerintahan sebagai kesempatan memperkuat kepercayaan publik. Jangan alergi terhadap kritik, sebab kritik yang berbasis data merupakan bagian dari demokrasi dan upaya memperbaiki pemerintahan.

Otsus bukan milik gubernur, bukan milik bupati, bukan milik DPR, dan bukan milik segelintir elite. Otsus adalah instrumen kebijakan negara yang tujuan akhirnya harus kembali kepada kesejahteraan rakyat Papua.

Saatnya Rakyat Menjadi Subjek Pembangunan

Menjelang akhir tahun 2026, Analisis Papua Strategis mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membuka ruang dialog evaluasi penggunaan anggaran Otsus secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

Kita ingin melihat Otsus hadir dalam kehidupan masyarakat: anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan semakin baik, ekonomi masyarakat kampung tumbuh, infrastruktur dasar tersedia, dan hak-hak orang asli Papua dihormati.

Jangan sampai kita terus berbicara tentang besarnya anggaran, tetapi lupa bertanya tentang perubahan yang dirasakan rakyat. Sebab, keberhasilan Otsus tidak diukur dari berapa triliun rupiah yang dikelola, melainkan dari berapa banyak kehidupan rakyat yang berhasil diperbaiki.

Sudah lebih dari 26 tahun Otsus berjalan. Sekarang bukan waktunya hanya bertanya siapa yang paling berkuasa mengelola Otsus, tetapi siapa yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas masa depan rakyat Papua.