Oleh Yosua Noak Douw
Alumnus Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
ADA satu ironi yang selalu muncul setiap kali kita berbicara tentang Papua. Di peta kekayaan, tanah ini tampak seperti lumbung yang tak pernah kosong. Ada emas dan tembaga raksasa di perut Grasberg. Ada hutan tropis yang membentang dari pesisir sampai puncak Jayawijaya. Ada Laut Arafura yang kaya ikan. Ada pula lembah pegunungan yang subur, tempat tumbuh ubi, keladi, kopi, dan sayur-mayur.
Tetapi di peta kesejahteraan, nasibnya terbalik. Papua justru berdiri di barisan paling belakang. Dari kontras itulah lahir ungkapan yang sering kita dengar: “Papua ibarat raksasa yang sedang tidur.” Kekuatan itu sungguh besar, tetapi belum menjelma menjadi kesejahteraan bagi pemiliknya sendiri.
Sejak awal, saya ingin menegaskan satu hal: kata “tidur” itu perlu dibaca dengan hati-hati. Orang Papua tidak sedang tidur. Mereka bangun sebelum fajar untuk berkebun, berjalan berjam-jam menuju pasar distrik, menjaga hutan adat, dan menyekolahkan anak di tengah segala keterbatasan.
Namun, yang tertidur bukan manusianya melainkan sistemnya —tata kelola pemerintahan, arah kebijakan, dan jalur distribusi— yang seharusnya menghubungkan kekayaan tanah ini dengan kehidupan orang-orang yang tinggal di atasnya.
Angka yang Tidak Bisa Diabaikan
Angka-angka resmi memperlihatkan paradoks itu dengan sangat jelas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2026 kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Kabar ini menyenangkan —tetapi tidak untuk Papua.
Justru pada saat yang sama, Papua Tengah menempati posisi teratas sebagai provinsi termiskin di Indonesia: 30,41 persen penduduknya miskin, naik dari 29,45 persen pada September 2025.
Papua Pegunungan menyusul di posisi kedua dengan 26,34 persen. Papua Barat (18,68 persen), Papua Selatan (18,54 persen), Papua (18,39 persen), dan Papua Barat Daya (16,49 persen) juga masih masuk jajaran provinsi termiskin.
Secara kawasan, Maluku dan Papua tetap menjadi wilayah dengan kemiskinan tertinggi (18,06 persen), sementara Kalimantan hanya 4,94 persen.
Kualitas manusia menunjukkan potret yang sama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional sudah mencapai 75,90, tetapi Papua Pegunungan baru berada di angka 54,91 —naik tipis dari 54,43 pada 2024— dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih berstatus “rendah”.
Jaraknya dengan DKI Jakarta (85,05) lebih dari 30 poin. Rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di sana baru bersekolah 4,21 tahun (2024); artinya, sebagian besar orang dewasa belum tamat sekolah dasar. Harapan hidupnya pun hanya 67,55 tahun, yang terendah di Indonesia.
Ada satu angka lagi yang jarang dibicarakan: garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum agar seseorang bisa hidup layak. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional ditetapkan Rp 669.235 per orang per bulan.
Papua Pegunungan justru paling tinggi di Indonesia, sekitar Rp1,28 juta. Angka ini bercerita tentang mahalnya hidup di pegunungan: harga beras, minyak goreng, semen, dan bahan bakar melonjak karena semuanya harus diterbangkan pesawat atau diangkut lewat jalan yang berat.
Di tingkat kabupaten (2025), penduduk miskin di Nduga dan Mamberamo Tengah sekitar 32 persen, Lanny Jaya 31 persen, Yahukimo 30 persen, Jayawijaya 29 persen, dan Tolikara 28 persen. Dengan kata lain, hampir satu dari tiga warga di kawasan Lapago masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Ekonomi rakyatnya pun masih rapuh. Data ketenagakerjaan BPS menunjukkan sekitar 99 persen petani di Papua Pegunungan berstatus “informal”—tertinggi di Indonesia: bekerja tanpa gaji tetap, tanpa akses pinjaman, dan tanpa jaminan sosial.
Mereka menghasilkan pangan untuk keluarga dan kampung, tetapi belum terhubung dengan pasar yang membayar keringat mereka dengan layak. Di sinilah kemiskinan dan keterisolasian saling mengunci dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Kutukan yang Bukan Takdir
Mengapa kekayaan tidak otomatis membuat rakyat hidup lebih baik? Para ekonom sudah lama menawarkan jawabannya. Richard Auty (1993) menyebutnya “kutukan sumber daya”: wilayah yang kaya mineral justru cenderung tumbuh lebih lambat daripada wilayah yang miskin sumber daya. Jeffrey Sachs dan Andrew Warner (1995) memperkuat temuan itu dengan bukti dari puluhan negara.
Namun kutukan ini bukan takdir. Dua ekonom dan ilmuwan politik Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku Why Nations Fail (2012) menunjukkan bahwa nasib suatu bangsa ditentukan oleh watak lembaganya. Jika aturan membuka kesempatan bagi semua orang, kemakmuran menyebar.
Jika aturan hanya menguntungkan segelintir pihak, kekayaan berhenti di tangan mereka. Di Papua, hasil tambang dan hutan kerap mengalir ke luar daerah —ke kantor pusat perusahaan, ke rantai pasok di luar, dan ke kas negara— sementara kampung-kampung di sekitarnya hampir tidak merasakan dampaknya.
Perekonomian daerah bisa melonjak karena satu tambang raksasa, tetapi dapur keluarga di lembah sebelah tetap sepi asapnya. Inilah inti paradoksnya: Papua kaya sebagai wilayah, tetapi rakyatnya belum sejahtera sebagai manusia.
Anggaran dan Manfaat Harus Setara
Negara sesungguhnya tidak berdiam diri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, menaikkan Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dan memperpanjangnya hingga 2041.
Sejak 2002, dana transfer bernilai ratusan triliun rupiah telah mengalir ke tanah Papua. Pertanyaannya sederhana: mengapa setelah lebih dari dua puluh tahun, Papua Pegunungan masih menjadi satu-satunya provinsi dengan status pembangunan manusia rendah?
Jawabannya terletak pada jarak antara “anggaran sudah habis” dan “hidup rakyat sudah berubah”. Uang yang terserap hanya membuktikan bahwa kegiatan telah dibiayai —belum membuktikan bahwa nasib rakyat berubah. Gedung sekolah tanpa guru yang hadir hanyalah bangunan kosong.
Puskesmas tanpa dokter, obat, dan listrik hanyalah papan nama. Karena itu, ukuran keberhasilan Otsus harus digeser: dari “berapa rupiah yang dibelanjakan” menjadi “berapa anak yang lancar membaca, berapa ibu yang selamat melahirkan, dan berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan”.
Keadilan anggaran juga harus memahami kondisi wilayah. Membangun satu ruang kelas di Tolikara atau Nduga bisa menelan biaya jauh lebih besar daripada di dataran rendah, karena semen dan besinya harus diterbangkan pesawat perintis.
Membagi anggaran hanya berdasarkan jumlah penduduk sama artinya dengan menyamakan hal yang tidak sama. Rumus pembagian dana perlu memperhitungkan kemahalan biaya konstruksi dan tingkat keterpencilan secara sungguh-sungguh.
Tanah Adalah Ibu
Bagi masyarakat adat Papua, tanah adalah ibu. Di dalamnya tersimpan sejarah marga, makam leluhur, kebun keluarga, dan masa depan anak cucu. Karena itu, tanah tidak boleh diambil sembarangan.
Hukum internasional —Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)— menuntut persetujuan yang bebas, didahulukan, dan didasari penjelasan yang lengkap (free, prior and informed consent). Ketika tanah dilepaskan tanpa persetujuan seperti itu, yang hilang bukan hanya lahan, melainkan juga identitas.
Investasi tetap dibutuhkan. Tetapi investasi yang baik bukanlah yang hanya meninggalkan lubang tambang dan hamparan kebun tanaman tunggal. Investasi yang baik meninggalkan manusia yang terampil, usaha lokal yang tumbuh, dan hutan yang tetap bernapas.
Robert Chambers dalam Whose Reality Counts? (1997) mengingatkan bahwa pembangunan sejati menempatkan yang paling bawah di urutan pertama: masyarakat lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar diberi bantuan setelah keputusan diambil di tempat lain.
Membangunkan yang Benar-Benar Tertidur
Pemenang nobel ekonomi Amartya Sen (1999) menggambarkan pembangunan sebagai perluasan kebebasan manusia untuk menjalani hidup yang mereka anggap berharga.
Dalam bahasa sederhana: kemiskinan di Papua bukan sekadar kekurangan uang, melainkan keterbatasan kemampuan —anak yang tidak bisa belajar karena guru tidak datang, ibu yang tidak terjangkau bidan, dan petani yang ubinya membusuk karena tidak ada jalan menuju pasar.
Ada sejumlah hal yang perlu “dibangunkan”. Namun, paling kurang ada lima yang dapat disebut. Pertama, pendidikan dasar yang bermutu: guru yang menetap, sekolah berasrama yang aman bagi anak, dan kurikulum yang menghargai pengetahuan lokal.
Kedua, layanan kesehatan yang menjangkau kampung: tenaga kesehatan keliling dan sistem rujukan yang memanfaatkan pesawat. Ketiga, ekonomi rakyat berbasis komoditas lokal —kopi Wamena, ubi jalar, ternak babi, sayur dataran tinggi, dan buah merah— yang dihubungkan ke pasar melalui koperasi serta ongkos angkut yang terjangkau.
Keempat, tata kelola dana otsus yang terbuka, berbasis kinerja, dan diawasi bersama oleh Majelis Rakyat Papua, gereja, dan masyarakat sipil. Kelima, perdamaian yang dirajut lewat dialog dan penegakan hukum yang adil, sebab tidak ada kesejahteraan yang bisa tumbuh di tengah ketakutan.
Papua tidak membutuhkan orang yang datang hanya untuk membangunkan kekayaan alamnya. Papua membutuhkan pemimpin, kebijakan, dan keberpihakan yang mampu mengubah kekayaan itu menjadi pendidikan, kesehatan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Jangan hanya membangunkan raksasa Papua untuk mengambil kekayaannya. Bangunkanlah keadilan, pendidikan, martabat, dan kesejahteraan rakyatnya. Sebab Papua yang benar-benar bangkit bukanlah Papua yang semakin banyak menghasilkan kekayaan, melainkan Papua yang semakin sedikit rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan.










