OPINI  

Konflik Hak Ulayat dan Penertiban Bangunan Pemerintah di Karubaga

Yonias Weya Yikwa, SE, Alumnus STIE Port Numbay, Jayapura, Papua. Foto: Istimewa

Oleh Yonias Weya Yikwa, SE

Alumnus STIE Port Numbay Jayapura, Papua

KABUPATEN Tolikara dengan ibu kota Karubaga, merupakan wilayah yang seluruh tanahnya berada dalam sistem hak ulayat masyarakat adat. Secara empiris, hampir tidak ada tanah kosong yang berstatus tanah negara murni. Setiap jengkal tanah, termasuk lokasi perkantoran pemerintah, adalah milik marga tertentu secara turun-temurun.

Konflik muncul bukan karena masyarakat menolak negara, tetapi karena pola pembangunan yang berjalan mendahului penyelesaian hak ulayat. Pembangunan fisik dilaksanakan, sementara status hukum tanahnya belum dilepas secara adat dan belum dibayar secara tuntas.

Catatan singkat ini bertujuan mendeskripsikan secara empiris pola konflik tersebut, serta menganalisis posisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tolikara yang dalam praktiknya tidak dibekali fungsi pemadam kebakaran (damkar).

Catatan ini disusun berpijak pendekatan kualitatif-deskriptif melalui tiga pendekatan mini. Pertama, observasi atas praktik pembangunan perkantoran di Karubaga. Kedua, telaah dokumen pertemuan Pemda dengan pemilik ulayat. Ketiga, analisis terhadap peristiwa pemalangan dan deklarasi damai di Karubaga.

Pembangunan Mendahului Pembebasan Tanah

Temuan paling konsisten di Karubaga adalah bangunan pemerintah berdiri lebih dulu, pembayaran kemudian bahkan tertunda bertahun-tahun. Pada tahun 2019, misalnya, Dinas Perumahan dan Energi Tolikara mengakui bahwa sebagian kantor pemerintahan di Karubaga sudah dibangun.

Namun, belum menjadi aset pemerintah karena tanahnya belum dibayar. Salah satunya adalah lokasi Kantor Bank Papua di Karubaga yang dibangun sejak tahun 2008, tetapi hingga 2019 status tanahnya belum jelas.

Kesepakatan awal antara pemerintah dan pemilik ulayat belum terpenuhi. Hal yang sama terjadi pada lokasi perumahan aparatur sipil negara (ASN) di Wuluebur. Pemerintah baru menggelar pertemuan ulang untuk menyepakati pembayaran setelah bangunan berdiri.

Pola ini menimbulkan persepsi empiris di masyarakat bahwa pemerintah menggunakan tanah terlebih dahulu, baru bernegosiasi kemudian. Persepsi ini menjadi sumber ketidakpercayaan yang berulang.

Salah satu aspek penting ialah ketidakjelasan batas dan subjek hak ulayat. Secara empiris, wilayah adat di Tolikara belum seluruhnya memiliki peta batas yang diakui secara hukum.

Ujungnya, satu lokasi diklaim oleh lebih dari satu marga; pembayaran dilakukan kepada pihak yang kemudian dipersoalkan oleh marga lain; dan tidak ada basis data tunggal tentang tanah mana yang sudah dilunasi dan mana yang masih tertunggak.

Kondisi ini diperkuat oleh lemahnya implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat di Tingkat Kabupaten. Regulasi ada, tetapi belum diterjemahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tolikara di tingkat operasional, lengkap dengan peta, daftar marga, dan standar harga.

Pola Penyelesaian Masih Bersifat Reaktif

Secara empiris, penyelesaian konflik ulayat di Tolikara masih reaktif, bukan preventif. Pemerintah baru mengundang pemilik ulayat setelah terjadi protes, pemalangan, atau penutupan akses.

Pada peristiwa pemalangan jalan di Kimibur, Karubaga, penyelesaian baru terjadi setelah adanya mediasi antara Polres, Pemda, dan masyarakat. Pemalangan dibuka setelah dialog, bukan setelah penindakan paksa. Fakta ini membuktikan bahwa pendekatan persuasif dan dialog lebih efektif daripada pendekatan represif.

Deklarasi Damai 31 Oktober 2026 di Tugu Salib Karubaga juga menunjukkan hal yang sama: perdamaian tercapai ketika forum komunikasi dibentuk, hukum adat dihormati, dan hukum negara ditegakkan secara bersamaan.

Secara empiris, Satpol PP dan Linmas Tolikara memiliki beban ganda yang tidak sebanding dengan sarana yang dimiliki. Satpol PP ditugaskan menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, termasuk dalam sengketa tanah dan penertiban bangunan.

Namun dalam situasi kebakaran honai, rumah atau fasilitas umum (fasum) yang sering menyertai konflik sosial, Satpol PP tidak memiliki personel damkar, mobil pemadam, alat pelindung diri (APD) maupun pelatihan pemadaman yang memadai.

Akibatnya, penanganan kebakaran lambat dan tidak maksimal; anggota Satpol PP berisiko celaka karena maju tanpa alat; masyarakat kecewa dan menilai pemerintah tidak hadir; dan fungsi Satpol PP menjadi kabur antara penegak Perda dan pemadam kebakaran dadakan.

Secara normatif, fungsi damkar berbeda dengan fungsi Pol PP. Dalam praktik di Tolikara, kedua fungsi ini dicampur tanpa dukungan anggaran dan peralatan yang jelas.

Akar Masalah

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diuraikan tiga akar masalah. Pertama, asimetri prosedural. Negara memiliki prosedur pembangunan (DPA, tender, kontrak), tetapi tidak memiliki prosedur adat yang setara. Prosedur adat (musyawarah marga, pelepasan adat, bakar batu) sering dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai syarat sah pembangunan.

Kedua, keterlambatan pengakuan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 mengakui hak ulayat sepanjang masih ada. Namun pengakuan ini tidak otomatis menjadi peta dan sertifikat. Tanpa pemetaan partisipatif, pengakuan hukum menjadi abstrak dan tidak dapat dieksekusi di lapangan.

Ketiga, beban institusional yang tidak proporsional. Satpol PP dan Linmas dijadikan ujung tombak penertiban. Padahal, dinas ini tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa kepemilikan ulayat, dan tidak memiliki sarana damkar. Akibatnya, konflik struktural (antara Pemda dan pemilik ulayat) berubah menjadi konflik horizontal (antara petugas dan masyarakat).

Secara empiris dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, konflik pembangunan dan hak ulayat di Karubaga bersifat berulang dan sistemik, bukan insidental. Polanya sama: bangun dulu, bayar kemudian.

Kedua, ketidakjelasan peta ulayat dan tidak adanya Perda operasional Kabupaten Tolikara menjadi penyebab utama sengketa berulang. Ketiga, pendekatan dialog dan mediasi terbukti secara empiris lebih efektif daripada penertiban paksa.

Keempat, Satpol PP dan Linmas Tolikara tidak dapat berfungsi optimal tanpa pemisahan fungsi Damkar dan tanpa standar operasional prosedur (SOP) penertiban yang berbasis musyawarah adat.

Rekomendasi Empiris

Hemat penulis, ada sejumlah rekomendasi empiris yang perlu menjadi perhatian. Namun, paling kurang dapat disebutkan beberapa di antaranya. Pertama, moratorium pembangunan baru di atas tanah yang belum memiliki Berita Acara Pelepasan Adat dan bukti pembayaran tuntas.

Kedua, pemetaan partisipatif ulayat di Karubaga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perumahan, Bagian Hukum, dan Dewan Adat, dengan output berupa peta dan database tanah.

Ketiga, penyusunan Perda Kabupaten Tolikara tentang Hak Ulayat sebagai turunan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008. Keempat, SOP Penertiban Satpol PP yang mewajibkan musyawarah adat, pendampingan tokoh gereja dan adat, dan larangan penertiban paksa atas tanah yang masih sengketa.

Kelima, pembentukan unit damkar tersendiri di bawah Pemda Tolikara, dengan anggaran, personel, dan peralatan khusus, terpisah dari Satpol PP. Selama damkar belum terbentuk, Satpol PP hanya bertugas mengamankan lokasi dan evakuasi, bukan pemadaman.

Keenam, pelembagaan Forum Komunikasi Perdamaian Karubaga secara permanen sebagai mekanisme pencegahan dini. Seyogyanya penanganan dini adalah sebuah penghormatan terhadap, pengkondisian pemerintah. Waaa yaki yaki.