Oleh Dr Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev
Pemerhati Pembangunan Papua; Birokrat di Pemkab Tolikara
SELAMA ini, pembangunan di Indonesia lebih sering diukur dari apa yang tampak di permukaan: jalan yang dibangun, jembatan yang menghubungkan wilayah, serta angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pendekatan ini memang penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara utuh.
Ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian —yakni dimensi sosial dan spiritual yang justru menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Pembangunan sejati bukan hanya tentang membangun ruang hidup, tetapi juga tentang merawat makna hidup.
Di tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dimensi ini terasa sangat nyata. Kehidupan masyarakat tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh nilai, relasi sosial, dan kekuatan iman. Dalam keseharian, hamba Tuhan bukan hanya pemimpin ibadah, tetapi juga penjaga kehidupan sosial.
Mereka hadir di tengah konflik sebagai penengah, menguatkan keluarga dalam kesulitan, dan menjaga harmoni antarwarga di tingkat kampung. Dalam banyak situasi, mereka adalah titik keseimbangan sosial yang menjaga masyarakat tetap damai.
Namun di balik peran besar tersebut, realitas yang dihadapi tidak selalu sejalan. Banyak hamba Tuhan, khususnya orang asli Papua (OAP), masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Mereka melayani tanpa kepastian kesejahteraan, bahkan sering kali mengorbankan kebutuhan pribadi demi pelayanan. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: jika mereka menjaga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, siapa yang menjaga mereka?
Program Santun Papua
Program Santunan untuk Hamba Tuhan (Santun) Papua hadir sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Program ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi sebuah bentuk pengakuan bahwa pelayanan rohani merupakan bagian integral dari pembangunan manusia.
Sebagai inovasi daerah, program ini dikembangkan sebagai proyek prcontohan, pilot project di Tolikara, dan diluncurkan oleh Bupati Willem Wandik bersama Wakil Bupati Yotam Wonda dalam periode 2025–2030.
Program ini membawa perspektif baru bahwa pembangunan tidak hanya menyentuh yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat—yakni nilai, iman, dan ketahanan sosial masyarakat.
Lebih jauh, Program Santun Papua memiliki makna strategis dalam menjawab persoalan kesejahteraan hamba Tuhan. Selama ini, isu kesejahteraan sering difokuskan pada sektor formal seperti aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, atau guru. Sementara hamba Tuhan, yang memiliki peran sosial sangat besar, belum mendapatkan perhatian yang proporsional.
Melalui program ini, pemerintah daerah mulai menghadirkan keberpihakan nyata. Bantuan yang diberikan bukan hanya sekadar angka, tetapi simbol bahwa negara hadir untuk semua, termasuk mereka yang bekerja di ranah pelayanan spiritual.
Ketika kesejahteraan hamba Tuhan mulai diperhatikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara kolektif. Pelayanan menjadi lebih kuat, pendampingan masyarakat lebih optimal, dan stabilitas sosial semakin terjaga.
Dalam konteks Papua, hal ini menjadi sangat penting. Sebab, Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan sebagai tanah damai —sebuah wilayah yang hidup dalam harmoni, saling menghargai, dan jauh dari konflik.
Di sinilah Santun memiliki kontribusi strategis dalam mendukung Papua sebagai zona damai. Hamba Tuhan yang sejahtera akan lebih leluasa menjalankan perannya sebagai penjaga moral, peneduh konflik, dan penguat nilai-nilai perdamaian di tengah masyarakat.
Dengan kata lain, program ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada stabilitas sosial secara luas. Ia menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun Papua yang damai dan harmonis.
Secara teknis, program ini dirancang dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat, dengan jadwal penyaluran setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun.
Pendekatan ini memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, pola ini juga menjaga kesinambungan dukungan, sehingga para hamba Tuhan dapat merasakan manfaat secara berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, program ini bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ini menjadi contoh bahwa dana otsus dapat dimanfaatkan secara lebih inklusif —tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pembangunan sosial dan spiritual.
Besaran santunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan prinsip keberlanjutan sebagai dasar utama. Program ini tidak dirancang untuk sesaat, tetapi untuk menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah ke depan.
Pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, yang memiliki peran penting dalam memastikan validitas data, ketepatan sasaran, serta kelancaran penyaluran.
Lebih dari itu, Santun Papua adalah pesan moral. Bahwa pembangunan harus melihat manusia secara utuh. Bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari rasa dihargai dan diakui.
Papua mengajarkan kita bahwa manusia tidak hanya membutuhkan jalan untuk berjalan, tetapi juga nilai untuk hidup. Dan nilai itu dijaga oleh mereka yang setia melayani di tengah masyarakat.
Karena itu, Santun Papua bukan hanya program, tetapi gerakan. Gerakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih manusiawi. Gerakan untuk memastikan bahwa tidak ada peran yang diabaikan dalam proses pembangunan.
Dari Papua, kita belajar bahwa menyentuh yang tidak terlihat justru menjadi kunci dari pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi siapa yang dikuatkan. Dan ketika hamba Tuhan dikuatkan, maka masyarakat pun akan ikut dikuatkan.
Dari tanah Papua, lahir sebuah pesan sederhana namun mendalam: bahwa damai tidak hanya dibangun dengan kebijakan, tetapi juga dengan perhatian.
Dan Santun Papua adalah salah satu wujud nyata dari perhatian itu —untuk manusia, untuk nilai, dan untuk masa depan Papua sebagai tanah damai.
