Oleh Victor Buefar
Tokoh Muda Tanah Papua
PAPUA saat ini tidak sedang kekurangan program. Papua juga tidak kekurangan proyek. Namun, yang paling dibutuhkan bumi Cenderawasih adalah perdamaian yang adil dan berkelanjutan (sustainable). Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun seharusnya menjadi perhatian utama semua pihak.
Selama konflik masih menyisakan korban, pengungsian, trauma, dan ketidakpercayaan, maka pembangunan apa pun akan selalu berjalan di atas pondasi yang rapuh. Jalan dapat dibangun, jembatan dapat diresmikan, investasi dapat masuk tetapi selama rasa aman belum dirasakan masyarakat, kesejahteraan yang diharapkan akan sulit terwujud.
Di tengah persoalan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan, muncul berbagai agenda pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yang di beberapa wilayah memunculkan dukungan sekaligus kekhawatiran dari sebagian masyarakat.
Bagi sebagian warga, PSN dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ada pula masyarakat adat, tokoh gereja, dan organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan kekhawatiran mengenai hak ulayat, keberlanjutan lingkungan serta sejauhmana masyarakat asli benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Perbedaan ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa pembangunan di Papua membutuhkan dialog, partisipasi, dan kepercayaan. Pembangunan yang baik bukan hanya diukur dari kecepatan pelaksanaannya tetapi juga dari sejauhmana masyarakat merasa didengar dan dihormati.
Subjek Pembangunan
Selama orang asli Papua (OAP) belum benar-benar menjadi pelaku utama dalam merancang, memutuskan, mengelola, dan menikmati hasil pembangunan, maka kritik dan penolakan akan terus muncul.
Masyarakat tidak hanya ingin menjadi penerima dampak pembangunan namun kami ingin menjadi bagian dari prosesnya. Masyarakat ingin didengar, dihargai, dan dilibatkan sejak awal sebagai subjek pembangunan.
Ada sebuah analogi sederhana yang patut direnungkan bersama. Pada masa program transmigrasi, yang berpindah adalah “semut”, manusia dipindahkan untuk mengisi dan mengembangkan suatu wilayah.
Kini, di tengah berbagai agenda pembangunan dan PSN, muncul kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa yang sedang dikejar adalah “gulanya”, potensi ekonomi, sumber daya alam, dan kebutuhan strategis suatu Kawasan.
Dengan demikian, perpindahan penduduk dan pembangunan dipersepsikan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan proyek daripada terlebih dahulu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Terlepas dari setuju atau tidak terhadap pandangan tersebut, persepsi ini tidak boleh diabaikan. Sebab ketika masyarakat Papua mulai merasa menjadi penonton di atas tanah sendiri maka di situ kepercayaan mulai terkikis.
Filsuf dan tokoh pendidikan Brasil Paulo Freire (19 September 1921-2 Mei 1997) pernah mengingatkan bahwa pembangunan yang memanusiakan adalah pembangunan yang melibatkan manusia sebagai subjek, bukan sekedar objek.
Pemikiran Freire ini sangat relevan bagi Papua. Pembangunan yang hanya datang dari atas tanpa ruang dialog berisiko melahirkan jarak antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Papua membutuhkan paradigma baru. Pendekatan yang lebih mengutamakan dialog daripada kecurigaan, keadilan daripada sekedar percepatan, dan kemanusiaan daripada sekedar angka-angka keberhasilan proyek.
Membangun Papua bukan sekadar urusan membangun jalan, pelabuhan atau kawasan ekonomi. Namun, yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan, trust.
Ketika kepercayaan tumbuh, masyarakat Papua akan menjadi mitra pembangunan. Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang maka setiap kebijakan berpotensi dipandang dengan keraguan.
Apabila persoalan konflik ditangani sungguh-sungguh melalui pendekatan yang menghormati hak asasi manusia (HAM), dialog, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap warga sipil maka banyak persoalan lain akan lebih mudah diselesaikan.
Pembangunan ekonomi akan lebih efektif, investasi akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat, dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman. Saat ini Papua tidak membutuhkan pilihan antara perdamaian atau pembangunan.
Papua membutuhkan perdamaian sebagai pondasi pembangunan. Sebab pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan akan kehilangan makna esensial.
Namun, yang diperlukan ialah pembangunan yang berdiri di atas keadilan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan partisipasi rakyat akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.
Kini saatnya semua pihak menempatkan manusia Papua sebagai pusat dari setiap kebijakan. Ketika masyarakat menjadi subjek utama pembangunan —bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri— maka harapan akan Papua yang damai, maju, dan bermanfaat bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sebuah kenyataan yang hadir di tengah masyarakat. Solie Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan doa.
