Oleh Laurens Ikinia
Peneliti di Institute Pacific Studies; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
SEJAK Joseph Nye memperkenalkannya pada era 1980-an, konsep soft power telah melampaui definisi awalnya sebagai sekadar kemampuan memengaruhi melalui daya tarik budaya dan nilai-nilai. Di tengah kompleksitas geopolitik abad ke-21, soft power kini beroperasi dalam dimensi yang jauh lebih rumit —terjalin dengan algoritma, narasi digital, pengaruh lintas batas, dan yang terpenting ialah kredibilitas.
Soft power bukan lagi soal kekaguman semata; ia bertumpu pada relevansi. Bukan hanya visibilitas, melainkan nilai nyata yang ditawarkan. Di era ketika sebuah kebijakan, simbol budaya, atau bahkan pernyataan seorang pemimpin dapat menyebar lintas benua dalam hitungan detik, pengelolaan soft power menuntut keseimbangan antara substansi dan persepsi. Tidak cukup bagi sebuah negara untuk memiliki kekayaan budaya atau sejarah gemilang —ia harus mampu menyajikan semuanya secara modern, meyakinkan, dan kontekstual.
Namun, ada satu dimensi soft power yang kerap luput dalam diskursus diplomasi modern: keberanian untuk berbicara jujur. Persahabatan sejati, baik antarindividu maupun antarbangsa, tidak dibangun di atas kebisuan. Ia tumbuh dari keterbukaan —bahkan ketika keterbukaan itu terasa tidak nyaman.
Ketika Pasifik Bersuara
Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale kepada media Mai TV Fiji beberapa waktu lalu telah memecah keheningan diplomatik yang selama ini menyelimuti isu Papua di kawasan Pasifik. Dengan nada tegas namun tetap bersahabat, Wale menyampaikan, “Papua Barat memerlukan dialog yang dewasa dan tidak boleh dipandang sebagai persoalan zero-sum.”
Wale menegaskan bahwa Kepulauan Solomon ingin tetap menjadi sahabat Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa persahabatan sejati berarti mampu berbicara secara jujur dan terbuka satu sama lain. “Indonesia tidak perlu bersikap terlalu khawatir atau defensif terhadap saudara-saudari Melanesia di Papua Barat,” katanya. “Namun, persoalan hak asasi manusia yang mereka hadapi adalah isu yang serius, isu yang sangat kami pedulikan, dan karena itu kami merasa berkewajiban untuk menyuarakannya.”
Pernyataan ini bukan sekadar protes diplomatik biasa. Ia datang dari seorang kepala pemerintahan negara berdaulat yang baru saja menempati posisi strategis di Kawasan —sebuah posisi yang memberinya mandat moral untuk berbicara mewakili kepentingan masyarakat Melanesia dan Oseania pada umumnya.
Lebih dari itu, Wale menyerukan agar Melanesian Spearhead Group (MSG) mengambil peran yang lebih aktif. “Saya percaya bahwa ini adalah persoalan di mana MSG harus berbuat lebih banyak,” ujarnya.
MSG di Persimpangan Jalan
Didirikan pada 1986, MSG merupakan wadah bagi Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru. Organisasi ini lahir dari semangat solidaritas Melanesia —sebuah ikatan yang melampaui batas-batas negara warisan kolonial.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir MSG menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, Indonesia telah menjadi Associate Member MSG sejak 2015, membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi maritim, ketahanan lingkungan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia. Di sisi lain, isu Papua —yang oleh Indonesia dinyatakan sebagai “urusan internal”— terus menjadi luka menganga dalam hubungan kawasan.
Tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia dengan kepedulian terhadap nasib saudara-saudari Melanesia di tanah Papua. Ini bukanlah permainan zero-sum seperti yang ditekankan Wale. Kemenangan satu pihak tidak berarti kekalahan pihak lain. Ruang untuk dialog tetap terbuka selama kedua belah pihak bersedia duduk bersama dalam semangat saling menghormati.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kepentingan strategis yang signifikan di kawasan Pasifik. Kehadirannya sebagai Associate Member MSG dan Dialogue Partner Pacific Islands Forum menunjukkan kesediaan untuk terlibat secara konstruktif.
Namun, soft power Indonesia di kawasan ini sedang menghadapi ujian berat. Ketika laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua terus berdatangan —mulai dari tuduhan genosida, etnosida, hingga ekosida— kredibilitas Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ikut dipertaruhkan.
“Peace cannot be secured through force. Indonesia cannot expect to achieve stability by attempting to impose control through violence,” tegas Wale. Pernyataan ini mengingatkan kita pada prinsip dasar soft power: pengaruh sejati tidak pernah dibangun di atas paksaan, melainkan di atas kepercayaan.
Tanggung Jawab Moral
Bagi Indonesia, warisan kepemimpinan global —dari Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 hingga peran aktif di PBB— memberikan modal soft power yang sangat besar. Baru-baru ini, Indonesia bahkan mencatat sejarah dengan menjadi presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kalinya. Pencapaian ini seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan hak asasi manusia, termasuk di tanah Papua.
Namun, soft power tidak lahir dari pesan-pesan yang disampaikan semata. Ia lahir dari keselarasan antara kata, tindakan, dan pengalaman. Apa yang dikatakan sebuah negara, apa yang dilakukannya, dan apa yang dirasakan orang lain melalui interaksi dengannya —semuanya harus saling memperkuat. Ketika kredibilitas melemah, bahkan aset budaya atau kelembagaan yang terkuat sekalipun akan kehilangan daya pengaruhnya.
Kepercayaan diri terhadap budaya memang tetap menjadi pilar penting. Bahasa, perfilman, kuliner, sastra, festival, warisan budaya, hingga industri kreatif terus memberikan daya tarik emosional. Namun, kekuatan budaya itu akan terasa hampa jika tidak dihubungkan dengan aspirasi modern dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.
Warisan suatu bangsa menjadi lebih bermakna ketika tidak ditampilkan sebagai sekadar peninggalan masa lalu, tetapi sebagai kekuatan hidup yang mampu berdialog dengan masa kini. Keseimbangan antara warisan dan modernitas inilah yang memberi kedalaman sejati pada soft power.
Menuju Dialog yang Dewasa
Seruan Wale untuk dialog yang dewasa bukanlah ajakan intervensi atau konfrontasi. Ia adalah seruan untuk keterbukaan —sebuah nilai yang seharusnya menjadi fondasi setiap hubungan persahabatan sejati. “Kami ingin tetap menjadi sahabat Indonesia,” kata Wale. “Namun, persahabatan juga berarti mampu berbicara secara jujur dan terbuka satu sama lain.”
Di sinilah letak pelajaran penting tentang soft power di era kontemporer. Dalam lanskap global yang terus berubah, komunikasi menjadi tulang punggung soft power. Bahasa komunikasi harus autentik, berpusat pada manusia, dan memiliki kesadaran global. Ia harus menghindari sikap berlebihan, namun tetap berani bermimpi besar. Ia harus mampu berbicara kepada masyarakat domestik dengan penuh keyakinan, sekaligus kepada masyarakat internasional dengan kerendahan hati dan keterbukaan.
Bagi Indonesia, isu Papua adalah batu ujian bagi soft power-nya di kawasan Pasifik. Akankah Indonesia memilih jalan dialog yang terbuka, atau terus bersikap defensif? Akankah Indonesia melihat keprihatinan negara-negara Melanesia sebagai ancaman, atau sebagai undangan untuk berdialog?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia benar-benar mampu memanfaatkan soft power-nya secara optimal —bukan hanya sebagai alat untuk memengaruhi, tetapi sebagai cermin dari nilai-nilai luhur yang ingin ditawarkan kepada dunia.
Soft power abad ke-21 semakin berorientasi pada solusi. Negara yang mampu menawarkan jawaban nyata bagi tantangan perubahan iklim, ketimpangan kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan secara alami akan menunjukkan niat baik. Niat baik seperti itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat; ia tumbuh dari manfaat nyata, kepercayaan, dan kontribusi tulus dalam mengatasi persoalan global.
Namun, solusi sejati tak akan pernah lahir dari keheningan. Ia lahir dari dialog-dialog yang jujur, terbuka, dan dewasa. Seperti yang diingatkan Perdana Menteri Wale: “Tidak ada alasan untuk bersembunyi dari isu Papua Barat. Kita perlu membicarakan hal-hal ini secara terbuka.”
Bagi Indonesia, inilah saatnya menunjukkan bahwa soft power bukan sekadar konsep abstrak dalam buku teks hubungan internasional. Ia adalah praktik nyata yang diuji setiap hari —dalam setiap pernyataan, setiap kebijakan, dan setiap interaksi dengan sesama bangsa. Dan dalam ujian itulah persahabatan sejati akan teruji: apakah ia mampu bertahan dalam ketidaknyamanan keterbukaan, atau akan rapuh dalam kebisuan yang nyaman.
