TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Uskup Keuskupan Timika Mgr Dr Bernardus Bofitwos Baru, OSA, Kamis (19/11) tampil sebagai pembicara dalam acara Sosialisasi Tapal Batas Tanah Adat Antar Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Uskup Bernardus saat menyajikan materinya bertajuk Laudato Si’: Maknanya bagi Perlindungan terhadap Alam Hak Ulayat Masyarakat Adat menekankan pentingnya tanggung jawab terkait perlindungan tanah adat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta pelestarian lingkungan hidup di tanah Papua.
Menurut Mgr Bernardus, Uskup kedua putra asli Papua, hal tersebut sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga warisan leluhur dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
“Tanah leluhur bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, kebudayaan, spiritualitas, dan sumber kehidupan masyarakat adat yang harus dijaga keberlangsungannya sekaligus dilindungi dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan dan pengabaian hak-hak masyarakat pemilik ulayat,” ujar Uskup Bernardus.
Uskup Bernardus dalam kesempatan tersebut memberikan perspektif Gereja Katolik mengenai hubungan antara manusia, alam ciptaan Tuhan, dan keberadaan masyarakat adat.
Uskup juga menempatkan perlindungan tanah ulayat sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral, sosial, budaya, dan spiritual dalam menjaga kehidupan masyarakat Papua.
Pemikiran tersebut, lanjut Mgr Bernardus, Uskup kelahiran 22 Agustus 1969 di Dusun Bokraby (Bakrabi), Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, berpijak ensiklik Laudato Si’ yang ditandatangani Paus Fransiskus pada 24 Mei 2015 dan diterbitkan secara resmi oleh Vatikan pada 18 Juni 2015.
Ensiklik tentang kepedulian terhadap rumah bersama itu menegaskan, alam tidak dapat dipandang sekadar sebagai sumber daya ekonomi yang bebas dieksploitasi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia dan seluruh ciptaan.
“Tanah bagi masyarakat adat Papua mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kepemilikan wilayah. Tanah merupakan bagian dari identitas, sejarah leluhur, hubungan kekerabatan, kebudayaan, spiritualitas serta sumber penghidupan yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Uskup Bernardus.
Tanah leluhur diakuinya juga menjadi warisan yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan generasi berikutnya. Karena itu, persoalan tanah adat tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan batas administrasi pemerintahan atau pembagian wilayah dalam peta, tanpa mempertimbangkan sejarah dan keberadaan masyarakat pemilik hak ulayat.
Selain itu, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap sejarah kepemilikan tanah, hubungan antarmarga, kesepakatan adat serta nilai-nilai budaya yang telah hidup dan diwariskan oleh para leluhur. Seluruh aspek tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam proses identifikasi dan penetapan batas wilayah adat.
Hal tersebut menjadi penting dalam pembahasan tapal batas tanah adat antarkabupaten di Papua Tengah. Sebab, ketidakjelasan batas wilayah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan antarmarga bahkan konflik antarsuku apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, terbuka, dan menghormati mekanisme adat.
Uskup Bernardus juga mengangkat pemikiran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’ yang menekankan bahwa manusia, alam, dan Sang Pencipta memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
Perspektif tersebut mengajak masyarakat untuk memahami bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keseimbangan alam dan lingkungan sekitarnya.
Menurutnya, merujuk pada ensilkik Laudato Si’ nomor 139, persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan terus berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup.
Karena itu, krisis lingkungan juga berkaitan dengan persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh. Dalam konteks Papua, katanya, kerusakan hutan, pencemaran sungai, perubahan kondisi lingkungan serta tekanan terhadap wilayah adat dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada alam.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan ekosistem, tetapi juga keberlangsungan budaya, mata pencaharian, dan kehidupan sosial masyarakat adat.
“Oleh karena itu menjaga hutan, sungai, gunung, dan tanah adat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mempertahankan kehidupan manusia serta kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang,” kata Uskup Bernardus.
Pandangan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis, kepentingan sosial, nilai budaya serta hak-hak masyarakat yang telah hidup dan bergantung pada wilayah tersebut.
Uskup Bernardus juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka.
Mengacu pada Laudato Si’ nomor 146, ujar Uskup Bernardus, doktor bidang Misiologi jebolan La Pontifi cia Università Urbaniana, Roma, Paus Fransiskus menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan tradisi kebudayaannya.
“Masyarakat adat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai kelompok yang menerima dampak pembangunan, tetapi perlu menjadi mitra utama dalam dialog, terutama ketika terdapat rencana proyek besar yang menyentuh tanah leluhur mereka,” kata Uskup Bernardus.
Dalam perspektif tersebut, tanah bukan sekadar komoditas yang mempunyai nilai ekonomi, melainkan pemberian Tuhan dan para leluhur yang memiliki makna sakral bagi masyarakat adat. Hubungan dengan tanah menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas, nilai-nilai kehidupan, serta keberlangsungan kebudayaan mereka.
Oleh sebab itu, setiap rencana pembangunan, investasi, pertambangan, perkebunan, maupun pemanfaatan sumber daya alam yang bersentuhan dengan wilayah adat perlu memperhatikan hak masyarakat pemilik ulayat. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan sejarah wilayahnya harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Pelibatan masyarakat adat juga diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kepentingan, sejarah, dan keberadaan masyarakat setempat. Dialog yang terbuka dan bermakna menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap keputusan mempertimbangkan hak serta aspirasi pemilik wilayah adat.
Dengan demikian, penghormatan terhadap hak masyarakat adat perlu diwujudkan melalui pengakuan sejarah wilayah, perlindungan hak ulayat serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses yang berkaitan dengan masa depan tanah leluhur mereka.
Dalam konteks persoalan tapal batas tanah adat di Papua Tengah, penyelesaian berbagai perbedaan kepentingan membutuhkan pendekatan yang mengutamakan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap mekanisme adat.
Kesaksian para tua-tua adat, sejarah asal-usul wilayah, hubungan antarmarga, serta kesepakatan adat harus menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dan penyelesaian persoalan tanah. Keterangan tersebut diperlukan agar penetapan batas wilayah tidak mengabaikan sejarah dan hak masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Materi tersebut juga mengangkat pemikiran Mahatma Gandhi melalui prinsip Ahimsa atau tanpa kekerasan dan Satyagraha atau keteguhan berpegang pada kebenaran.
Kedua prinsip tersebut memberikan pesan bahwa perjuangan mempertahankan hak dan keadilan perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi kebenaran, etika, cinta kasih, serta penghormatan terhadap sesama manusia.
Karena itu, setiap persoalan tanah adat hendaknya diselesaikan melalui jalan damai dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Perbedaan kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan antarmarga maupun antarsuku di tanah Papua.
Selain menyoroti perlindungan tanah dan lingkungan, materi Uskup Bernardus turut menekankan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan, konsolidasi perempuan, pelibatan tua-tua adat, pengembangan potensi masyarakat serta pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA).
Penguatan ekonomi masyarakat adat dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola potensi yang dimiliki wilayah adatnya. Upaya tersebut juga perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pemilik hak ulayat.
Di sisi lain, pelestarian kebudayaan perlu terus dilakukan melalui penghidupan kembali praktik-praktik adat, ritus tradisional, perayaan budaya, serta pengetahuan lokal yang diwariskan oleh para leluhur.
Generasi muda Papua juga perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga warisan tersebut agar tidak kehilangan hubungan dengan tanah leluhur, sejarah, bahasa, kebudayaan, dan kearifan lokal. Pendidikan dan pewarisan pengetahuan adat menjadi bagian penting dalam memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman.
Dengan demikian, perlindungan tanah adat tidak hanya berbicara tentang kepemilikan wilayah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan identitas, kebudayaan, kemandirian ekonomi, dan kehidupan masyarakat adat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kegiatan sosialisasi menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai batas wilayah, hak ulayat, identitas masyarakat, serta persaudaraan antarsuku.
Materi Uskup Bofitwos memberikan perspektif bahwa perlindungan tanah adat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, sosial, budaya, dan spiritual dalam menjaga alam ciptaan Tuhan.
Tanah adat bukan hanya warisan masa lalu, melainkan fondasi kehidupan masyarakat saat ini sekaligus penopang masa depan generasi Papua. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat perlu menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan maupun penataan wilayah di Papua Tengah.
Pada akhirnya, menjaga tanah leluhur bukan sekadar mempertahankan batas wilayah, melainkan juga menjaga identitas, martabat, kehidupan, kebudayaan, dan masa depan orang Papua, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat tetap dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kebijakan pembangunan. (*)










