Pemuda Katolik Papua Tengah Usulkan Program Makan Gratis Bergizi Diserahkan ke Pemda - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Pemuda Katolik Papua Tengah Usulkan Program Makan Gratis Bergizi Diserahkan ke Pemda

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah Tino Mote. Foto: Istimewa

Loading

NABIRE, ODIYAIWUU.com — Program Makan Gratis Bergizi yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Prabowo Subianto idealnya diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua Tengah. 

“Program Makan Gratis Bergizi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN idealnya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah,” ujar Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah Tino Mote kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, Papua Tengah, Selasa (19/2).

Menurut Tino, Program Makan Gratis Bergizi ideal untuk membantu tumbuh kembangnya para siswa. Namun, diserahkan ke daerah dengan mekanisme pengelolaannya melibatkan dinas dan pihak-pihak lain seperti komite sekolah, ibu-ibu PKK serta ibu-ibu persekutuan jemaat yang berdekatan dengan sekolah di mana program itu dilaksanakan.

“Di wilayah tanah Papua pengelola makan gratis bergizi bagi anak-anak sekolah bisa ditangani oleh sekolah atau yayasan pengelola sekolah dan tidak perlu melibatkan pihak TNI maupun Polri,” kata Tino lebih lanjut.

Tino menegaskan, dalam konteks tanah Papua program nasional pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penolakan masyarakat. Ada kekhawatiran dan trauma masyarakat terutama orangtua karena kerap siswa mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan. 

“Sejak program nasional dengan dukungan dana APBN digulirkan masyarakat menolak, tidak setuju karena banyak peristiwa keracunan terjadi di mana-mana meski tidak disengaja. Karena itu, usul kami mekanisme pengelolaan diserahkan kepada daerah yang akan melibatkan banyak pihak, terutama sekolah, yayasan pengelola lembaga pendidikan, ibu-ibu PKK atau ibu-ibu pengurus gereja,” kata Tino.

Progres program tersebut, ujar Tino, dapat dipantau langsung pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dan pihak-pihak di daerah sehingga pengelolaannya transparan dan diawasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas program itu ambil bagian langsung dalam suksesnya program tersebut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :