NABIRE, ODIYAIWUU.com — Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah segera membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B di Nabire, kota Provinsi Papua Tengah.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah Tino Mote menegaskan, dinamika internal yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, khususnya di dalam RSUD Nabire selama dua tahun belakangan masih mengalami jalan buntu.
“Kami mendesak selain pihak Pemda Provinsi Papua Tengah segera membangun RSUD Tipe B di Nabire, juga Pemprov segera melakukan audit terkait pengelolaan RSUD Nabire,” ujar Tino Mote kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, Papua Tengah, Kamis (24/4).
Sejauh ini, ujar Mote, Pemuda Katolik Komda Papua Tengah serta berbagai pihak melakukan audiensi dengan Pemkab Nabire dan pihak manajemen RSUD Nabire terkait sejumlah persoalan, tetapi belum membuahkan hasil. Karena itu, lanjut Mote, pihak Pemprov Papua Tengah segera melakukan audit yang melibatkan pihak berwajib kemudian mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu segera melakukan audit yang melibatkan pihak auditor serta pihak berwajib dan hasilnya dibuka ke publik. Kami juga meminta pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menunjuk manajemen RSUD Nabire yang baru guna menangani rumah sakit itu secara profesional melayani masyarakat, terutama orang asli Papua,” katanya.
Menurut Tino, langkah Pemprov Papua Tengah mengambil alih RSUD Nabire penting mengingat persoalan yang dihadapi rumah sakit tersebut belum mampu dihadapi Pemkab Nabire. Pemkab Nabire dinilai tidak menemukan jalan keluar atas persoalan yang melanda RSUD Nabire bahkan terjadi saling lempar tanggung jawab.
“Langkah Pemprov Papua Tengah mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire perlu karena Pemkab Nabire tidak mampu mengurus manajemen pengelolaan rumah sakit ini,” ujar Tino lebih lanjut.
Tino menambahkan, saat ini RSUD Nabire juga sedang menghadapi masalah hukum oleh Kejaksaan Negeri terkait upah tenaga kesehatan. Karena itu, pihaknya juga minta Pemprov segera menutup sementara usaha para dokter yang membuka klinik pribadi lalu mengabaikan tugas pokok melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
