JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, Selasa (7/11) meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan nilai transaksi produk dalam negeri (PDN) tertinggi dalam pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia tahun 2023.
Penghargaan tersebut diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Tahun 2023 dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) yang berlangsung di Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pegunungan Bintang Victor Irianto Banne Tondok, S.Hut, M.Si mewakili Bupati Spei Bidana, ST, M.Si hadir menerima penghargaan yang diserahkan langsung Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
“Puji Tuhan, di tengah keterbatasan terutama insfrastruktur jaringan internet dan keterisolasian daerah, kami bisa meraih penghargaan ini. Nilai PDN kita 97 persen atau paling tinggi dari kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Victor kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (8/11).
Menurutnya, Pegunungan Bintang meraih penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Dengan Presentase Nilai Transaksi PDN Terbesar Peringkat Terbaik. Baru di masa kepemimimpinan Bupati Spei Bidana, Pegunungan Bintang bisa raih penghargaan bergengsi tersebut.
Victor menambahkan, pencapaian ini tak lepas dari dorongan Bupati Spei dan kerja sama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pegunungan Bintang.
Salah satu gebrakan yang dilakukannya sejak ditugaskan di unit Februari 2023 ialah memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres 17 tahun 2019 dan harus tepat waktu.
“Pegunungan Bintang bahkan merupakan kabupaten tercepat seluruh tanah Papua. Kita mulai akhir April hingga selesai. Dimulai dari penginputan rencana umum pengadaan, RUP di aplikasi SiRup hingga proses tender atau lelang selesai. Itu kita lakukan hanya sebulan lebih. Mulai April hingga pekan kedua Mei 2023,” kata Victor.
Victor menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang melalui UKPBJ terus berkomitmen meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut dimaksud untuk melindungi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses itu.
“Ini adalah penghargaan pertama yang diterima oleh Pemda Pegunungan Bintang. Kita bersyukur, kita bisa mengalahkan seluruh kabupaten di Indonesia yang sudah maju. Ke depan, prestasi ini kita harus pertahankan,” ujarnya.
Victor mengatatakan, Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang, memiliki tantangan tersendiri dalam pengadaan barang dan jasa. Masalah utamanya ialah terbatasnya infrastruktur fisik dan akses telekomunikasi.
“Kami berharap di waktu mendatang, ada perhatian dari pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan insfrastruktur telekomunikasi terutama internet. Selam aini kami kadang harus ke Jayapura untuk proses lelang,” ujar Victor.
Dalam kegiatan rakornas ini LKPP dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menggelar Rakornas Pengadaan Tahun 2023 menjadi wadah bagi para stakeholder dalam ekosistem pengadaan nasional untuk menyampaikan visi, kebijakan, prestasi, serta hasil program kerja kerja PBJP tahun anggaran 2023.
Selain itu, dalam rakornas nanti dibahas juga strategi dan kebijakan untuk PBJP Tahun 2024 serta memberikan penghargaan bagi para pelaku pengadaan.
Dalam acara tersebut, hadir para kepala daerah dan sejumlah Menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri UMKM dan Koperasi Teten Masduki. (Ansel Deri, Gusty Masan Raya/Odiyaiwuu.com)
