TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Selasa (3/11) menggandeng Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menggelar seminar pendahuluan di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Seminar pendahuluan bertajuk Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Publik merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan dan pelayanan publik.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Mimika Santy Sondang mengatakan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana program prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program, kegiatan, atau besarnya anggaran. Hal terpenting adalah sejauh mana program dan pelayanan tersebut memberikan dampak serta benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Santy Sondang.
Menurut Santy, kajian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BRIDA Mimika Elcardobes Sapakoly mengatakan, seminar pendahuluan merupakan tahapan awal untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pemerintah dan tingkat kepuasan masyarakat.
Elcardobes Sapakoly berharap hasil kajian dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, peneliti Litbang Kompas Dimas Okto Danamasi menjelaskan, kajian tersebut menggunakan enam indikator utama, yakni politik dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi masyarakat, infrastruktur serta pelayanan publik.
Pengumpulan data menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif dilakukan secara tatap muka terhadap 400 responden yang tersebar di delapan dari total 18 distrik di Kabupaten Mimika.
Selain survei, kajian juga melibatkan kelompok masyarakat yang mewakili tokoh adat, perempuan, pemuda, akademisi, dan organisasi non-pemerintah atau non-govermental organization (NGO).
Untuk menjangkau masyarakat di wilayah pegunungan dan pesisir, pelaksanaan pengumpulan data akan menyesuaikan kondisi keamanan.
Salah satu alternatifnya melalui pelibatan ketua adat dan kepala distrik di Timika, termasuk menjangkau warga yang sementara berada di kota akibat konflik.
Dimas menambahkan, hasil kajian akan disusun dalam tiga dokumen, yakni laporan riset, naskah akademik sebagai bahan penyusunan strategi pembangunan, serta policy brief yang akan dikoordinasikan bersama BRIDA untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah.
Melalui kajian ini, Pemkab Mimika berharap memperoleh gambaran objektif mengenai capaian pembangunan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
