Oleh Ernest Pugiye
Guru SMAN 1 Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
FILSAFAT praktis memiliki kedudukan penting dan mendasar dalam pendidikan Papua. Sebab, pada hakikatnya, filsafat praktis merupakan subjek pembebasan manusia dalam keseluruhan proses pendidikan.
Kehadirannya membantu siswa mengenali kehidupan sejati, memahami keberadaan dirinya sebagai manusia Papua, dan menemukan makna kehidupan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan leluhurnya.
Melalui filsafat praktis, siswa belajar membaca kenyataan, mempertanyakan kebijakan pemerintah, dan memahami hubungan kekerasan politik yang bertumbuh subur antara kekuasaan dan keanekaragaman kebijakan pemerintah pusat yang mempertebal adanya ketidakadilan negara atas martabat luhur manusia Papua.
Bagi masyarakat Papua, pendidikan filsafat praktis menjadi ruang kebangkitan kesadaran kritis untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk ketidakadilan dari negara Indonesia di Papua, mempertahankan hak-hak dasar mereka di tanah kelahiran, dan melindungi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.
Wujud pendidikan Papua semacam ini diharapkan membentuk generasi bangs kita secara mandiri dalam berpikir, berani menyuarakan kebenaran, dan mengangkat martabat luhur manusia Papua di tanah warisannya sendiri.
Berdasarkan pengalaman sejarah kehidupan masyarakat Papua, para orang tua telah mewariskan nilai-nilai kebenaran adat melalui keluarga, tungku api, tradisi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat di tanah leluhurnya.
Selama kurang lebih 65 tahun, menurut pandangan saya, penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlangsung melalui proses yang mengandung persoalan hukum, moral, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam situasi tersebut, orang tua terus mengajarkan anak-anak agar tidak menerima kebijakan pemerintah Jakarta maupun pemerintah daerah sebagai sesuatu yang otomatis benar.
Warisan nilai tersebut juga tercermin dalam karya Mambesak Volume I sampai Volume V yang menjadi sumber inspirasi filosofis, kebudayaan, dan spiritualitas pembebasan bagi generasi Papua.
Memahami Akar Masalah Kemanusiaan
Krisis kemanusiaan Papua berkaitan dengan sejarah politik, struktur kekuasaan, kebijakan pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku, Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2009) mengidentifikasi empat akar persoalan Papua.
Empat masalah dimaksud yaitu marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, kegagalan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, distorsi sejarah dan konstradiksi identitas politik Papua, serta belum pertanah adanya pertanggungjawaban hukum dan etis atas kekerasan negara pada masa lalu.
Keempat persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan kritis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia selama 65 tahun terakhir. Perubahan demografis, eksploitasi sumber daya alam, ekspansi pembangunan yang diwarnai dengan penuh pelanggaran HAM berat, dan belum pernah adanya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan telah menimbulkan persoalan serius dan paling berat dalam semua aspek bagi keberlangsungan identitas, tanah adat, dan kehidupan orang asli Papua.
Dalam pandangan penulis, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan menuntaskan semua akar utama konflik Papua. Tanggung jawab tersebut selalu bisa diwujudkan melalui kebijakan pembangunan kemanusiaan dan manusia serta segera berani memberantas semua kebijakan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan kendali atas tanah leluhur dan sumber penghidupannya.
Sepanjang sejarah, pembangunan infrastruktur di tanah Papua belum menyelesaikan empat akar persoalan konflik Papua. Sebaliknya, berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah di 6 provinsi Papua justru telah nampak memperkuat sistem kekerasan negara dan memperburuk kehidupan masyarakat.
Berbagai program pembangunan juga belum mampu menghadirkan penyelesaian konflik yang adil dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan filsafat praktis menjadi kebutuhan mendesak untuk memahami dan menyelesaikan persoalan Papua secara permanen.
Filsafat praktis merupakan bidang pendidikan bercorak Papua yang membentuk kemampuan berpikir kritis, rasional, mandiri, dan bertanggung jawab bagi semua pihak untuk menuntaskan empat akar konflik Papua.
Pendidikan ini mengembangkan pengetahuan, mengonstruksi kebijaksanaan adat Papua, serta membangkitkan kesadaran sejarah dan kemanusiaan untuk mengenali ketidakadilan, memperjuangkan hak asasi manusia, mempertahankan martabat bangsa Papua Barat, melindungi tanah adat Papua, dan menentukan masa depan bangsa secara adil dan bermartabat.
Melalui filsafat praktis, siswa, seluruh elemen masyarakat dan semua pihak senantiasa dipanggil untuk belajar memahami hubungan kekuasaan, bentuk-bentuk keadilan sejati menurut para filsuf tanpa mereduksi pengetahuan Papua, kepemilikan tanah adat Papua, adanya eksploitasi sumber daya alam Papua, dan tanggung jawab negara terhadap bangsa Papua Barat.
Pendidikan ini membangun keberanian intelektual kita secara kolektif untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memberantas semua kebijakan yang merugikan bangsa Papua Barat. Selama lebih dari 65 tahun, pengelolaan kekayaan alam Papua telah menghadirkan jutaan pertanyaan besar dan mendasar bagi kita.
Pertanyaan kolektif kita tentang siapa pihak yang selalu menikmati hasil pembangunan dan masyarakat yang senantiasa menanggung kerugiannya. Apa Papua bisa diakui sebagai manusia ciptaan Allah? Kenapa dalam setiap peristiwa kekerasan selama 65 tahun Papua bersama negara Indonesia, yang telah selalu menjadi saran korban utamanya adalah orang asli Papua?
Kenapa tidak pernah ada satu menteri yang berhati suci dan berakal mulia bagi manusia dan tanah adat Papua. Contoh-contah pertanyaan besar sedemikian tersebut harus menjadi sumber utama pembelajaran filsafat praktis.
Kebangkitan Kesadaran Kritis
Kebangkitan kesadaran kritis masyarakat Papua membutuhkan kepemimpinan kolektif yang berani mengenali, memahami, dan menyelesaikan akar-akar persoalan kemanusiaan.
Kesadaran tersebut perlu dibangun melalui pendidikan yang membebaskan, penguatan pengetahuan Papua, dan keberanian masyarakat dalam menentukan masa depan kehidupannya.
Atas dasar itu, saya mengusulkan pembentukan Tim Pembebasan Papua yang menghimpun enam gubernur Papua, para bupati. Tim ini diusulkan diketuai Meki Nawipa. Gubernur Papua Tengah yang berjiwa misioner ini dipilih dan ditetapkan sebagai ketua timnya karena dia punya kemampuan misioner untuk mengkordinasikan setiap dan semua anggota timnya utuk melahirkan keanekaragaman kebijakan pendidikan yang membebaskan dan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua.
Keselamatan manusia dan tanah adat Papua sudah harus menjadi jiwa dan tujuan dari semua kebijakan kemanusian dimaksud dari pemerintah di Papua. Kepemimpinan kolektif semacam ini sudah sebenarnya menjadi kekuatan bersama kita semua dalam membangkitkan kesadaran masyarakat secara kolektif, memperjuangkan hak-hak dasar mereka bersama semua pihak, dan membangun perdamaian abadi di Tanah Papua.
Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kebangkitan kesadaran kritis tersebut ialah menyelenggarakan pendidikan filsafat praktis selama 5 tahun bagi siswa SMA dan sederajat di enam provinsi Papua. Program ini penulis usulkan melibatkan 12 dosen STFK Ledalero, 12 dosen STFT Fajar Timur Jayapura, 12 dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, serta mengupayakan keterlibatan 100 dosen Faculty of Theology and Religion, University of Pretoria, Afrika Selatan.
Kolaborasi akademik ini diharapkan memperkuat kemampuan siswa dalam memahami persoalan filsafat, teologi, etika, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam konteks Papua. Pengalaman sejarah masyarakat Afrika Selatan dalam menghadapi apartheid juga dapat menjadi sumber pembelajaran utama untuk memahami ketidakadilan struktural, diskriminasi, dan perjuangan mempertahankan martabat luhur manusia Papua dari tanah kekerasan dan konflik dari pemerintah Jakarta.
Pelaksanaan program pendidikan filsafat praktis ini, menurut pendapat saya, dia menggunakan dua metode utama. Pertama, pembelajaran jarak jauh melalui YouTube Live dan Zoom Meeting yang mempertemukan para dosen dengan siswa SMA dan sederajat di enam provinsi di tanah Papua.
Para dosen bekerja sama dengan guru di setiap sekolah untuk mendampingi proses pembelajaran dan memastikan seluruh siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Berdasarkan data resmi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 576 satuan pendidikan SMA dan sederajat di 6 provinsi tanah Papua.
Jumlah tersebut terdiri atas provinsi Papua sebanyak 161 sekolah, Papua Barat 87 sekolah, Papua Tengah 78 sekolah, Papua Selatan 60 sekolah, Papua Pegunungan 91 sekolah, dan provinsi Papua Barat Daya 99 sekolah. Data ini menjadi dasar penentuan jangkauan pelaksanaan program pendidikan filsafat praktis di seluruh Tanah Papua.
Kedua, setiap dosen menyusun dan menerapkan Struktur Analisis Pertanyaan (SAP) bagi peserta didik di 576 satuan pendidikan SMA dan sederajat di 6 provinsi Papua. SAP memuat ribuan pertanyaan filosofis dan kontekstual dalam 3 kelompok, yaitu pertanyaan informatif untuk menggali fakta, konsep, sejarah, dan pengetahuan adat Papua.
Berikut, pertanyaan kritis-analitis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan, menganalisis akar empat akar konflik Papua menurut LIPI tadi dalam semua apsek, dimensi dan dampaknya; serta pertanyaan mendasar untuk membahas nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab negara, dan gagasan penyelesaian persoalan Papua. Setiap SAP dilengkapi buku bacaan wajib dan utama sebagai sumber pengetahuan.
Melalui SAP, dosen membimbing siswa bekerja dalam kelompok kecil, membaca, berdiskusi, mengumpulkan informasi tentang segenap realiatas Papua, dan menyusun argumentasi. Selanjutnya, siswa mempresentasikan pemikiran, menghasilkan karya ilmiah, dan melakukan penelitian sederhana.
Guru mendampingi siswa membangun keberanian intelektual, memeriksa fakta, menghargai perbedaan pandangan, serta mengembangkan pengetahuan bercorak Papua berdasarkan akal sehat, pemikiran kritis, dan kebijaksanaan hidup masyarakat Papua.
Kebangkitan kesadaran kritis juga harus berangkat dari pengakuan terhadap martabat manusia Papua, hak-hak dasar, pengetahuan leluhur, dan kemampuan masyarakat adat mempertahankan eksistensi tanah leluhurnya.
Siswa perlu mempelajari pemikiran para filsuf mengenai keadilan, kebebasan, kekuasaan, tanggung jawab, dan pembebasan manusia, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman sejarah serta kenyataan kehidupan masyarakat Papua.
Melalui pembelajaran tersebut, generasi muda diharapkan mampu mengenali ketidakadilan, menuntut pertanggung jawaban pemerintah yang telah gagal dilaksanakan selama 65 tahun dalam proses pembangunan kemanusiaan Papua, mempertahankan hak-hak masyarakat adat, dan memperjuangkan perubahan kebijakan yang merugikan kehidupan orang asli Papua.
Pengetahuan Papua menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian berpikir dan keberanian mengambil bagian dalam menentukan masa depan masyarakatnya. Pada akhirnya, filsafat praktis berakar pada pengakuan terhadap martabat luhur manusia Papua sebagai ciptaan Allah yang baik, berkualitas, dan menyatu dengan alam sejak penciptaan.
Manusia, tanah adat Papua, dan seluruh kehidupan adat merupakan anugerah Allah yang memiliki nilai luhur serta wajib dihormati dan dipelihara oleh semua pihak. Atas dasar itu, pendidikan filsafat praktis menjadi ruang kebangkitan kesadaran kritis dan kolektif masyarakat Papua.
Juga pemerintah Jakarta serta masyarakat internasional untuk memahami sejarah, memperkuat pengetahuan Papua, membangun kemandirian intelektual, dan memperjuangkan hak asasi manusia Papua dalam seluruh aspek kehidupan.
Melalui filsafat praktis, penulis berkeyakinan bahwa semua pihak akan mampu membangun pemahaman bersama mengenai realitas konflik Papua dan menemukan solusi-solusi komprehensif-permanen dari dan atas adanya 4 akar persoalannya melalui dialog damai.
Pendidikan yang membebaskan Papua semacam ini juga membangun keberanian intelektual bagi semua pihak untuk mendesak pemerintah Jakarta memberantas seluruh kebijakan negara Indonesia yang selama 65 tahun merugikan bangsa Papua Barat.
Dengan demikian, filsafat praktis menjadi ruang perjuangan kebangkitan intelektual dan moral semua pihak untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian abadi di tanah Papua.
