JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Johannes Rettob dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Selasa (3/11) melakukan pertemuan di Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Gedung Wisma Mandiri, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
“Dalam pertemuan dengan Pak Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kami mendorong percepatan berbagai program perumahan. Mulai dari bedah rumah, rumah subsidi hingga pembangunan hunian khusus bagi warga terdampak banjir bandang seperti yang terjadi di Iwaka,” ujar Bupati John Rettob kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Dalam pertemuan tersebut Bupati John Rettob didampingi pula Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mimika Abriyanti Nuhuyanan. Pertemuan juga membahas perkembangan program perumahan sekaligus kebutuhan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Mimika.
Pada 2026, Mimika mendapat alokasi 589 unit melalui Program Bedah Rumah. Namun, progres penyelesaian fisik yang tercatat baru mencapai empat unit. Sementara realisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 464 unit dari target 629 unit.
Dari sisi pembiayaan, Kredit Program Perumahan (KPP) telah terealisasi sebesar Rp 22,53 miliar untuk 55 debitur. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan sisi suplai Rp 7,26 miliar dan sisi permintaan Rp 15,27 miliar.
Selain itu, sebanyak 589 penerima program bedah rumah telah diajukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi tanah gratis sesuai ketentuan.
Dalam pertemuan Bupati John Rettob dan Menteri Maruarar Sirat, dibahas pula rencana pembangunan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Mimika, kata John Rettob, telah menyiapkan lahan bersertifikat guna mendukung realisasi pembangunan tersebut.
Sedangkan Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemkab Mimika dalam mendukung penyediaan hunian layak, termasuk pembangunan 1.209 unit rumah baru melalui APBD sepanjang 2018–2025 serta penyediaan posko koordinasi program perumahan.
“Sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program perumahan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Mimika terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Maruarar Sirait. (*)
