Oleh Agustinus Gereda Tukan
Dosen dan Penulis; Tinggal di Merauke, Papua Selatan
Kemarin pagi, saya membaca sebuah pesan singkat yang diteruskan ke grup Whatsapp dosen. Pengirimnya memiliki inisial SSH, mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) di STK Santo Yakobus Merauke.
Inti pesannya sederhana namun mengoyak kesadaran: ia meminta izin tidak masuk kuliah hari itu karena bekal makan di rumahnya habis. Demi menyambung hidup, ia terpaksa bekerja lembur semalaman hingga pagi hanya untuk bisa membeli beras.
Realitas ini seakan menampar wajah pendidikan kita. Ketika seorang calon pendidik agama kelelahan memeras keringat demi kelangsungan hidup paling dasar, pedoman kehadiran akademik seketika kehilangan relevansinya yang kaku.
Perut yang lapar tentu tidak bisa diajak mencerna teori pendidikan, apalagi diskursus teologi dan moral. Kasus SSH membuka tabir bahwa di luar tembok kampus, pergulatan bertahan hidup jauh lebih keras.
Sering kali, mahasiswa yang tidak hadir hanya dicatat alfa dalam presensi, dan tanpa sadar kita menempatkan mereka dalam bingkai indisipliner, luput merengkuh realitas getir di balik ketidakhadiran tersebut.
Kilas Balik: Sejarah yang Berulang
Membaca keluh kesah mahasiswa hari ini, ingatan saya seketika terlempar kembali ke tahun 2002. Saat itu, saya menapaki panggilan mengajar di Kolese Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua, yang lokasinya kini ditempati oleh STK Santo Yakobus.
Kala itu, ada seorang siswa yang rekam jejak kehadirannya sangat ganjil; hampir setiap hari Kamis ia dipastikan absen. Insting pedagogis mendorong saya untuk menelusuri akar masalahnya. Kenyataan yang saya temukan sungguh menyentuh nurani.
Anak tersebut bersama enam kawannya dari Pulau Kimaam tinggal di sebuah pondok sederhana di kawasan Mangga Dua, Merauke. Jauh dari orang tua dan tanpa dukungan finansial yang ajek, ketujuh anak ini memutar otak untuk bertahan hidup.
Agar bisa membeli beras, mereka menerapkan sistem giliran absen. Setiap hari, ada satu anak yang mengorbankan sekolah untuk bekerja serabutan, dan upah harian itulah yang disatukan agar mereka bertujuh bisa makan hari itu. Kisah ini kemudian diangkat ke ruang rapat dewan guru KPG dan diteruskan hingga ke Bupati Merauke (kala itu), Johanes Gluba Gebze.
Sentuhan nurani pemimpin daerah hadir membawa jalan keluar. Beliau mengambil kebijakan menanggung kebutuhan beras mereka, sehingga siklus “kerja demi beras” terputus dan mereka bisa fokus belajar. Melompat ke tahun 2026, dua puluh empat tahun berlalu. Merauke telah mekar menjadi ibukota Provinsi Papua Selatan.
Namun, mengapa realitas memilukan ini berulang dan masih ada mahasiswa yang harus mengorbankan kuliah demi sekilo beras? Dan kasus serupa mungkin menerpa pula siswa maupun mahasiswa yang lain, namun belum muncul di permukaan atau tidak terobservasi.
Benturan Hierarki Kebutuhan di Kampus
Sebagai pengelola institusi pendidikan, kita kerap terperangkap dalam padatnya rutinitas administratif, mulai dari tuntutan kurikulum hingga penegakan integritas akademik. Kesibukan manajerial ini mutlak diperlukan, namun tak jarang menciptakan ‘titik buta’ (blind spot).
Kita kerap luput melihat “Wajah Liyan” (meminjam pemikiran etika filsuf Emmanuel Levinas) dalam diri mahasiswa kita. “Wajah Liyan” adalah penderitaan, kelelahan, dan kecemasan mahasiswa yang menuntut tanggung jawab kemanusiaan kita mendahului sekadar pemenuhan tuntutan akademis.
Pendidikan tidak akan berjalan efektif jika hierarki kebutuhan dasar, seperti halnya teori Abraham Maslow tentang kebutuhan fisiologis (pangan), belum terpenuhi. Pikiran tidak bisa dipaksa menjadi analitis jika tubuh yang menopangnya rapuh karena lapar.
Dalam hal ini, kita tidak sedang mencari kesalahan atau menghakimi pihak tertentu. Para dosen tidak bermaksud mengabaikan hak mahasiswa, dan mahasiswa pun tidak berniat mengkhianati komitmen belajarnya. Yang terjadi adalah benturan sosiologis antara idealisme akademik dan kerasnya realitas ekonomi.
Ketidakhadiran dengan alasan mencari makan harus dibaca sebagai sinyal darurat dari struktur sosial yang perlu kita benahi bersama secara bijaksana.
Sinergi Institusi dan Kepedulian Bersama
Menghadapi kenyataan sistemik ini, beban tentu tidak bisa diletakkan sepihak di pundak institusi pendidikan atau hanya bergantung pada kedermawanan insidental dari seorang dosen wali. Diperlukan langkah sinergis dan berkesinambungan.
Pertama, perguruan tinggi dapat merespons fenomena ini dengan memperkuat sistem pendampingan melalui optimalisasi peran dosen wali. Pendataan yang memetakan latar belakang sosial ekonomi dan ketahanan pangan mahasiswa perantau harus menjadi data primer pembinaan.
Kampus ditantang menjadi oase yang tidak hanya menuntut intelektualitas, tetapi juga merawat mahasiswanya secara manusiawi.
Kedua, kehadiran pemerintah daerah (baik Pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke) menjadi pilar penyangga yang sangat krusial. Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan seyogianya didesain lebih holistik.
Intervensi kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada infrastruktur fisik atau beasiswa prestasi, tetapi berani menyentuh aspek jaminan hidup dasar bagi mahasiswa rentan. Skema inovatif seperti lumbung pangan mahasiswa, asrama bersubsidi, atau program kerja paruh waktu yang disesuaikan dengan jadwal kuliah dapat menjadi alternatif solusi.
Teladan empati kepemimpinan di era 2002 membuktikan bahwa kebijakan berdimensi kemanusiaan mampu menyelamatkan masa depan generasi muda Papua. Pada akhirnya, esensi hakiki dari pendidikan adalah ikhtiar tanpa jeda untuk memanusiakan manusia dan mengangkat martabatnya.
Membiarkan anak-anak bangsa yang tengah menuntut ilmu kalah oleh rasa lapar dan kelelahan demi sekilo beras, perlahan akan mencederai marwah pendidikan kita.
Tulisan ini tidak hadir untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai undangan reflektif bagi para pendidik, pengelola kampus, pemangku kebijakan hingga elemen masyarakat sipil.
Mari kita merajut kepedulian partisipatif agar di tanah Papua Selatan yang kaya sumber daya ini, tidak ada lagi anak bangsa yang dihadapkan pada pilihan tragis: memilih antara sesuap nasi atau masa depan pendidikannya.
Membaca kembali realitas yang dialami SSH dan para mahasiswa perantau lainnya adalah panggilan nurani agar kita terus merawat sisi terdalam kemanusiaan dalam setiap kebijakan pendidikan.
