TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mengapresiasi Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, SIK, M.Tr.Mil, M.Han beserta jajarannya melakukan langkah penegakan hukum dengan menangkap sembilan warga di Distrik Kwamki Narama dalam oprasi penertiban di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
“Kami mangapresiasi kangkah tegas dan terukur yang dilakukan Pak Kapolres Mimika beserta jajarannya guna memberi rasa aman dan damai bagi warga Mimika,” ujar Direktur YLBH Papua Tengah Yoseph Temorubun, SH di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (5/9).
Menurut Temorubun, masyarakat dan seluruh elemen mendukung langkah tegas dan terukur yang dilakukan Kapolres Mimika bersama jajarannya dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sehingga aktivitas pemerintahan dan warga tidak terganggu.
Kapolres Rumbiak Sabtu (5/9) turun langsung menemui kelompok Dang dan Newegalen di Kwamki Narama yang bertikai sekaligus mendorong kedua kubu menghentikan konflik demi mewujudkan perdamaian.
Saat melakukan tatap muka, Rumbiak bersama Wakapolres Kompol Jaihot Limbong, Kabag Ops AKP Hari Katang, Kasubag Bin Ops AKP Anwar M, Kasat Samapta Iptu Franciskus Tethool serta personel pengamanan mendatangi langsung titik berkumpul kedua kelompok.
Rumbiak juga meminta kedua kubu tidak lagi saling balas dendam dan menyerahkan seluruh alat perang kepada aparat untuk dimusnahkan. Rombongan Kapolres pertama menemui kelompok Noap Dang dan berdialog dengan para tokoh serta Waimum.
Dalam pertemuan tersebut, Waimum kelompok Dang, Timo Wamang, menyatakan pihaknya siap menghentikan konflik dan mengikuti keputusan keluarga korban. “Kita siap ikuti dari pihak korban dan sekarang mereka sudah siap berdamai, kita siap laksanakan semua,” ujar Timo.
Setelah bertemu kelompok Dang, Rumbiak bersama rombongan berjalan kaki menuju kelompok Newegalen. Waimum Newegalen, Weni Kiwak juga menyampaikan komitmen serupa. Ia memastikan tidak akan terjadi perang apabila kedua pihak sama-sama berkomitmen menjaga keamanan dan perdamaian. “Jadi Noap bilang aman, di sini berarti tidak ada perang lagi,” kata Weni.
Rumbiak menegaskan, perdamaian tidak boleh hanya menjadi seremoni adat.Selama alat perang masih berada di tangan kelompok yang bertikai, katanya, potensi konflik kembali terjadi tetap terbuka.
Karena itu, Rumbiak meminta seluruh busur, anak panah dan parang yang masih dimiliki kedua kelompok diserahkan kepada aparat untuk dimusnahkan. Ia bahkan menegaskan tidak cukup hanya melakukan tradisi patah panah sebagai tanda berakhirnya konflik.
“Tidak ada lagi patah panah, nanti ada masalah kamu perang lagi. Jadi semua, baik Dang maupun Newegalen, datang dan serahkan busur dan anak panah, parang, baru kita musnahkan semua,” kata Rumbiak tegas.
Menurut Rumbiak, perdamaian harus dibangun dengan komitmen nyata dan tidak berhenti pada kesepakatan sesaat. Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak berharap adanya pembayaran kepala dari pemerintah dalam proses perdamaian.
Rumbiak menegaskan, perdamaian harus menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, bukan menjadi celah bagi munculnya konflik baru demi mendapatkan keuntungan.
“Jadi tidak ada pemerintah turun untuk bayar kepala, nanti kamu bikin perang lagi supaya dapat uang lagi. Kalau kalian damai nanti pemerintah datang masuk untuk buat program dan kehidupan kalian bisa berubah,” katanya.
Sementara itu, Jaihot Limbong mempertegas sikap aparat. Seluruh alat perang yang masih disimpan masyarakat diminta segera diserahkan. Jika masih ditemukan alat perang yang disembunyikan, katanya, kepolisian akan melakukan tindakan tegas melalui razia untuk mengamankan barang-barang yang berpotensi digunakan dalam konflik.
“Jadi serahkan semua atau kami akan melakukan razia sampai ke rumah-rumah untuk mengamankan panah-panah dan parang,” ujar Jaihot tegas.
Kedua kelompok selanjutnya diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah internal guna menentukan proses perdamaian. Namun, penyerahan seluruh alat perang menjadi salah satu langkah utama yang telah ditegaskan aparat untuk memastikan konflik benar-benar berakhir.
Polres Mimika bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan terus melakukan pengamanan serta pendekatan kepada kedua pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah konflik kembali pecah sekaligus memastikan Kwamki Narama dapat memasuki fase perdamaian yang berkelanjutan. (*)
