ILAGA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pasca insiden pembakaran, perusakan, dan penjarahan sejumlah kantor pemerintahan pada Selasa (11/8) lalu.
Bupati Tabuni menjelaskan, insiden tersebut diduga dipicu kesalahpahaman masyarakat terkait perbedaan besaran dana desa atau dana kampung di Puncak tahun anggaran 2025 dan 2026.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah berupaya memberikan penjelasan kepada para kepala kampung mengenai perubahan alokasi anggaran tersebut.
Ia menegaskan, berkurangnya dana desa bukan disebabkan pemotongan oleh Pemkab Puncak maupun pihak tertentu.
“Dana kampung tahun 2025 berbeda dengan tahun 2026. Jadi, saya selaku Bupati bersama Forkopimda memberikan penjelasan mengenai perbedaan tersebut,” ujar Tabuni saat jumpa pers di Guest House Elvis Tabuni, Ilaga, Papua Tengah, mengutip laman puncakkab.go.id, Rabu (12/8).
Tabuni menyebut, dana desa yang terealisasi pada 2025 mencapai Rp 154.743.813.800. Sementara pada 2026 alokasi dana desa tercatat sebesar Rp 103.161.395.000.
Dengan demikian, katanya, terdapat penurunan sekitar Rp 51,58 miliar atau sekitar 33,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dan bukan pemotongan yang dilakukan oleh bupati maupun pihak tertentu.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi pelemparan batu, pembakaran, perusakan, dan penjarahan sejumlah fasilitas pemerintahan.
Tabuni mengatakan, pemerintah bersama aparat keamanan telah mengambil langkah untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Koordinasi dilakukan bersama jajaran TNI dan Polri, termasuk Kodim, Koramil, Polsek, dan Polres Puncak.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah membantu pemerintah dalam menjaga keamanan. Pemerintahan tetap berjalan dan kami tidak akan mundur satu langkah pun dalam menjalankan amanat undang-undang,” ujar Tabuni.
Tabuni juga mengatakan, penanganan terhadap aksi perusakan dan pembakaran telah diserahkan kepada aparat keamanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Pihaknya juga meluruskan informasi mengenai jumlah kantor pemerintah yang terdampak. Data yang diterima pemerintah daerah, tidak seluruh kantor pemerintahan terbakar habis sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar.
Kantor yang terbakar habis hingga rata dengan tanah yaitu Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Gudang BNPB, Kantor DPRK khususnya ruang kerja serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sementara itu, kantor yang terbakar Sebagian yaitu Kantor PMK, bagian dalam kantor terbakar dan sempat dipadamkan; Kantor Bupati dan Wakil Bupati, khususnya ruang Wakil Bupati dan ruang staf ahli; Kantor Keuangan, termasuk bagian umum keuangan, sementara bagian lainnya mengalami penjarahan; satu unit kendaraan roda empat milik Bagian Umum Setda; dan pagar Kantor Dinas Pendidikan.
Kemudian, kantor yang mengalami perusakan dan penjarahan yakni Kantor Diskominfo; Kantor Kesbangpol; Kantor Inspektorat; Kantor Dinas Sosial; Kantor PTSP; Kantor BKD; dan Kantor Perindagkop.
Tabuni menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menangani situasi tersebut, tetapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh kepala kampung, kepala suku, dan masyarakat Puncak bersama-sama menjaga keamanan serta tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kabupaten Puncak adalah rumah kita bersama. Masyarakat adalah rakyat saya. Karena itu, mari kita kembali bersama-sama menjaga keamanan dan melanjutkan pemerintahan,” ujar Tabuni.
Pemkab Puncak, katanya, akan mengundang seluruh kepala kampung untuk mengikuti pertemuan guna memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi dan perubahan anggaran dana desa.
Selain itu, pemerintah memastikan rangkaian persiapan dan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Puncak tetap diupayakan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Tabuni juga menyampaikan bahwa Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dijadwalkan datang ke Kabupaten Puncak pada 14 Agustus 2026. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memberikan pemahaman kepada para kepala kampung dan masyarakat mengenai realisasi serta perubahan anggaran.
Ia mengatakan, penyesuaian anggaran tidak hanya terjadi di Puncak tetapi juga di daerah lain, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Puncak bersama-sama menjaga keamanan. Jangan ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini. Pemerintah tetap bekerja dan pemerintahan harus terus berjalan,” ujar Tabuni. (*)
