MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Dogiyai kembali menegaskan komitmennya mendorong transformasi ekonomi daerah.
Transformasi ekonomi tersebut harus tetap berpihak kepada masyarakat asli Papua melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan pemuda serta pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sejalan Kesepakatan Timika.
“Semangat yang dibangun dalam Kesepakatan Timika harus diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan efektivitas penggunaan dana otsus agar benar-benar berpihak sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua,” ujar Ketua Apindo Dogiyai Melki Tebai di Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Sabtu (16/5).
Menurut Melki, transformasi ekonomi daerah di tanah Papua, terutama Dogiyai, sejalan Kesepakatan Timika yang merupakan hasil pertemuan dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua yang diselenggarakan di Hotel Horison Diana Timika, kota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin-Selasa (11-12/5).
Kesepakatan Timika menekankan pentingnya sinergi pembangunan, pemerataan kesejahteraan masyarakat serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat bumi Cenderawasih.
”Hingga saat ini Apindo Dogiyai menilai Kabupaten Dogiyai masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja formal, rendahnya pengembangan usaha produktif masyarakat hingga belum maksimalnya distribusi program pemberdayaan ekonomi di tingkat distrik hingga kampung atau desa,” kata Melki, tokoh muda Papua Tengah asal Dogiyai.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi daerah yaitu keterbatasan modal usaha, minimnya pelatihan keterampilan, rendahnya akses pasar, lemahnya pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kurangnya alat pertanian dan perikanan hingga terbatasnya akses infrastruktur ekonomi di distrik-distrik terpencil.
“Semua itu merupakan tantangan dan kendala tersebut terus dibenahi pemerintah namun belum maksimal karena belum ada data tunggal real dan akurat yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi,” ujar Melki lebih lanjut.
Melki menegaskan, Apindo Dogiyai menyatakan kesiapan membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data-data lapangan terkait kondisi riil masyarakat dan kebutuhan pelaku ekonomi pada berbagai sektor strategis sebagai wujud konkret dukungan terhadap pembangunan daerah.
“Jika organisasi perangkat daerah, OPD teknis belum memiliki data lapangan lengkap, kami siap memberikan data, terutama yang sedang dialami masyarakat. Cara ini penting agar para pemangku kepentingan sekaligus pengambil kebijakan dalam Menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD,” katanya.
Melki menambahkan, Apindo Dogiyai juga menyoroti pentingnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah.
“OKP memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan memahami kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha kecil, petani, peternak, nelayan, pedagang pasar hingga generasi muda yang sedang membangun usaha mandiri,” ujar Melki.
Koordinasi antara pemerintah daerah, OPD teknis, pelaku usaha, dan OKP harus diperkuat agar seluruh program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya bersifat administratif.
Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari laporan administrasi maupun kegiatan seremonial, tetapi harus membawa benefit nyata yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama orang asli Papua.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi bukan diukur dari banyaknya program yang tertera dalam dokumen resmi daerah, tetapi membawa bukti nyata di lapangan seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hidupnya pasar rakyat, berkembangnya usaha masyarakat, terbukanya lapangan kerja bagi pemuda asli Dogiyai serta menurunnya angka kemiskinan,” ujar Melki.
Anggaran pemerintah, khususnya dana otsus dan program pemberdayaan ekonomi daerah, lanjut Melki, harus disalurkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan data lapangan yang akurat.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak, stakeholder dapat menjadikan penguatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sehingga dana otsus benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat dan bukan sekadar agenda administratif yang tercantum dalam dokumen,” kata Melki. (*)
