ROMA, ODIYAIWUU.com — Pemutaran film dokumenter Pig Feast: Colonialism in Our Time di Roma pada Sabtu, 9 Mei 2026, bukan sekadar forum diskusi tentang Papua Barat.
Film itu menjadi dakwaan moral terhadap model pembangunan Indonesia yang terus mengorbankan masyarakat adat demi investasi, industri ekstraktif, dan proyek-proyek strategis negara.
Pada saat yang sama, dokumenter tersebut juga memunculkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari: di mana posisi Gereja ketika tanah, hutan, dan martabat manusia dihancurkan secara sistematis?
Di hadapan para imam, biarawati, dan komunitas religius di Roma, karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu membuka kenyataan yang selama ini kerap disamarkan oleh bahasa resmi negara tentang “kemajuan,” “ketahanan pangan,” dan “transisi energi hijau.”
Di balik istilah-istilah pembangunan itu, masyarakat adat Papua justru mengalami penggusuran, intimidasi, hilangnya ruang hidup, dan meningkatnya militerisasi.
Film ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Papua bukan sekadar proyek ekonomi. Ia telah menjadi instrumen kekuasaan yang bekerja melalui penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan kontrol terhadap masyarakat adat.
Salah satu suara paling keras dalam dokumenter itu datang dari Uskup Bernardus Bofitwos Baru, OSA. Dengan nada profetik yang jarang terdengar di ruang publik Indonesia, ia secara terbuka mengkritik negara sekaligus mengingatkan Gereja akan bahayanya berdiam diri di tengah ketidakadilan.
“Sepanjang sejarah Gereja Katolik, banyak pemimpin bertindak khianat seperti Yudas,” kata Uskup Bernardus dalam film tersebut. “Pemerintah adalah bagian dari kejahatan, pelaku yang menghancurkan dan membunuh lingkungan, hutan, dan manusia. Negara telah menjadi pembunuh, seperti Pontius Pilatus.”
Pernyataan itu terasa mengguncang justru karena ia menyentuh kenyataan yang sering dihindari: bahwa kehancuran ekologis dan penderitaan masyarakat Papua bukanlah kecelakaan pembangunan, melainkan konsekuensi dari keputusan politik dan ekonomi yang sadar.
Pembangunan yang Menyingkirkan Pemilik Tanah
Diproduksi selama dua tahun antara 2024 hingga 2025, Pig Feast menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, terutama proyek food estate dan energi berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Film ini mengikuti kehidupan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu —komunitas adat yang selama berabad-abad menjaga relasi spiritual dengan tanah, sungai, dan hutan mereka. Namun kini, wilayah adat itu perlahan diubah menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan biofuel.
Atas nama kepentingan nasional, jutaan hektare hutan dibuka. Atas nama investasi, masyarakat adat dipaksa menerima kehilangan tanah leluhur mereka sendiri.
Dokumenter tersebut menyebut sekitar 2,5 juta hektare lahan sedang dipersiapkan untuk proyek industri. Sementara pemerintah terus mempromosikan narasi pembangunan dan ketahanan pangan, masyarakat lokal justru menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan aparat keamanan.
Film ini menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme baru”—sebuah pola lama yang kini hadir dengan bahasa modern pembangunan dan energi hijau. Papua diperlakukan sebagai wilayah penyedia sumber daya, sementara orang asli Papua kembali didorong menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Ketika Salib Berdiri di Tengah Hutan yang Dihancurkan
Salah satu adegan paling simbolis dalam dokumenter memperlihatkan para lelaki adat memikul balok-balok kayu besar melewati hutan sebelum mendirikan salib-salib merah di wilayah adat mereka.
Salib-salib itu bukan sekadar simbol iman. Ia menjadi simbol ratapan dan perlawanan. Hutan Papua digambarkan seperti tubuh yang sedang disalibkan —dihancurkan perlahan demi kepentingan ekonomi dan ambisi politik.
Judul Pig Feast sendiri merujuk pada tradisi sakral pesta babi dalam budaya Papua, sebuah ritual yang melambangkan martabat, rekonsiliasi, persaudaraan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan leluhur serta alam.
Namun dalam film ini, pesta babi berubah menjadi metafora kehilangan. Yang dirayakan bukan lagi kehidupan, melainkan upaya terakhir mempertahankan identitas yang sedang dihapus secara perlahan.
Keheningan Gereja yang Dipertanyakan
Diskusi setelah pemutaran film berlangsung dalam suasana emosional dan penuh kegelisahan. Sejumlah imam dan biarawati mempertanyakan minimnya perhatian internasional terhadap Papua, tetapi juga menyinggung sikap Gereja Indonesia yang sering kali terlalu hati-hati ketika berbicara tentang kekerasan struktural di Papua.
Beberapa peserta menilai bahwa Gereja di Indonesia kerap lebih nyaman berbicara mengenai harmoni dan stabilitas nasional daripada secara terbuka membela masyarakat adat yang kehilangan tanah dan hak hidup mereka.
Seorang imam misionaris mengatakan bahwa dokumenter itu memperlihatkan “bagaimana bahasa pembangunan sering dipakai untuk menutupi praktik perampasan.”
Imam lainnya menyebut bahwa Gereja menghadapi ujian moral besar: apakah Gereja masih memiliki keberanian profetik untuk berdiri bersama mereka yang tertindas, atau justru perlahan menjadi terlalu dekat dengan kekuasaan.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena isu Papua selama bertahun-tahun berada dalam ruang sensitif politik Indonesia. Kritik terhadap militerisasi, konflik agraria, atau pelanggaran hak asasi manusia sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam situasi seperti itu, banyak tokoh Gereja memilih bahasa yang aman, moderat, dan diplomatis.
Namun bagi sebagian peserta di Roma, justru sikap diam itulah yang kini sedang dipersoalkan. Mereka menilai bahwa netralitas di tengah ketidakadilan sering kali hanya menguntungkan pihak yang kuat.
Ketika hutan dihancurkan dan masyarakat adat kehilangan tanahnya, Gereja tidak cukup hanya menyerukan dialog tanpa keberanian menyebut sumber ketidakadilan itu sendiri.
Sebuah Krisis Hati Nurani
Bagi banyak peserta, Pig Feast lebih dari sekadar dokumenter lingkungan. Film itu dipandang sebagai gugatan terhadap cara negara mendefinisikan pembangunan, sekaligus kritik terhadap institusi-institusi —termasuk Gereja— yang kadang gagal bersuara tegas ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Film ini memperlihatkan bahwa krisis Papua bukan hanya soal ekonomi atau politik. Ia adalah krisis moral tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya dan bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat yang paling rentan.
Di tengah gelombang investasi dan eksploitasi sumber daya alam atas nama pertumbuhan ekonomi dan energi hijau, suara-suara dari Papua dalam dokumenter ini terdengar seperti peringatan keras: bahwa pembangunan tanpa keadilan pada akhirnya hanyalah bentuk lain dari kolonialisme.
Dan bagi Gereja, pertanyaan yang tersisa menjadi semakin tajam: apakah Gereja akan tetap memilih kenyamanan institusional dan kedekatan dengan kekuasaan, atau kembali berdiri bersama mereka yang disingkirkan dari tanah dan sejarahnya sendiri? (Sumber: veritasindonesia.id, Rabu, 13 Mei 2026/P. Kasmir Nema, SVD)
