Oleh Dr Felix Baghi, SVD
Dosen Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores
DI TANAH Papua, senja tidak selalu berarti pulang. Bagi mama-mama di honai, senja sering berarti menunggu dalam diam: apakah anak yang ke kebun tadi pagi akan kembali membawa ubi, atau namanya akan kembali dalam daftar “korban tak teridentifikasi”.
Di sinilah bahasa negara menemui batasnya. Jakarta menyebutnya “gangguan keamanan”. Statistik menyebutnya “eskalasi insiden”. Tetapi di atas tanah merah itu, yang terjadi adalah sesuatu yang lebih purba dan lebih telanjang: manusia kecil dijadikan tumbal.
Ketika Dekan Dekanat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika, Pastor Yanuarius Yance Yogi Pr (odiyaiwuu.com, Sabtu, 18/4) angkat bicara, ia tidak sedang menyusun siasat politik. Ia sedang menarik kita kembali ke titik nol etika.
Bahwa negara tidak dilahirkan untuk menumpuk konsesi, melainkan untuk menjaga agar yang tak bersenjata bisa tidur tanpa mimpi buruk. Begitu negara lupa itu, ia kehilangan alasan untuk ada. Dan di Papua, lupa itu sudah berlangsung terlalu lama.
Dari Kontrak Sosial ke Kontrak Tambang
Dulu kita diajarkan bahwa legitimasi negara berdiri di atas kontrak sosial: rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya, negara menjamin hidup mereka. Di Papua, kontrak itu diam-diam diganti.
Yang ditandatangani bukan lagi kesepakatan hidup bersama, melainkan peta konsesi. Hutan diubah jadi angka. Gunung diukur kadar nikelnya. Sungai ditimbang debitnya untuk industri.
Lalu manusia? Manusia direduksi menjadi “hambatan sosial” dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Maka terjadilah pembalikan moral yang mengerikan: yang seharusnya dilindungi justru disingkirkan, yang seharusnya dijaga justru dihabisi. Militer datang dengan dalih stabilitas.
Di belakangnya, ekskavator datang dengan dalih pembangunan. Keduanya bicara tentang “kepentingan nasional”, tetapi yang mati adalah anak petani yang tak pernah membaca undang-undang.
Inilah wajah oligarki ketika ia berhasil menunggangi negara: ia tidak butuh kudeta, cukup definisi. Begitu “nasional” diartikan sebagai “investasi aman”, maka peluru dan buldoser menjadi satu paket kebijakan. Dan korban pertamanya selalu sama: mereka yang tidak punya akses ke lobi hotel tempat izin ditandatangani.
Tubuh Kosmologis yang Dilukai
Kesalahan terbesar Jakarta adalah mengira hutan Papua hanyalah kayu dan karbon. Bagi masyarakat adat, hutan bukan komoditas. Ia adalah ibu. Gunung bukan cadangan mineral. Ia adalah leluhur yang duduk diam menjaga kampung. Sungai bukan jalur logistik. Ia adalah urat nadi yang mengalirkan cerita dari generasi ke generasi.
Maka ketika hutan dibabat atas nama food estate, yang tumbang bukan hanya pohon. Yang tumbang adalah bahasa, ritus, kalender tanam, tempat anak-anak belajar membaca tanda musim.
Setiap konsesi yang masuk tanpa persetujuan bebas adalah bentuk desakralisasi. Kita tidak sedang “membuka lahan”. Kita sedang membongkar gereja alam yang dibangun ribuan tahun.
Etika ekologis mengajarkan satu hal: jika ragu, berpihaklah pada yang tak bisa bicara. Alam tidak bisa konferensi pers. Mama-mama di kampung tidak punya buzzer. Karena itu, keberpihakan pada mereka bukan karitas. Ia adalah keadilan paling dasar.
Dua Kekerasan, Satu Luka
Rakyat Papua hari ini hidup di antara dua moncong: moncong senjata dan moncong alat berat. Yang pertama merampas nyawa secara langsung. Yang kedua merampas masa depan secara pelan.
Keduanya bekerja sama dengan rapi. Daerah yang “diamankan” hari ini, besoknya sudah dipagari untuk tambang. Daerah yang “distabilkan” minggu ini, bulannya sudah diukur untuk sawit.
Ini bukan kebetulan. Ini pola. Pola di mana kekerasan fisik membersihkan ruang, dan kekerasan struktural mengisinya dengan modal. Korbannya sama: petani yang tak pernah memegang senjata, anak-anak yang tak tahu arti separatis, umat gereja yang hanya ingin berdoa tanpa suara tembakan.
Maka pendekatan keamanan tidak akan pernah cukup. Senjata bisa membungkam, tapi tidak menyembuhkan. Trauma tidak selesai dengan siaran pers “situasi kondusif”.
Dendam tidak padam karena baliho “Papua membangun”. Yang dibutuhkan bukan operasi tambahan. Yang dibutuhkan adalah keberanian moral untuk mengakui: ada yang salah dari cara kita bernegara di tanah ini.
Jalan Pulang Menjadi Manusia
Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak pasukan. Negara yang kuat adalah negara yang berani berhenti ketika melihat darah orang tak bersalah. Maka jalan keluarnya bukan rumit, hanya butuh nurani.
Pertama, hentikan pembunuhan terhadap sipil. Tidak ada pembangunan yang layak dibayar dengan mayat petani. Audit semua korban secara terbuka. Buka nama, buka wajah, buka cerita. Sebab bangsa yang menyembunyikan korbannya adalah bangsa yang sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri.
Kedua, bekukan semua ekspansi ekstraktif di wilayah konflik. Tidak ada izin yang suci jika ia ditandatangani di atas ketakutan. Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bukan seremoni sosialisasi setelah kampung dikepung. Ia adalah hak untuk berkata “tidak” tanpa dituduh makar.
Ketiga, ganti logika keamanan dengan logika kemanusiaan. Ukur keberhasilan di Papua bukan dari tonase nikel, tapi dari jumlah anak yang berani main ke kali tanpa ditemani cemas. Dari jumlah bahasa ibu yang masih diajarkan di honai. Dari jumlah hutan yang masih bisa bersuara ketika hujan turun.
Keempat, pisahkan negara dari fungsi satpam perusahaan. Jika sebuah proyek butuh pasukan untuk berjalan, mungkin ia cacat sejak lahir. Negara tidak dilahirkan untuk menjaga pagar konsesi. Negara dilahirkan untuk menjaga agar yang lemah tidak dijadikan korban.
Alarm dari Pinggir Republik
Suara Pastor Yance Yogi adalah alarm. Ia berbunyi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Ia mengingatkan bahwa setiap kali kita menukar nyawa dengan angka investasi, kita sedang melakukan bunuh diri etik secara pelan-pelan.
Sejarah tidak akan mencatat berapa miliar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Papua. Sejarah akan mencatat berapa banyak mama yang memakamkan anak tanpa tahu siapa yang menembak.
Sejarah akan mencatat apakah kita memilih menjadi bangsa yang melindungi kehidupan, atau kekuasaan yang sibuk menghitung saham sambil menutup telinga. Kita berdiri di persimpangan yang sunyi: teruskan jalan lama dan wariskan darah pada cucu, atau berhenti sejenak dan bertanya, “Untuk apa negara ini ada jika ia tak sanggup membuat satu orang kecil pun merasa aman di tanahnya sendiri?”
Tanah Papua bukan warisan untuk dihabisi. Ia titipan. Dan titipan tidak dijual. Ia dijaga. Sebab jika semua bisa cair —investasi, kebijakan, bahkan janji— maka satu hal harus tetap padat: tanggung jawab kita sebagai manusia. Bila itu pun ikut mencair, maka tidak ada ibu kota baru yang cukup megah untuk menutupi fakta bahwa kita telah gagal menjadi manusia.
